MLC RITMA

PELAKSANAAN PENERAPAN MARITIME LABOUR
CONVENTION (MLC) DI ATAS KAPAL SV KITTIWAKE
Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pendidikan Diploma III Pelayaran
DANDI PRATAMA
NIT 05.17.032.1.41
AHLI NAUTIKA TINGKAT III
PROGRAM DIPLOMA III PELAYARAN
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
TAHUN 2021

PELAKSANAAN PENERAPAN MARITIME LABOUR
CONVENTION (MLC) DI ATAS KAPAL SV KITTIWAKE
Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Diploma III
DANDI PRATAMA
NIT 05.17.032.1.41 / N
AHLI NAUTIKA TINGKAT III
PROGRAM DIPLOMA III PELAYARAN
POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
TAHUN 2021
i

PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: Dandi Pratama
Nomor Induk Taruna : 05.17.032.1.41/N
Program Diklat : Ahli Nautika Tingkat III
Menyatakan bahwa Karya Ilmiah Terapan (KIT) yang saya tulis dengan judul :
PELAKSANAAN PENERAPAN MARITIME LABOUR CONVENTION
(MLC) DI ATAS KAPAL SV KITTIWAKE
Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam Karya Ilmiah Terapan (KIT)
tersebut, kecuali tema dan yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide saya
sendiri.
Jika pernyataan di atas terbukti tidak benar, maka saya sendiri menerima sanksi
yang di tetapkan oleh Politeknik Pelayaran Surabaya.
SURABAYA, ......................... 2021
Materai 6000
DANDI PRATAMA
ii

KATA PENGANTAR
Kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena
atas penelitian Pelaksanaan Penerapan Maritime Labour Convention Di Atas
Kapal SV Kittiwake dapat dilaksanakan dan tugas ini ditunjukkan untuk
memenuhi persyaratan sebelum penulis melakukan PRALA.
Penelitian ini dilaksanakan karena ketertarikan peneliti pada masalah yang
sering terjadi dan di anggap menjadi masalah. Masalah ini menjadi salah satu
faktor yang menghambat terwujudnya kegiatan operasional. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini mendalami tentang penerapan
kesejahteraan pelaut di atas kapal. Peneliti telah melakukan pengumpulan data
kemudian melakukan interprestasi dan menyusun simpulan sehingga tersaji fakta
komprehensif sesuai tujuan penelitian. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa
dalam penyelesaian tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari
segi bahasa, susunan kalimat, maupun cara penulisan serta pembahasan materi
akibat keterbatasan penulis dalam penguasaan materi, waktu dan data-data yang
diperoleh.
Untuk itu penulis senantiasa menerima kritikan dan saran yang bersifat
membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini
dapat terselesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada
kedua orang tua dan saudara tercinta serta senior–senior yang selalu memberi
dukungan baik moril maupun material serta kepada:
1. Bapak Capt. Dian Wahdiana,M.M selaku Direktur Politeknik Pelayaran
Surabaya.
v

2. Bapak Capt. Tri Mulyatno Budhi H,S.Si.T.M. selaku Ketua Jurusan Nautika.
3. Ibu Capt.Upik Widyaningsih, M.Pd,M.Mar selaku dosen pembimbing
4. Bapak Dyah Ratnaningsih, S.S., M.Pd selaku dosen pembimbing
5. Bapak dan Ibu Dosen Politeknik Pelayaran Surabaya
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Capt. Dedy Suryanto dan ibu Wiwi Damilah
7. Rekan-rekan taruna/i Politeknik Pelayaran Surabaya dan pihak yang
membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
Terima kasih kepada beliau dan semua pihak yang telah membantu, semoga
semua amal dan jasa baik mereka mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhir kata
penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan didalam
penulisan karya tulis ilmiah ini. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini
dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi penulis serta berguna bagi
pembaca.
Surabaya ................... 2021
DANDI PRATAMA
vi

ABSTRAK
DANDI PRATAMA, Pelaksanaan Penerapan Maritime Labour Convention
(MLC) Di Atas Kapal Kittiwake. Dibimbing oleh Ibu Capt. Upik Widyaningsih, M.Pd,
M.Mar. dan Ibu Dyah Ratnaningsih, S.S., M.Pd.
Pemerintah Indonesia meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006)
pada tanggal 6 Oktober 2016 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006. Perusahaan pelayaran Indonesia saat ini
masih sangat kurang dalam penanganan berbagai masalah contohnya pada perusahaan PT.
Tampok Sukses Perkasa pada kapal Tug Boat (TB). Virgo mengalami tenggelam di
perairan tanjung karawang. 7 crew kapal dinyatakan hilang dan masih belum diketemukan
dan 5 orang selamat.
Maka dari itu penulis membuat rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan
maritime labour convention (MLC) di atas kapal dan bagaimana penerapan maritime
labour convention (MLC) bagi kesejahteraan pelaut indonesia. Tujuan penelitian penulis
yaitu bagaimana penerapan MLC apakah sudah diberlakukan atau belum, karena sangat
penting bagi para pelaut untuk mendapatkan hak yang layak pada saat bekerja di atas
kapal.
Metode penelitian penulis menggunakan metode kualitatif yang dapat melakukan
interview dengan objek yang peneliti tulis, deskriptif kualitatif adalah memberikan
prediket pada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Perlunya
sumber data yang akan memberikan informasi diantaranya yaitu sumber data primer,
dalam penelitian ini adalah melalui kuisioner dan hasil wawancara dengan perwira di atas
kapal pada saat praktek laut di laksanakan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini
adalah artikel dan buku panduan Maritime labour convention (MLC)
Penelitian ini di laksanakan di SV. Kittiwake Milik PT. Baruna Raya Logistics
cabang Balikpapan yang berpusat di Jakarta. Bertujuan untuk fokus mengetahui dan
memahami penerapan MLC sebagai konvensi hak asasi pelaut yang baru, yang harus di
terapkan di kapal internasional maupun di kapal domestik. Dengan menggunakan Metode
Kualitatif dan Interview. Hasil yang di dapatkan adalah bahwa tingkat kesejahteraan awak
kapal yang bekerja di atas kapal SV. Kittiwake, masih berada dalam keadaan kurang
sejahtera.
Dari hasil penelitian dan pembelajaran yang penulis alami selama 1 tahun di atas
kapal dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pelaut ialah
dengan menerapkan aturan-aturan dari Maritime labour convention seperti standard of
wages. Kemudian mengenai bagaimana implementasi diatas kapal ialah belum
sepenuhnya terlaksana seperti upah yang masih dibawah standar.
Kata Kunci : Maritime Labour Conventon (MLC), Pelaut, Hak-Hak Dasar Pelaut.
vii

