Republik Ceko Buka Peluang - ScraperOne

More documents

Recommendations

Info

Hal08(2521)opijims 1/1/70 10:40 AM Page 8 8 T AJUK OPINI Mereka Memberikan Inspirasi Sebenarnya banyak di negeri ini seseorang yang bisa menjadi inspirasi kita. Keberadaan mereka memang jauh dari publikasi media.Mengenal mereka hanya karena cerita dari mulut ke mulut.Akhirnya daya sebar cerita mulia mereka pun tak bisa cepat terdengar ke masyarakat luas.Tugas media massa untuk ikut menyebarkan cerita inspiratif mereka. Masyarakat membutuhkan kisahkisah yang bisa memberikan inspirasi pada kehidupan mereka. Nama-nama seperti Ating Hidayat, Naim Ali, ataupun Budi Setiawan adalah contohnya.Apa yang telah mereka lakukan patut diberi acungan jempol. Kegigihan mereka dengan prinsip memberi kepada sesama patut kita apresiasi. Kisah mereka jangan hanya disebarkan dari mulut ke mulut. Media massa perlu memberikan tempat yang terhormat bagi kisah mereka agar masyarakat tahu apa yang telah mereka berikan kepada sesama. Ating Hidayat memberikan pendidikan kepada anak-anak tidak mampu di kawasan Cibaduyut, Jawa Barat.Anak-anak para pekerja sepatu yang tidak mampu bersekolah dia tampung.Ating memberikan pendidikan yang merupakan investasi kehidupan bagi anak-anak di kawasan Cibaduyut. Kepedulian Ating dibuktikannya dengan merelakan tempat tinggalnya digunakan sebagai ruang kelas untuk tempatnya mengajar. Sedangkan Naim Ali rela menggowes becaknya keliling kampung di Kediri,Jawa Timur demi mengajak anak-anak gemar membaca. Naim menggagas ide ini juga demi cita-cita menyadarkan orang tua akan pentingnya membaca. Demi meraih mimpinya itu, Naim pun meminjamkan aneka bukunya secara gratis.Sampai saat ini ada 2.000 koleksi buku yang dimiliki becak perpustakaan kelilingnya. Buku-buku tersebut terdiri atas buku pelajaran sekolah, dongeng,novel,resep masakan,hingga buku-buku politik.Dia juga mendirikan Taman Baca Mahanani Jalan Supiturang, Mojoroto Kota Kediri.Taman baca ini dia bangun di atas lahan bekas kandang sapi. Sehari-harinya perpustakaan ini dikunjungi pelanggannya yang sebagian besar anak-anak dan remaja. Budi Setiawan memilih berbagai cerita kepada anak-anak melalui kelompok atau yayasan yang diberi nama Indonesia Bercerita. Indonesia Bercerita ini merupakan sebuah bisnis sosial berbasis komunitas yang mengundang setiap orang menciptakan dan memublikasikan cerita anak dalam bentuk podcast (MP3). Yang ditawarkan Indonesia Bercerita adalah karya cerita anak dan metode bercerita sebagai inovasi dalam pengasuhan dan pendidikan anak.Tujuan dari Budi adalah bercerita bisa mendidik anak Indonesia yang berkarakter. Budi meyakini bahwa sebuah cerita mengandung kekuatan interaktif yang dapat mendidik anak menjadi aktif, atraktif yang memudahkan anak fokus, semangat yang terbangun dari optimisme, imajinatif yang mampu membentuk anak untuk berimajinasi, dan kreatif yang melahirkan solusi kreatif. Ketiga orang itu hanyalah sebagian kecil masyarakat yang bisa memberi inspirasi kepada bangsa ini. Kiprah mereka membanggakan bangsa di tengah hiruk-pikuk politik,hukum,ekonomi,serta sosial budaya yang masih diwarnai manipulasi dan ditunggangi kepentingan. Ketiga orang tersebut memang bukan orang besar seperti para tokoh yang duduk di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.Tapi,apa yang telah mereka lakukan sangatlah besar. Pesan yang mereka sampaikan adalah tak perlu menjadi tokoh besar dulu untuk melakukan sesuatu yang sangat besar. Berbuat untuk bangsa ini yang dibutuhkan hanyalah kemauan besar yang tulus.Mereka memang memberikan inspirasi bagi masyarakat.Apa yang telah mereka lakukan semestinya bisa dijadikan cermin bagi para tokoh di legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang selama ini masih menggunakan topeng. Kiprah mereka menjadi kebanggaan bangsa dan pantas mendapat apresiasi semua pihak.● Pemimpin Umum: Hary Tanoesoedibjo Wakil Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan: Syafril Nasution Wakil Pemimpin Perusahaan: Henry Suparman, Priscilla Diana Airin Pemimpin Redaksi /Penanggungjawab: Sururi Alfaruq Wakil Pemimpin Redaksi: Nevy AN Hetharia, Pung Purwanto Redaktur Pelaksana: Djaka Susila, Dwi Sasongko, Masirom Wakil Redaktur Pelaksana: Alex Aji Saputra, Hanna Farhana Redaktur: Achmad Faisal Nasution, Abdul Hakim, Alviana Harmayani Masrifah, Army Dian Kurniawan, Azhar Azis, Boy Iskandar, Danang Arradian, Hatim Varabi, Mohammad Ridwan, Mohammad Faizal, Nurcholis, Shalahuddin, Sujoni, Supriyadi, Syahrir Rasyid, Widaningsih, Wuri Hardiastuti, Yani Adryansah, Zen Teguh Triwibowo Asisten Redaktur: Abdul Haris, Abdul Rochim, Adam Prawira, Ahmad Baidowi, Agus Warsudi, Agung Nugroho BS, Ainun Najib, Andri Dwi Ananto, Anton Chrisbiyanto, Chamad Hojin, Donatus Nador, Edi Purwanto, Edi Yulianto, Fakhrur Haqiqi, Harley Ikhsan, Hatta Sujatmin, Helmi Firdaus, Hermanto, Herita Endriana, Hendri Irawan, Kastolani, Ma’ruf, Maria Christina Malau, Muhammad Yamin, Muhibudin Kamali, M Iqbal, Nur Iwan Tri Hendrawan, Paijo, Pangeran Ahmad Nurdin, Puguh Hariyanto, Rakhmat Baihaqi, Rusman Hidayat Siregar, Sali Pawiatan, Sazili Mustofa, Slamet Parsono, Sudarsono, Sugeng Wahyudi, Suriya Mohamad Said, Sunu Hastoro Fahrurozi, Suwarno, Syarifudin, Tedy Achmad, Thomas Pulungan, Titi Sutinah Apridawaty, Vitrianda Hilba Siregar, Wasis Wibowo, Wahyu Sahala Tua, Wahyono, Yanto Kusdiantono, Yogi Pasha Reporter: Bernadette Lilia Nova, Denny Irawan, Fefy Dwi Haryanto, Haryudi, Hendrati Hapsari, Helmi Syarif, Hermansah, Inda Susanti, Islahuddin, Jujuk Erna, Juni Triyanto, Kholil Rokhman, Krisiandi Sacawisastra, M Purwadi, Maesaroh, Megiza, MN Latief, Muhammad Sahlan, Neneng Zubaidah, Novia Sang Ayu Lesthia K, Nurul Huda, Radi Saputro, Rahmat Sahid, Rarasati Syarief, Rendra Hanggara, Roni Paslah, Sri Noviarni, Susi Susanti, Sofian Dwi, Sucipto, Teguh Mahardika, Wahab Firmansyah, Wisnoe Moerti Manager Litbang: Wiendy Hapsari Redaktur Bahasa: Jaelani Ali Muhammad Koordinator Fotografer: Aziz Indra Fotografer: Arie Yudhistira, Astra Bonardo, Eko Purwanto, Hasiholan Siahaan, Ratman Suratman, Yulianto, Yudhistiro Pranoto Manager Artistik: Wisnu Handoko Direktur Keuangan/CFO: Patricia Suharya Direktur Sirkulasi & Distribusi: Sugeng H.Santoso GM Sales: Lia Marliana, Kiki Subarkah GM Marketing & Communications: Caecilia Hamzah GM Sirkulasi & Distribusi: Donny Irawan Rate Iklan Edisi Nasional 2012 Halaman Dalam Display FC : Rp94.000/mmk, Display BW: Rp63.000/mmk, Display SC: 75.000/mmk, Baris: Rp35.000/4brs (1brs =32 Karakter ), Informasia FC: Rp57.000, Informasia BW: Rp39.000/mmk, Business Event Kav. (3,5 Kol x 165mm)Rp34.000.000 Rate Iklan Edisi Nasional + 6 Daerah 2012 Cover Section: Rp150.000/mmk Halaman Dalam Display FC : Rp120.000/mmk, Display BW: Rp80.000/mmk, Display SC: Rp93.000/mmk, Island