ABSTRACT
DANDI PRATAMA, The Application of Maritime Labour Convention (MLC) On
Board. Guided by Mrs. Capt. Upik Widyaningsih, M. Pd, M. Mar. and Mrs. Dyah
Ratnaningsih, S.S., M.Pd.
The Indonesian government ratified the 2006 Maritime Labor Convention (MLC
2006) on October 6, 2016 through Law Number 15 of 2016 concerning Ratification of the
Maritime Labor Convention, 2006. Indonesian shipping companies are currently still very
lacking in handling various problems, for example in the PT. Tampok Sukses Perkasa on
the Tug Boat (TB). Virgo has sunk in the waters of Tanjung Karawang. 7 crew members
were declared missing and still not found and 5 people survived.
Therefore the authors formulate a problem that is how the application of the maritime
labor convention (MLC) on board and how the implementation of the maritime labor
convention (MLC) for the welfare of Indonesian seafarers. The author's research objective
is how to apply the MLC whether it has been implemented or not, because it is very
important for seafarers to get proper rights while working on the boat.
The author's research method uses qualitative methods that can conduct
interviews with objects that the researcher wrote, qualitative descriptive is to give a
prediction on the variables studied according to the actual conditions. The need for data
sources that will provide information including primary data sources, in this study is
through questionnaires and the results of interviews with officers on board when sea
practices are carried out. Secondary data sources in this study are articles and guidebooks
of the Maritime Labor Convention (MLC)
This research was carried out at SV. Kittiwake owned by PT. Baruna Raya Logistics
Balikpapan branch headquartered in Jakarta. Aims to focus on knowing and understanding
the application of the MLC as a new convention on the rights of seafarers, which must be
implemented on international ships as well as on domestic ships. By using qualitative and
interview methods. The results obtained are that the level of welfare of the crew who work
on board the SV. Kittiwake, is still not in a good condition.
From the results of research and learning that the author experienced during one
year on the ship, it can be concluded that to improve the welfare of seafarers is to apply
the rules of the Maritime labor convention such as the standard of wages. Then regarding
how the implementation on the ship is not fully implemented, such as wages that are still
below standard
Keywords : MLC, Seafarers, Seafarers' Basic Rights.
viii

DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DEPAN ............................................................................ i
PENYATAAN KEASLIAN .................................................................................. ii
PERSETUJUAN SEMINAR KEASLIAN............................................................iii
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iv
KATA PENGANTAR. .......................................................................................... v
ABSTRAK .......................................................................................................... vii
ABSTACT .......................................................................................................... viii
DAFTAR ISI. ....................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian .................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................ 3
C. Batasan Masalah .................................................................................. 3
D. Tujuan Penelitian ................................................................................. 4
E. Manfaat Penelitian................................................................................4
1. Teoritis ............................................................................................. 4
2. Praktis .............................................................................................. 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Review Penelitian Sebelumnya ........................................................... 6
B. Landasan Teori .................................................................................... 6
1. Sejarah MLC ( Maritime Labour Convention ) ............................... 6
2. MLC Sebagai Hukum Maritim Internasional ................................. 8
3. Pokok-pokok Aturan Dalam MLC................................................. 10
4. Penerapan Maritime Labour Convention (MLC). .......................... 10
C. Kerangka Penelitian. ........................................................................... 16
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian. .................................................................................. 18
B. Lokasi & Waktu Penelitian. ................................................................ 18
C. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data ..................................... 19
ix

D. Teknik Pengambilan Sampel .............................................................. 21
E. Teknik Analisis Data ........................................................................... 21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. ................................................. 24
B. Penyajian Data ................................................................................... 24
C. Analisis Hasil Penelitian. ................................................................... 26
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan. ....................................................................................... 29
B. Saran. .................................................................................................. 30
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 31
x

DAFTAR LAMPIRAN
1. Ship Particular
2. Crew List
3. Pedoman Wawancara
4. Hasil Wawancara
5. Foto-foto

DAFTAR TABEL
Daftar tabel 4 – 1 Peraturan Menteri Perhubungan ................................................... 28
Daftar tabel 4 – 2 Standar PP Kepelautan dan MLC 2006 ........................................ 29
Daftar tabel 4 – 3 Perjanjian kerja laut diatas kapal SV. Kittiwake .......................... 30
Daftar tabel 4 – 4 Penerapan Diatas Kapal ................................................................ 31
Daftar tabel 4 – 5 Standard A2-3 Hours of work and hours of rest .......................... 32
Daftar tabel 4 – 6 Standard gaji yang diberikan ........................................................ 32
Daftar tabel 4 – 7 Penerapan Akomodasi dan Fasilitas ............................................. 33

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 4 (empat) pilar aturan
internasional tersebut yaitu International Convention for the Safety of Life at
Sea, 1974 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun
1980, International Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers, 1978 yang diratifikasi dengan Keputusan
Presiden Nomor 60 Tahun 1986, dan International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships, 1973 yang diratifikasi dengan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2012 dan Maritime Labour Convention 2006 yang
diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016. Maritime
Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006).
Secara umum, beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional
Indonesia telah sesuai dengan substansi Maritime Labour Convention, 2006
Maritime Labour Convention 2006 ini adalah instrument hukum yang
dibuat oleh Organisasi Pekerja Internasional (International Labour
Organization – ILO) yang di sahkan pada bulan Februari 2006 di Jenewa,
Swiss. sesuai dengan kebiasaan internasional, sebuah konvensi multilateral
tidak dapat diberlakukan seketika, menunggu sampai sejumlah anggota
meratifikasi konvensi tersebut. Menurut salah satu artikel pada Maritime
Labour Convention 2006, konvensi ini baru bias diberlakukan (come into
force) satu tahun setelah 30 negara anggota atau sejumlah negara yang
mewakili 33% gross tonnage armada internasional telah meratifikasinya.
1

2
Pada tanggal 20 Agustus 2012 persyaratan tersebut telah terpenuhi setelah
Rusia dan Philippines meratifikasi konvensi tersebut. Sehingga MLC 2006
dapat diberlakukan mulai tanggal 20 Agustus 2013. Negara yang telah
meratifikasi tersebut yaitu: Croatia, Bulgaria , Canada, Saint Vincent and the
Grenadines, Switzerland, Benin, Singapore, Denmark, Antigua and Barbuda,
Latvia, Luxembourg, Kiribati, Netherlands, Australia, St Kitts and Nevis,
Tuvalu, Togo, Poland, Palau, Sweden, Cyprus, Russian
Federation, Philippines. (Supriyono, 2013)
Maritime Labour Convention 2006 ini sebagai pilar yang ke 4 di sektor
maritim, melengkapi 3 pilar utama instrumen hukum IMO yang telah ada
sebelumnya yaitu: SOLAS 1974, MARPOL 1973/78 dan STCW 1978. E.E.
Metropoulos dalam sambutannya menyampaikan bahwa upaya
meningkatkan keselamatan maritim, keamanan maritim dan pencegahan
pencemaran lingkungan maritim, IMO telah membuat instrumen yang cukup
ketat (stringent) melalui 3 instrumen yaitu SOLAS, MARPOL dan STCW
tersebut. Namun mengingat International Maritime Organization (IMO)
tidak memiliki kapasitas untuk membuat instrumen hukum yang
komprehensive tntang perlindungan terhadap para pelaut, maka sudah tepat
apabila International Labour Organization (ILO) membuat Maritime Labour
Convention 2006 ini sebagai instrumen hukum internasional. Diterimanya
MLC 2006 tersebut juga menjadi inspirator disahkannya tema Hari Maritim
Sedunia (World Maritime Day) pada sidang Dewan IMO tahun 2009 bahwa
pada tahun 2010 dicanangkan sebagai Tahun untuk Pelaut (Year of
Seafarers). (2013)

3
Kewajiban pemerintah untuk mengatur hak para pelaut dapat diatur dalam
berbagai instrumen hukum salah satunya pada Maritime Labour Convention
2006. Untuk memenuhi kewajiban negara dalam menjamin hak bagi pelaut
Indonesia, pemerintah berwenang untuk membuat undang-undang, kebijakan
(policy), dan regulasi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Kewenangan pemerintah yang sedemikian rupa bertujuan untuk menyediakan
pembangunan hukum yang baik. Pembangunan hukum merupakan upaya
sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera,
aman, dan tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti.
Karena hal-hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul
“Pelaksanaan Penerapan Maritime Labour Convention (MLC) Di Atas
Kapal SV KITTIWAKE”
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa
perumusan masalah yang kiranya menjadi pernyataan dan membutuhkan
jawaban, yang akan dibahas pada pembahasan bab-bab selanjutnya dalam
Karya Ilmiah Terapan ini. Adapun perumusan masalah itu sendiri, antara lain:
1. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan pelaut sesuai maritime
labour convention ?
2. Bagaimana penerapan maritime labour convetion di atas kapal ?
C. Batasan Masalah
Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini peneliti membatasi pembahasan
hanya pada pentingnya meningkatkan perlindungan dan keamanan dalam jam
kerja dan jam istirahat dan upah kerja sesuai maritime labour convetion.

4
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian tentang analisa dan penerapan maritime labour
convention di atas kapal SV. KITTIWAKE yaitu:
1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi maritime labour convention
diatas kapal apakah sudah diberlakukan atau belum
2. Untuk saran atau masukan tentang meningkatkan kesejahteraan pelaut
E. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam
penelitian ini antara lain :
1. Manfaat Secara Teoritis
Untuk dapat menerapkan teori yang diperoleh serta menambah
pengetahuan bagi peneliti tentang penerapan maritime labour convention di
atas kapal SV KITTIWAKE .
a. Menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan para taruna sebagai
calon perwira kapal yang berkompeten di atas kapal.
b. Sebagai perbandingan antara teori dengan praktek nyata dilapangan pada
waktu praktek laut.
2. Manfaat Secara Praktis
a. Membagi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi para taruna di
Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai calon Perwira, agar dapat
diajadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya untuk dapat
menyajikan hasil penelitian yang lebih baik dan diharapkan dapat
menambah pengetahuan bagi calon perwira kapal tentang penerapan
Maritime Labour Convention (MLC) di atas kapal.