Ad: Rp136.000/mmk, Center Spread Rp131.000/mmk Halaman 1 Display FC: Rp190.000, Halaman 3,5 Display FC: Rp126.000/mmk Laporan Keuangan FC : Rp48.000/mmk BW: Rp44.000/mmk Baris BW: Rp50.000/4baris (1baris =32 Karakter ), FC: Rp79.000/4baris, Kolom FC: Rp79.000/mmk, Kolom BW: Rp52.000/mmk, Advetorial FC: Rp124.000, BW: Rp84.000, SC: Rp97.000/mmk Layanan Langganan: (021) 3911518, Fax : (021) 3929758 Iklan Display: (021) 3915634, Fax : (021) 3927721 Iklan Baris/Kolom, Divisi Sirkulasi dan Distribusi: MNC Tower Lt 9; Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19 Jakarta Pusat. Telepon / Fax. (021) 391 4672, E-mail: redaksi@seputar-indonesia.com, cs@seputar-indonesia.com iklankolom@seputar-indonesia.com; iklanbaris@seputar-indonesia.com Penerbit: PT Media Nusantara Informasi, Percetakan: PT Media Nusantara Press Bank: BCA Cabang Wahid Hasyim A/C 478-301152-5, Anggota SPS Nomor 404/2005/11/2011, Terbit Tujuh Kali Seminggu. Alamat : MNC Tower Lt. 22, Jalan Kebon Sirih Raya No. 17-19, Jakarta 10340. Telepon (Hunting): (021) 3926955, Fax: (021) 392 9758, Redaksi: (021) 392 6955, Fax: (021) 392 7721 Wartawan Seputar Indonesia selalu dibekali tanda pengenal dan dilarang meminta / menerima apa pun dari narasumber Ekonom The Indonesia Economic Intelligence& Pengajar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Kementerian Keuangan RI ” Tidak realistis bila berharap bahwa kita bisa mengulang “sukses” pertumbuhan 6,5% pada 2011 pada tahun ini. Karena itu, sikap realistis juga perlu tercermin dalam penyusunan APBN 2013, yang kini sedang dibahas. ANSEL DERI Alumni Undana Kupang, NTT; Pernah Bertugas di Jayapura & Timika ” Entah berapa banyak lagi korban akibat ulah pihak-pihak yang gelap mata dan ogah menyaksikan keadilan dan perdamaian (justice and peace) bersemi di Bumi Cendrawasih. Krisis Eropa (Belum) Segera Berakhir SUNARSIP Akhir pekan lalu para menteri keuangan zona euro sepakat untuk menggelontorkan bailout sebesar 100 miliar euro (USD125 miliar) atau setara Rp1.175 triliun untuk membantu perbankan Spanyol. Dana talangan bagi perbankan Spanyol ini berasal dari dua sumber: European Financial Stability Facility (EFSF) dan European Stability Mechanism (ESM). Kebijakan ini disambut antusias oleh pelaku bursa dan setidaknya cukup membantu menghapus ketidakpastian atas krisis utang kawasan Eropa. Antusiasme ini terlihat dari bergairahnya bursa saham di berbagai dunia, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat (AS).Kebijakan ini dinilai akan memberikan manfaat bagi para pembuat kebijakan Uni Eropa untuk memfokuskan pekerjaan dalam mengatasi pelemahan ekonomi yang dapat mengancam masa depan Euro. Kebijakan ini juga memperlihatkan bahwa Uni Eropa mulai “tegas”demi menghentikan krisis yang berkelanjutan.Perlu diketahui, sebelum Uni Eropa menyetujui program bailout ke perbankan Spanyol, sempat terjadi friksi di antara anggota Uni Eropa soal program bailout ini. Kendati demikian,ini tidak berarti bahwa krisis Eropa akan segera berakhir. Faktanya,banyak negara Eropa yang juga menghadapi masalah serupa dengan Spanyol.Di Eropa negara yang memiliki problem fiskal lebih tinggi dibanding Spanyol cukup banyak. Sebagai contoh rasio utang (net) Spanyol terhadap PDB-nya sekitar 56%.Sementara itu,Prancis 77%, Jerman 80%, Inggris 83%, Irlandia 99%, Portugal 102%, Italia 120%, dan Yunani 153%.Itu berarti,sejatinya potensi terjadinya