5
b. Sebagai usulan dan saran agar pada saat melaksanakan pekerjaan dapat
mendapatkan haknya dengan baik sehingga pekerjaan dapat berjalan
dengan lancar dan aman.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Pokok-Pokok Aturan Dalam MLC (Maritime Labour Convention)
Meningkatkan adalah suatu adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu
teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk
meningkatkan suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau
golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sesusai dengan isi
pokok-pokok aturan dalam MLC semua yang ditetapkan dalam aturan diatas
kapal-kapal yang negaranya termasuk dalam konvensi ini harus menerapkan
peraturan-peraturan Maritime Labour Convention dengan benar sesuai dengan
apa yang ada dalam isi konvensi ini.
a. Peraturan 2.3 - Jam Kerja dan Jam Istirahat
Untuk memastikan bahwa para awak kapal yang bekerja diatas kapal memiliki
jam kerja atau jam istirahat yang teratur. Setiap negara anggota wajib
memastikan bahwa jam kerja atau jam istirahat awak kapal telah diatur dan
menetapkan jam kerja maksimum atau jam istirahat minimum dalam jangka
waktu tertentu yang konsisten dengan ketentuan yang diatur dalam Kaidah.
Dalam aturan ini awak kapal bekerja delapan jam sehari dengan satu hari
istirahat per minggu guna menghindari kelelahan awak kapal yang
menyebabkan kecelakaan dalam pengoprasian kapal dan menjaga keselamatan
dan keamanan kegiatan operasi kapal.
b. Standar A2.3- Jam Kerja dan Jam Istirahat
1) Setiap awak kapal memiliki standar yang menentukan suatu jumlah
maksimum jam kerja yang wajib tidak melebihi jangka waktu yang
6

7
ditetapkan, atau jumlah minimum jam istirahat yang wajib diberikan
dalam suatu jangka waktu yang ditetapkan.
2) Dalam menetapkan, setiap awak kapal wajib memiliki jam kerja yang
didasarkan pada delapan jam sehari dengan satu hari istirahat per minggu
dan istirahat pada hari libur nasional dan mempertimbangkan bahaya yang
diakibatkan oleh kelelahan awak kapal yang menyangkur keselamatan
pelayaran dan keselamatan dan keamanan kegiatan operasional kapal.
3) Batas pada jam kerja atau jam istirahat wajib sebagai berikut:
a. jam kerja maksimum wajib tidak melebihi 14 jam dalam jangka waktu
24 jam dan 72 jam dalam jangka waktu tujuh hari
b. jam istirahat minimum wajib tidak kurang dari sepuluh jam dalam
jangka waktu 24 jam dan 77 jam dalam jangka waktu tujuh hari.
c. Pedoman B2.3- Jam Kerja dan Jam Istirahat
1) Setiap jam kerja awak kapal wajib tidak melebihi delapan jam sehari dan
40 jam per minggu dan lembur wajib dilaksanakan hanya jika terdapat
kondisi yang tidak dapat dihindari untuk alasan keselamatan dan waktu
yang cukup harus diberikan untuk makan, dan waktu istirahat paling
singkat satu jam
2) Pengecualian, yang dimaksud adalah tidak perlu diterapkan untuk awak
kapal muda di anjungan, ruang mesin dan bagian katering yang di tugaskan
untuk melakukan dinas jaga. Kemudian pengecualian terhadap pelatihan
yang efektif bagi awak kapal muda sesuai dengan program dan jadwal yang
ditetapkan akan terganggu. Situasi pengecualian tersebut wajib dicatat,
disertai dengan alasan-alasannya, dan ditandatangani oleh nahkoda.

8
d. Peraturan 2.2 - Upah
Setiap negara anggota wajib memastikan bahwa awak kapal dibayar atas jasa
meraka. Semua awak kapal wajib dibayar atas pekerjaan mereka secara teratur
dan penuh sesuai dengan perjanjian kerja meraka.
e. Standar A2.2 - Upah
1) Setiap warga negara anggota wajib mensyaratkan pembayaran-pembayaran
yang terkait dengan pekerjaan awak kapal yang bekerja dilakukan tidak
lebih lama dari pada jangka waktu satu bulan dan sesuai dengan perjanjian
kerja bersama yang berlaku
2) awak kapal wajib diberikan rekening pembayaran bulanan dan sejumlah
uang yang dibayarkan, termasuk upah, pembayaran tambahan dan nilai
tukar yang digunakan di mana pembayaran tersebut telah dilakukan dengan
suatu mata uang atau dari suatu nilai tukar yang berbeda dari nilai tukar
yang disepakati.
3) Setiap Negara Anggota wajib mensyaratkan bahwa pemilik kapal
mengambil kebijakan, untuk menyediakan awak kapal sarana mengirimkan
seluruh atau sebagian dari pada pendapatan mereka kepada keluarga atau
yang menjadi tanggungannya atau penerima sah.
f. Pedoman B2.2 – Upah
Bagi awak kapal yang memiliki pendapatan meliputi kompensasi yang terpisah
atas kerja lembur:
1) untuk tujuan penghitungan upah, jam kerja normal di laut dan di
pelabuhan tidak boleh melebihi delapan jam per hari;
2) untuk tujuan penghitungan lembur, jumlah jam kerja normal per minggu
yang dicakup oleh gaji pokok atau upah pokok wajib ditetapkan oleh
hukum atau peraturan nasional, apabila tidak ditetapkan dalam perjanjian

9
kerja bersama, tetapi wajib tidak melebihi 48 jam per minggu; perjanjian
kerja bersama dapat memberikan perbedaan tetapi tidak kurang dari
perlakuan yang menguntungkan;
3) tingkat kompensasi untuk lembur, yang tidak boleh kurang dari satu
seperempat kali gaji pokok atau upah pokok per jam, harus ditetapkan oleh
hukum atau peraturan nasional atau oleh perjanjian kerja bersama, apabila
dapat diterapkan; dan
4) catatan seluruh kerja lembur wajib disimpan oleh nakhoda, atau seseorang
yang ditunjuk oleh nakhoda tersebut, dan disetujui oleh awak kapal dan
tidak lebih dari jangka waktu satu bulan.
2. Sejarah Maritime Labour Convention (MLC)
Maritime Labour Convention (MLC) 2006 adalah perjanjian internasional
yang dibentuk pada tanggal 7 Februari 2006 di Jenewa, Swiss. Konvensi ini dari
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang menyadari bahwa pelaut
memiliki hak yang sama seperti pekerja disektor lain. Dengan adanya konvensi
tersebut merupakan awal di bukanya lembaran baru akan hak-hak pekerja yang
bekerja pada sektor kelautan dan persaingan yang adil bagi para pemilik kapal
dalam industri perkapalan global. Maritime Labour Convention ini sangat detail
mengatur bagaimana seharusnya hubungan antara pekerja dalam sebuah kapal
dengan pengusaha kapal tersebut, apa hak dan kewajiban masing-masing pihak
dengan tujuan terjadi sinergi yang baik dalam proses bisnis. Maritime Labour
Convention lebih memperhatikan perjanjian kerjasama, apa kewajiban sebuah
perusahaan agency, masa kerja, K3 serta kejelasan terhadap standard operational
prosedur kerja yang jelas dan terarah.

10
Maritime Labour Convention berusaha mewujudkan semua konvensi
buruh maritim global yang ada dan terekomendasi. Konvensi ini berkaitan
dengan semua kapal yang dioperasikan secara komersial dari 500 GT atau
lebih yang mengatasnamakan salah satu negara dengan ratifikasi efektif.
Kapal-kapal akan diminta harus sesuai dengan konvensi, termasuk bidangbidang
seperti usia minimum, perjanjian kerja pelaut, jam kerja atau istirahat,
pembayaran upah, layanan perawatan medis, penggunaan perekrutan swasta
berlisensi dan layanan penempatan, akomodasi, makanan dan perlindungan
katering, kesehatan dan keselamatan dan pencegahan kecelakaan. Maritime
Labour Convention merupakan kemajuan yang signifikan dalam kampanye
serikat buruh global untuk meningkatkan hak-hak tenaga kerja dan standar
tenaga kerja pelaut. Ini adalah dasar yang benar dalam pelayaran
internasional, yang menambahkan dasar hak buruh untuk standar yang ada
(standar keselamatan dan keamanan). Selanjutnya ada Konvensi
Internasional tentang Standar pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan untuk
pelaut, dan konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran di laut.
Federasi Buruh Transport Internasional telah menyetujui berlakunya
Konvensi Buruh Maritim 2006, FTI mengakui Maritime Labour Convention
sebagai pelopor Undang-Undang yang melindungi hak bagi mereka yang
bekerja di laut dan berkomitmen untuk memantau dan membantu pelaksanaan
dan mengajak lebih banyak negara untuk meratifikasinya. Internasional
Maritime Organization (ILO) tidak memiliki kapasitas untuk membuat
instrumen hukum yang komprehensif tentang perlindungan terhadap para
pelaut, sehingga ILO membuat Maritime Labour Convention 2006 ini sebagai
instrumen hukum internasional. Diterimanya Maritime Labour Convention

11
2006 tersebut juga menjadi inspirator disahkannya tema Hari Maritim
Sedunia (World Maritime Day) pada sidang Dewan Internasional Maritime
Organization tahun 2009 bahwa pada tahun 2010 dicanangkan sebagai tahun
untuk pelaut (Year of Seafarers).
3. Maritime Labour Convention Sebagai Hukum Maritim Internasional
Hukum maritim adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintahperintah
dan larangan-larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan
maritim dalam arti luas yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan
oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Tujuan hukum maritim antara
lain : Menjaga kepentingan tiap-tiap menusia dalam masyarakat maritim, supaya
kepentingannya tidak dapat diganggu, dan Setiap kasus yang menyangkut
kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Maritime
Labour Convention mengakui bahwa pelaut adalah pekerja sebagaimana dengan
pekerja lainnya. Dengan konvensi ini ada hukum baru bagi perlindungan kondisi
kerja pelaut.
Maritime Labour Convention 2006 merupakan pilar keempat dalam hukum
maritim internasional setelah SOLAS 1974, MARPOL 1973/1978 dan STCW
1978. Maritime Labour Convention 2006 ini sebagai pilar yang ke 4 di sektor
maritim, melengkapi 3 pilar utama instrumen hukum IMO yang telah ada
sebelumnya yaitu untuk meningkatkan keselamatan maritim, keamanan maritim
dan pencegahan pencemaran lingkungan maritim, dan Internasional Maritime
Organization telah membuat instrumen yang cukup ketat (stringent) melalui 3
instrumen yaitu SOLAS, MARPOL dan STCW tersebut. Ketentuan Dalam
Maritime Labour Convention Dalam konvensi Maritime Labour Convention
terdapat 5 Peraturan-peraturan yang ditetapkan konvensi ini mengenai hak-hak

12
dasar dan hak normatif pelaut, yaitu :
a. Persyaratan minimum bagi pelaut untuk bekerja di kapal.
b. Kondisi kerja.
c. Akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan dan catering.
d. Kesehatan perlindungan, kesejahteraan dan jaminan sosial.
e. Penerapan dan pelaksanaan.
Penerapan Maritime Labour Convention (MLC) Konvensi Pekerja
Maritim (Maritime Labour Convention 2006) berlaku bagi semua pelaut,
baik yang bekerja didalam negeri maupun luar negeri. Namun tidak semua
negara sudah menerapkan konvensi ini. Pada tahun 2015 kapal-kapal yang
berada di bawah bendera Indonesia belum menerapkan Maritime Labour
Convention padahal konvensi ini akan banyak memberikan perlindungan bagi
pelaut jika suatu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, negara
yang menerapkan konvensi ini pemerintahnya secara formal telah membuat
komitmen untuk menerapkan seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam
konvensi tersebut. Setiap negara bendera kapal punya hak untuk menentukan
sendiri bagaimana memenuhi Maritime Labour Convention sehingga
kondisinya akan berbeda dari satu negara bendera ke negara bendera kapal
yang lain. Ini diperbolehkan sepanjang hal-hal yang diminta oleh konvensi
terpenuhi dan kapal tersebut mematuhi standar negara benderanya, yang
harus dijelaskan dalam Declaration of Maritime Labour Compliance
(DMLC). Aturan Declaration of Maritime Labour Compliance setiap kapal
berbobot lebih dari 500 GT yang beroperasi di perairan internasional antar
pelabuhan di negara yang berbeda, harus memiliki sertifikat buruh maritim.