bailout lanjutan kemungkinan masih berlanjut. Hal ini tentu akan memunculkan spekulasi: sejauh mana Eropa (sekalipun bersatu) dapat mengatasi problem fiskal yang dihadapi masing- Sejak awal 2012 hingga memasuki Juni ini insiden kekerasan berupa penembakan di sejumlah wilayah di Papua terus terjadi. Peristiwa tragis itu berlangsung di satu wilayah kemudian bergeser ke wilayah lain. Tak terkecuali kasus kekerasan menjelang dan pasca pilkada.Ia bersafari laiknya pejabat yang turun menyapa rakyat dan melihat langsung dinamika pembangunan.Warga sipil dan aparat jadi korban sia-sia.Tak terbilang berapa banyak nyawa melayang.Pelaku dan motifnya beragam dan begitu sulit diidentifikasi. Publik hanya puas dengan sebuah informasi klasik otoritas keamanan: dilakukan kelompok orang tidak dikenal. Di tengah kegaduhan politik nasional dan ingar-bingar upaya pengungkapan sejumlah megaskandal korupsi bernilai miliaran hingga triliunan rupiah, Papua terus berkubang dalam pusaran konflik berdarah dan nyaris luput dari perhatian. Papua seperti negeri dalam dongeng yang kehilangan pemimpin dan diliputi bayang-bayang kehancuran akibat berlaku hukum rimba. Berbagai insiden kekerasan yang terjadi seperti membenarkan kata-kata imam diosesan Keuskupan Jayapura Neles Tebay Pr: “hanya satu hal yang paling murah di Papua, yakni nyawa orang Papua”. Presiden pun bersuara keras meminta aparat mengusut pelaku. Konflik Papua merupakan wilayah yang masih terus dirundung konflik kekerasan berupa pe- masing anggotanya. Sebelum Spanyol, Yunani juga telah menerima dana bailout sebesar 130 miliar Euro atau sekitar USD170 miliar sebagai jaminan pembayaran utang Yunani. Bedanya, bila dana bailout Spanyol langsung dikucurkan oleh Uni Eropa melalui lembaga keuangannya (EFSF dan ESM),bailoutEropa ke Yunani dilakukan melalui IMF. Setelah masalah fiskal Yunani “terselesaikan”, masalah utang Italia sepertinya akan menjadi isu yang bisa menjadi gangguan bagi stabilitas Eropa. Pertanyaannya, akankah Eropa “tegas” kepada Italia dengan segera mengucurkan dana bailout, sebagaimana dilakukan terhadap Spanyol? Belum jelas. Namun, dapat diperkirakan bahwa Italia kemungkinan juga “iri” dengan apa yang diperoleh Spanyol dan Yunani. Artinya, terdapat kemungkinan Italia pun akan menempuh langkah serupa: mengajukan dana bailout. Tidak hanya Spanyol, negara-negara Eropa lainnya yang saat ini sedang mengalami problem dengan fiskalnya kemungkinan juga akan mengupayakan hal yang sama: meminta dukungan bailout. Persoalannya, kalau bailout dilakukan secara “mandiri”oleh Eropa, sanggupkah mereka menanggung ongkosnya? Tingginya kebutuhan dana bailout dan keterbatasan dana yang dimiliki Eropa tentunya berpotensi menimbulkan konflik internal. Bila tidak termanage dengan baik, kondisi inilah yang saya katakan bisa berpotensi mengganggu stabilitas pasar keuangan (dan juga masa depan penyelesaian krisis ekonomi) Eropa. Karena itu, kita jangan berasumsi bahwa krisis Eropa akan segera berakhir. Pengaruh Pengaruh krisis Eropa ter- nembakan warga jika dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Imparsial dalam Sekuritisasi Papua (2011) mencatat, sejak awal Indonesia merdeka Papua sudah membawa polemik. Parahnya, hingga reformasi bergulir tak kunjung membaik—jika tak ingin menggunakan istilah stagnan atau bahkan memburuk. Entah berapa banyak lagi korban akibat ulah pihak-pihak yang gelap mata dan ogah menyaksikan keadilan dan perdamaian (justice and peace) bersemi di Bumi Cendrawasih. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat untuk tetap mempertahankan hal itu, ada saja pihak-pihak yang tetap care dengan Papua, termasuk ikut membicarakan soal-soal yang dihadapi guna meredam konflik yang kerap terjadi. Sebuah diskusi bertajuk “Resolusi Konflik Papua” digelar di Jakarta pada Kamis, 19 April 2012.Diskusi sekaligus peluncuran buku Negosiasi: Noken Dialog untuk Papua Damai digagas Imparsial. Diskusi menghadirkan anggota DPR Tubagus Hasanuddin, Dekan Fisipol Universitas Parahyangan Mangadar Situmorang, dan Koordinator Forum Akademisi untuk Papua Damai Otto Iskandar Ishak. Ada hal penting yang perlu dicatat. Memang rencana dialog belum berhasil menyelesaikan konflik di Papua,sementara pendekatan militer hanya akan memicu perlawanan. Karena itu, dialog merupakan jalan damai. Dialog dapat pula membantu melihat secara jernih berbagai persoalan Papua dan hadap Indonesia secara langsung memang relatif rendah mengingat portofolio kita terhadap Eropa yang relatif kecil, baik di jalur perdagangan maupun keuangan. Namun, krisis Eropa telah berpengaruh signifikan terhadap mitra-mitra ekonomi utama kita seperti AS dan sejumlah negara di Asia seperti Jepang, China, dan India. Padahal, negara-negara ini memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap Indonesia, khususnya melalui jalur perdagangan.Pada akhirnya, krisis Eropa ini memberikan pengaruh negatif pula bagi Indonesia. SINDO/QOMAR China misalnya telah memangkas target pertumbuhan ekonomi 2012 dari 8,2% menjadi 7,5% seiring perlambatan ekspor akibat melemahnya permintaan negaranegara maju. Kebijakan moneter negara-negara Asia mulai akomodatif seiring dengan perlambatan ekonomi. Untuk mendorong perekonomian, China kini melonggarkan fiskal dan moneternya. Sejak 24 Februari lalu China melakukan pemangkasan giro wajib minimumnya dan mempertahankan suku bunga acuannya di level rendah (6,56%). Sedangkan di sisi fiskal,China melakukan pemotongan pajak,meningkatkan belanja untuk sistem kesejahteraan sosial, membangun infrastruktur di kawas- Safari Kekerasan di Papua mencari alternatif pemecahannya. Termasuk sumbersumber konflik lainnya. Dalam Papua Road Map, (2009), sumber konflik mencakup empat isu strategis.Yaitu sejarah integrasi Papua ke wilayah NKRI dan identitas politik orang Papua, kekerasan politik dan pelanggaran HAM, gagalnya pembangunan di Papua, dan inkonsistensi pemerintah dalam implementasi otsus serta marginalisasi orang Papua. Secara historis, penafsiran terhadap sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik Papua muncul sebagai hasil pertarungan politik kekuasaan pada masa dekolonisasi Papua. Sedangkan kekerasan politik dan kegagalan pembangunan merupakan implikasi dari rezim otoritarianisme Orde Baru. Inkonsistensi pemerintah dalam implementasi otsus lebih merupakan persoalan yang muncul pada masa pasca-Orde Baru. Peneliti politik dan HAM Papua dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Amiruddin al Rahab dalam Heboh Papua (2010) melukiskan, ada ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa dialami rakyat Papua selama ini. Ketakutan dan kekhawatiran itu terbentuk dalam struktur kekerasan yang terjadi. Jalan Tengah Membangun Papua dalam bingkai NKRI tak boleh sepotong-sepotong,namun dalam satu kesatuan yang integratif dan holistik. Ini bertujuan agar memberikan perhatian setara daerah-daerah lain di Indonesia SEPUTAR INDONESIA RABU 13 JUNI 2012 an pedesaan dan transportasi kota, dan mengembangkan strategi industri yang baru. Dari pasar keuangan, kita melihat nilai tukar rupiah saat ini cenderung melemah. Imbal hasil (yield) SUN cenderung mengalami peningkatan. Tekanan pada yieldSUN ini terutama dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi yang meningkat.Kinerja perdagangan internasional Indonesia juga mulai terganggu. Ekspor Indonesia memang meningkat, namun pertumbuhannya cenderung melambat. Sebaliknya, impor menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi,terutama karena kebutuhan impor barang modal, termasuk juga impor BBM. April 2012 lalu misalnya ekspor kita mengalami penurunan sebesar 7,36% dibandingkan dengan pencapaian Maret. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor Indonesia pada April mencapai USD15,98 miliar atau turun 3,46% dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu. Neraca perdagangan kita memang surplus, namun surplusnya cenderung mengecil. Kondisi ini ditengarai telah ikut menjadi penyebab melemahnya nilai tukar rupiah akibat semakin berkurangnya pasokan dolar AS. Pihak otoritas di Indonesia (fiskal dan moneter) bukan tidak melakukan berbagai langkah antisipasi terkait dengan kemungkinan panjangnya krisis Eropa ini. Kendati demikian, tidak realistis bila berharap bahwa kita bisa mengulang “sukses” pertumbuhan 6,5% pada 2011 pada tahun ini. Karena itu, sikap realistis juga perlu tercermin dalam penyusunan APBN 2013, yang kini sedang dibahas. Dengan kata lain,kita harus siap bahwa fiskal kita tidak terlalu sehat bila masih harus didesain dengan asumsi yang sama misalnya dengan tidak memberikan opsi kenaikan harga BBM pada 2013.● sekaligus penghargaan atas provinsi penyokong sumber pemasukan negara dari sumber daya alam yang kaya raya. Pendekatan militer yang berlebihan, seperti diutarakan anggota DPR asal Papua Diaz Gwijangge,berimbas pada pelanggaran HAM. Begitu pula termarginalkan penduduk lokal.Dua hal ini menjadi sumber kekerasan. Karena itu, ada jalan tengah atau alternatif solusi memajukan Papua sekaligus ikut meminimalisasi kasus-kasus kekerasan. Jalan tengah itu adalah kesejahteraan rakyat diperhatikan serius melalui berbagai program pembangunan. Hal yang sudah kerap diutarakan berbagai pihak. Mengapa? Salah satu akar kekerasan yakni kesenjangan ekonomi yang berkorelasi dengan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan mengandaikan kepekaan semua stakeholders terutama pemerintah. Sebanyak 65% APBN—menurut analis politik Khudori— berputar di daerah, namun tidak linier dengan peningkatan kesejahteraan. Sebanyak 18 dari 33 provinsi mengalami peningkatan jumlah warga miskin, di 15 propinsi sisanya jumlah kemiskinan menurun. Korelasi antara transfer per kapita dan persentase penduduk miskin rentang 2006- 2007 misalnya hanya 0,5, bahkan mendekati nol. Apakah persentase kemiskinan ini juga berkorelasi dengan meningkatnya aksi kekerasan berupa penembakan di sejumlah wilayah di Tanah Papua misalnya? May be yes,may be no! ●