13
Sertifikat tersebut untuk mengkonfirmasi bahwa kapal tersebut telah
memenuhi ketentuan Konvensi. Maritime Labour Certificate dan
Declaration of Maritime Labour Compliance harus dikeluarkan oleh negara
bendera kapal dan dokumen-dokumen tersebut harus berada di atas kapal
pada saat diperiksa dinegara tempat singgahnya kapal.
4. Dasar-dasar Aturan Dalam Maritime Labour Convention
Dalam Maritime Labour Convention terdapat 5 pokok aturan didalamnya
berikut 5 pokok aturan yang terdapat dalam Maritime Labour Convention
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public@ed_norm/.@normes/documents
/normativeinstrument/wcms_090250.pdf ( Diakses pada April 2019 )
a. Persyaratan Minimum untuk Pelaut berkerja di atas Kapal
1) Usia Minimum Pelaut
Tujuan ditetapkannya usia minimum pelaut agar bisa memastikan
bahwa tidak ada orang di bawah umur yang bekerja di kapal.
2) Sertifikat Kesehatan
Dengan sertifikat kesehatan ini dapat memastikan bahwa semua
pelaut secara medis layak untuk menjalankan tugasnya di laut.
3) Pelatihan dan Kualifikasi
Dengan diadakannya pelatihan dapat memastikan pelaut dilatih
dan memenuhi syarat untuk melaksanakannya tugas mereka di kapal.
4) Perekrutan dan Penempatan
Peraturan ini memastikan pelaut memiliki akses yang efisien dan
diatur dengan baik dengan sistem perekrutan dan penempatan pelaut.
b. Kondisi Kerja
1) Perjanjian Kerja Pelaut

14
Semua pelaut harus memiliki perjanjian kerja pelaut agar dapat
memastikan bahwa pelaut memiliki perjanjian kerja yang adil.
2) Upah
Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pelaut dibayar untuk
layanan mereka.
3) Jam Kerja dan Jam Istirahat
Peraturan ini sangat penting bagi semua pelaut untuk memastikan
bahwa pelaut telah mengatur jam kerja atau jam istirahat.
4) Hak untuk Cuti
Setiap pelaut memiliki hak untuk cuti dari karena itu peraturan ini
dibuat untuk memastikan bahwa pelaut memiliki cuti yang cukup.
5) Repatriasi
Repatriasi atau pemulangan diperberlakukan karena setiap pelaut
punya hak untuk pulang peraturan ini memastikan pelaut bisa kembali
ke rumah.
6) Kompensasi Pelaut yang mengalami Kehilangan Kapal
Setiap pelaut harus diberi kompensasi saat kehilangan kapal
peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaut diberi
kompensasi saat kapal hilang atau telah kandas.
7) Manning Level
Manning level, maksud dari manning level ialah setiap kapal harus
memiliki jumlah pelaut yang cukup jadi peraturan ini memastikan
pelaut bekerja di kapal dengan personil yang cukup untuk operasi kapal
yang aman, efisien dan terjamin.

15
8) Pengembangan dan Peluang Karir dan Keterampilan Pelaut
Peraturan ini bertujuan untuk mempromosikan pengembangan
karir dan keterampilan dan kesempatan kerja para pelaut.
c. Akomodasi, Fasilitas Rekreasi, Makanan dan Catering
1) Akomodasi dan Fasilitas Rekreasi
Akomodasi merupakan akomodasi ruangan dan pelayanan lainnya
yang diberikan kepada pelaut yang bekerja di kapal berbendera. Dengan
diratifikasinya Maritime Labour Convention pemilik kapal
berkewajiban untuk menyediakan ruangan laundry, ruang komunal
pekerja, ruang kantor, mosquito infested port, akomodasi ruang sosial
serta melakukan inspeksi kapal internal secara rutin untuk menjaga
kebersihan, keselamatan dan keamanan akomodasi yang ada. Berbeda
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 yang hanya
menyediakan ruang tidur, ruang santai, ruang makan dan pantry, ruang
sanitasi dan ruang kesehatan.
2) Makanan dan Catering
Dibuatnya peraturan ini bertujuan untuk memastikan pelaut
memiliki akses terhadap makanan dan air minum berkualitas yang
disediakan dalam kondisi higienis, serta wajib dikelola oleh staf
katering dan koki pelat terlatih yang memiliki keahlian dalam memasak
makanan praktis, menjaga kebersihan pribadi, memiliki kemampuan
mengelola stok makanan dan bertanggung jawab atas perlindungan
lingkungan, kesehatan dan keamanan katering. Kemudian, Port State
Control wajib untuk mengecek persediaan makanan dan minuman
kapal sebelum berlayar, mengecek ruangan dan alat makan layak pakai,

16
termasuk keadaan dapur dan peralatan dalam pelayanan makanan.
Maritime Labour Convention 2006 juga memberlakukan larangan bagi
koki pelaut muda di bawah 18 tahun, untuk mencegah kelalaian
terhadap pelaut yang belum berpengalaman.
d. Perlindungan Kesehatan, Perawatan Medis, Kesejahteraan, dan
Perlindungan Keamanan Sosial
1) Perawatan Medis di Kapal dan Darat
Setiap manusia mempunyai hak mendapatkan perawatan medis
termasuk juga dengan pelaut dibuatnya aturan ini bertujuan untuk
melindungi kesehatan pelaut dan memastikan akses cepat mereka untuk
perawatan medis di kapal dan darat.
2) Kewajiban Pemilik Kapal
Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pelaut asuransikan dari
sakit, luka atau kematian yang terjadi sehubungan dengan pekerjaan
mereka.
3) Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan dan Pencegahan Kecelakaan
Setiap pelaut harus mendapatkan keselamatan kerja dengan aturan
ini memastikan bahwa lingkungan kerja pelaut di kapal menjaga
keselamatan dan kesehatan kerja.
4) Akses Fasilitas Kesejahteraan di Darat
Semua pelaut harus memiliki fasilitas kesehatan termasuk fasilitas
kesehatan di darat dengan aturan ini dapat memastikan bahwa pelaut
yang bekerja di kapal memiliki akses fasilitas dan layanan yang
berbasis di darat untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan mereka.