Hal09(2521)opijims 1/1/70 10:42 AM Page 9 SEPUTAR INDONESIA RABU 13 JUNI 2012 SUARA MAHASISWA Cost and Benefit Keberadaan Wamen AZIZON Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Peserta Universitas Indonesia Student Development Program (UISDP) 2011 “Besar pasak daripada tiang”. Itulah salah satu pepatah yang sangat cocok untuk menjadi dasar analisis dalam mengambil keputusan tentang kehadiran wakil menteri (wamen) yang banyak menjadi perdebatan saat ini. Nah,di sini bisa kita lihat bahwa terjadi pro-kontra kehadiran wamen ini bisa dikaitkan dengan pepatah ini. Namun, bukan berarti di sini secara serta-merta kita menganggap bahwa kehadiran wamen itu ibaratkan pepatah di atas.Tapi,pepatah ini kita jadikan sebagai parameter untuk menentukan perlukah wamen itu. Bagi kalangan yang kontra dengan kehadiran wamen menganggap bahwa kehadiran mereka tidak berguna,hanya menambah pengeluaran negara.Sebaliknya,bagi orang-orang yang pro (pemerintah), beranggapan bahwa kehadiran wamen itu sangat membantu dalam menjalankan tugas menteri. Sebagai warga negara yang bijak seharusnya kita harus bersikap bijak juga.Jangan mengecap segala sesuatu itu sebelum kita bisa menilai hal tersebut secara mutlak dan menyeluruh. Dalam teorinya segala sesuatu yang ingin didapatkan itu tidak akan bisa diraih hanya dengan berdiam diri tanpa mengorbankan apa pun. Anggaran atau dana yang mencapai miliaran rupiah,tambahan fasilitas yang diperlukan ini adalah “cost”yang dikeluarkan untuk menghadirkan wamen dalam kabinet,dan keringanan kerja serta peningkatan kualitas kementrian itulah yang disebut “benefit”. Nah, dalam realita yang kita temui saat ini berapa besarnya “cost” yang dikeluarkan itu belum diketahui secara pasti dan “benefit” yang diperoleh dari adanya menteri juga belum kita rasakan secara menyeluruh. Jikalau seandainya “cost” yang dikeluarkan itu lebih besar daripada “benefit” yang didapatkan atau sesuai kata pepatah di atas: “besar pasak daripada tiang”,sebagai seorang yang rasional tentu negara ini tidak usah mengangkat yang namanya wamen. Namun, seperti yang telah dijelaskan di atas, belum ada pengukuran secara pasti yang menyebutkan berapa biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapatkan. Dengan begitu, tentulah tidak bijak sekali jikalau kita terlebih dahulu menghukum bahwa kehadiran wamen itu tidak ada gunanya.Perlu langkah lebih lanjut untuk menganalisis ini secara lebih mendalam agar didapatkan keputusan yang benar-benar tepat. Kita tidak menginginkan pemborosan negara di tengah banyaknya problema bangsa yang membutuhkan dana untuk menyelesaikannya. Kita juga tidak ingin satu langkah lebih maju menuju perbaikan terhenti karena pikiran negatif yang kita punya. Mari menjadi warga negara yang bijak dan dingin dalam menyelesaikan sesuatu.● Preseden Buruk Pengangkatan Wamen AGUS PRIYONO Mahasiswa Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jika dilihat dari segi kepentingan, mengangkat wakil menteri (wamen) guna membantu penyelesaian tugas kementerian adalah salah satu hal yang perlu dilakukan. Mengingat banyaknya tugas berat kementrian yang harus dipikul menteri dengan tuntutan hasil kinerja yang baik, pengangkatan wakil menteri diharapkan dapat meningkatkan kinerja kementerian dengan adanya pembagian tugas. Di sisi lain,jika ditinjau dari segi biaya, pengangkatan wamen memang terlihat membebani jumlah APBN dilihat dari pengadaan hak keuangan serta fasilitasfasilitas yang harus disediakan guna mencukupi kebutuhannya.Walaupun wamen diberikan hak di bawah hak keuangan dan fasilitas-fasilitas menteri, tidak dapat dipungkiri penyediaan hak dan fasilitas baru memerlukan