17
5) Jaminan Sosial
Adanya peraturan ini dapat memastikan bahwa pelaut memiliki jaminan
perlindungan sosial.
3. Kepatuhan dan Penegakan
1) Tanggung Jawab Negara
Memastikan bahwa setiap anggota melaksanakan tanggung
jawabnya berdasarkan Konvensi ini.
2) Tanggung Jawab Negara Pelabuhan
Memungkinkan setiap anggota untuk melaksanakan tanggung
jawabnya berdasarkan konvensi ini mengenai kerja sama internasional
dalam pelaksanaan dan penegakan standar konvensi di kapal asing.
3) Tanggung Jawab Penyediaan Tenaga Kerja
Memastikan bahwa setiap anggota melaksanakan tanggung
jawabnya berdasarkan konvensi ini berkaitan dengan perekrutan pelaut
dan penempatan dan perlindungan sosial pelautnya.
e. Hak Dan Kesejahteraan Maritime Labour Convention (MLC)
Hak bekerja merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam
Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan, bahwa
“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap
warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian dan
keterampilan mereka, serta memperoleh imbalan untuk keperluan hidup yang
layak. Hak bekerja termasuk inti dari pemenuhan hak asasi manusia.

18
Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang terdiri dari 3 (tiga)
pokok, yaitu :
1) Hak untuk hidup
2) Hak katas kebebasan
3) Hak untuk memiliki
Bekerja merupakan tujuan dari pemenuhan kebutuhan untuk kondisi hidup
yang layak. Hak bekerja juga dikaitkan dengan hak atas kebebasan seperti
bebas dari perbudakan dan praktek-praktek serupa, bebas dari kerja paksa dan
kerja wajib ( sebagaimana dimaksud dalam Konvensi International Labour
Organization Nomor 29 tentang Kerja Paksa, hak atas layanan kerja yang bebas
yakni menyangkut hak terhadap akses informasi yang bebas dan pendampingan
dan bantuan dari para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,
hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam
pekerjaan, hak perlindungan terhadap pengangguran ). Selanjutnya, hak untuk
memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan.
Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab untuk melindungi hak- hak
individu maupun kelompok, hukum hak-hak dasar atas pekerjaan dapat
ditemukan dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.
Untuk memudahkan memahami substansi, pemetaan berikut secara rinci
mengemukakan Pasal-Pasal dan penjelasan yang merujuk pada peraturan
nasional dan internasional terkait hak-hak dasar bekerja pelaut.

19
E. Kerangka Penelitian
Implementasi Maritime Labour Convention di atas kapal, dalam hal ini para
awak kapal banyak yang masih belum memahami sepenuhnya tentang aturanaturan
maritime labour convention yan dapat mengakibatkan banyak crew
yang seharusnya mengetahui standarisasi yang seharusnya dia dapatkan dari
perusahaan dan diatas kapal. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti
bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan pelaut menurut hasil obeservasi
dengan crew diatas kapal. dan bagaimana implementasi maritime labour
convention diatas kapal, yang mana nantinya di harapakan crew dapat selektif
memilih perusahaan yang menerapkan aturan-aturan maritime labour
convention 2006.

20
Kerangka Penelitian
Penerapan Maritime Labour Convention
(MLC) di Atas Kapal
Kurangnya kesadaran awak kapal untuk
menerapkan aturan MLC 2006
Peraturan-Peraturan yang terdapat dalam
Maritime Labour Convention (MLC)
1. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan pelaut sesuai MLC 2006 ?
2. Bagaimana Penerapan MLC (Maritime Labour Convention) diatas kapal ?
Analisis Data :
Maritime Labour Convention 2006
1. Maritime Labour Convention (MLC) sebagian terapkan dengan
baik sesuai prosedurnya diatas kapal
2. Kurang terjaminnya kesejahteraan awak kapal
Meningkatkan kesejahteraan pelaut sesuai
prosedur Maritime Labour Convention 2006 di
kapal SV. Kittiwake

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung
menggunakan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih
ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Sesuai dengan pengertian tersebut kami
menganalisis data dengan menggunakan pendekatan induktif. Selain itu kami
juga memberikan data-data yang sesuai dengan landasan teori yang kami
gunakan. Sehingga penelitian kami dapat menjadi penelitian yang benar dan
tepat.
Metode ini peniliti dapat memahami dan mengungkapkan tentang masalah
yang peniliti tulis, dan juga metode kualitatif ini peniliti dapat melakukan
interview dengan objek yang peniliti tulis. Dapat dipahami bahwa menganalisa
deskriptif kualitatif adalah memberikan prediket pada variabel yang diteliti
sesuai dengan kondisi sebenarnya (Koentjaraningrat, 1993:89). Maksudnya
adalah untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya antara keserasian teori dan
praktek.
Dalam menganalisis dan mendeskripsikan mengenaianalisa penerapan
Maritime Labour Convention di atas kapal untuk kesejahteraan para pelaut.
Penelitian menggunakan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian
sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk
memberikan gambaran umum tentang latar penelitian serta bahan pembahasan
hasil penelitian.
21

22
B. Lokasi & Waktu Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan saat di atas kapal SV. Kittiwake ketika penulis
melaksanakan praktek laut mulai tanggal 7 September 2019 sampai dengan
12 September 2020
2. Tempat Penelitian
Untuk penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di Politeknik Pelayaran
Surabaya, disamping itu juga taruna di wajibkan praktek laut di atas kapal
SV Kittiwake
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif
yang mana berdasarkan kualitas dari suatu fenomena. Sumber data dalam
penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sumber dara primer dan sumber data
sekunder (Sugiyono,2015). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder.
1. Sumber data
a. Data Primer
Pengertian data primer menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data
yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer di
peroleh dari hasil wawancara dengan crew pada saat praktek laut di
laksanakan. Diharapkan dari sumber tersebut dapat mengetahui manfaat
penerapan Maritime Labour Convention di atas kapal.
b. Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2015) data sekunder adalah sumber data yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang

23
lain atau lewat dokumen. Data penelitian sekunder yang diperoleh penulis
adalah melalui catatan log book, catatan perwira kapal atau hasil survey
yang diperoleh dari hasil observasi diatas kapal.
Dalam penyampaian hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan tentunya
harus disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Masing -
masing bagian dari tulisan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.
Oleh sebab itu sangat dibutuhkan data - data yang akurat. Untuk
memperoleh data -data tersebut secara akurat dan bisa dijamin tingkat
validitasnya, maka diperlukan beberapa metode pengumpulan data.
Metode pengumpulan data ada beberapa macam tergantung dari
bagaimana penyampaian hasil penelitian tersebut nantinya.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan data dalam suatu penelitian. Maka data yang diperoleh haruslah
mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Saritra (2008:213)
cara-cara yang dapat digunakan oleh peniliti untuk mengumpulkan data.
Untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan masalah yang akan
diteliti maka peniliti menggunakan teknik sebagai berikut :
a. Metode Observasi
Observasi Menurut Sugiyono (2015:204) merupakan kegiatan
pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Observasi pengumpulan data
yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.
Untuk memperoleh data yang autentik dalam pengumpulan data tentang
penerapan Maritime Labour Convention (MLC) di atas kapal.
Pengumpulan data dengan angket ini peniliti mengajukan daftar

24
pertanyaan secara tertulis kepada responden, dimana jawabannya sudah
disediakan.
b. Dokumentasi
Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang
digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku,
arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta
keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan
untuk mengumpulkan data kemudian di telaah.
c. Wawancara
Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan
mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut
dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun
tidak langsung (Djumhur dan Surya, 1985).
E. Teknik Pengambilan Sampel
Dalam pengolahan data peniliti akan memahami dan menganalisis dengan
deskriptif kualitatif yang memberikan prediket pada variabel yang diteliti sesuai
dengan kondisi yang sebenarnya, hasil ini akan diperoleh dari pelaksanaan
observasi dan wawancara dianalisis dengan uraian dan penjelasan narasi.
Adapun tahap-tahap analisis data yang peniliti gunakan terdiri dari :
a. Seleksi data, yaitu menyeleksi data yang sudah terkumpul, apakah sudah
terjawab masalah penelitian yang akan disajikan atau belum.
b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasikan data yang telah terkumpul sesuai
dengan masalah yang telah ditetapkan.
c. Menarik kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dari data yang ditulis.

25
F. Teknik Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat
uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh
akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.
Menurut Sugiyono (2017:207) kegiatan dalam analisis data adalah
mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi
data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap
variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan
masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah
diajukan
Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari
data.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Basuki
Cahyadi (2003:71), yaitu sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data (Data Collection)
Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.
Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan
menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
2. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatancatatan
tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data
dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat
gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan
data/informasi yang tidak relevan.

26
3. Display Data
Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.
Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.
Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut
dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh
data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan
dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui
metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

DAFTAR PUSTAKA
Adela, N.F. Perlindungan Pelaut Indonesia Di Luar Negeri Melalui Ratifikasi Maritime
Labour Convention 2006, (2018) Vol. 1 No. 2 Jurist-Diction.
Cahyadi,B. (2003). Teknik Analisis Data. Bandung: ALFABETA
International Labour Organization, Handbook Guidance on implementing the Maritime
Labour Convention 2006 Model National Provisions (2012).
I. Djumhur dan Surya,M. (1985). Teknik Wawancara, Menurut Catatan Selvi, Jakarta: PT.
Sekar
Kepri, P. (2018). https://ppi.or.id/hak-gaji-asuransi-dan-santuan-kematian-pelaut-takdibayar-ppi-kepri-gugat-perusahaan-pelayaran-di-phi-tanjung-pinang/.
Dipetik
06 20, 2019
Koentjaraningrat. (1993). Deskriptif Kualitatif. Bandung: ALFABETA
Maritime Labour Convention, 2006. PDF e-book.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/legaldocument/wcms_616425.pdf
Diakses pada tanggal 12 april
2021
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: ALFABETA
Sugiyono. (2017). Analisis Data. Bandung: ALFABETA
Saritra. (2008). Teknik Pengumpulan Data. Bandung: Mandar Maju
Supriyono, C.H.(2013). Dipetik 05 22, 2019, dari
https://infokapal.wordpress.com/2013/05/15/sekilas-maritime-labour-convention-
2006-mlc-2006/.Koentjaraningrat. (1993). Deskriptif Kualitatif. Deskriptif
Kualitatif,
Satya, K. (1989). Teknik Obervasi . Bandung: ALFABETA
http://ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.htm.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_650599/lang--
en/index.htm. Dipetik 10 02, 2021
https://internasional.kompas.com/read/2009/02/10/14270694/gaji.6.pelaut.wni.tak.dibay
ar.di.malaysia. (2009, 02 10). Dipetik 05 05, 2019
https://www.antaranews.com/berita/126558/pelayaran-malaysia-tidak-bayar-gajipuluhan-abk-indonesia.
(2008, 12 10). Dipetik 05 05, 2019