biaya yang tidak bisa dibilang murah. Apalagi mengingat keadaan ekonomi negara yang baru saja sedikit mereda setelah ada perdebatan pembengkakan anggaran akibat subsidi BBM.Apakah dengan pengangkatan wamen juga akan menimbulkan perdebatan pembengkakan anggaran pada periode selanjutnya? Menurut saya,berbagi tugas-tugas dalam kementerian yang dianggap berat adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan hasil kinerja.Tetapi ada baiknya jika berbagai tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh menteri dan seharusnya dilimpahkan kepada wamen dapat dilimpahkan kepada pejabatpejabat dalam kementerian yang sebelumnya membantu tugas menteri. Pejabat-pejabat eselon I yang mempunyai tugas membantu menteri seharusnya dapat lebih dimainkan perannya dalam menjalankan tugas kementerian seperti sekjen dan dirjen dalam kementerian terkait. Seharusnya, sang sutradara lebih mengutamakan segi kualitas aktor-aktor yang dipilih menjadi menteri dan lebih memainkan peran krunya ketimbang mencari aktor tambahan baru, yang seharusnya perannya masih sanggup dimainkan tanpa tambahan baru. Mengingat dalam segi kuantitas, penambahan wamen secara spontan akan memengaruhi biaya-biaya baik berhubungan dengan hak keuangan, fasilitas, biaya operasional, maupun biaya umum lain. Seharusnya biaya-biaya ini tidak muncul jika perannya dapat dimainkan pejabat-pejabat yang telah ada sebelumnya. Pengangkatan wamen yang belum pernah dilakukan dapat menjadi preseden buruk suatu kebiasaan baru dalam sebuah kabinet. Pola ini akan menjadi tradisi-tradisi bagi presiden-presiden baru dalam menyusun kabinetnya. Biaya penambahan wamen yang seharusnya bisa dihindari semakin menumpuk dari periode ke periode dan menjadi salah satu alasan terjadi pembengkakan anggaran. Apakah tradisi pembengkakan anggaran juga akan menjadi tradisi baru? ● Tema Suara Mahasiswa 14 - 20 Juni 2012: ”Kegagalan Negara Menyelesaikan Masalah Energi” Redaksi SINDO menerima tulisan OPINI dan SUARA MAHASISWA dengan ketentuan tulisan panjang naskah OPINI maksimal 5.500 karakter(850 kata) dan SUARA MAHASISWA maksimal 2.500karakter(450 kata). Tulisan harus disertai identitas, foto diri terbaru, nomor rekening, nomor telepon yang bisa dikonfirmasi dan dikirim ke email: redaksi@seputar-indonesia.com. Judul tulisan ini terinspirasi dari artikel Yusril Ihza Mahendra di harian Seputar Indonesia pada 11 Juni 2012 yang diberi judul “Wamen Versi Baru Tetap Membingungkan”. Setelah kami cermati tulisan tersebut, “kebingungan” itu tampaknya berakar pada ketidakpuasan Yusril atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 yang menguji konstitusionalitas Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.Hal tersebut tercermin dari pandangan beliau dalam artikel tersebut yang menyatakan “...Kebingungan yang disebabkan oleh pengaturan yang tidak jelas dalam UU Kementerian Negara itu diatur sendiri oleh Perpres 60/2012”. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat Prof Dr Yusril Ihza Mahendra memang terlibat sebagai saksi ahli pemohon dalam perkara pengujian UU Nomor 39 Tahun 2008 terhadap UUD 1945. Pada intinya beliau berpendapat bahwa pengangkatan wakil menteri (wamen) oleh Presiden tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Pendapat saksi ahli tersebut sudah ditimbangi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK berkesimpulan bahwa tidak terdapat masalah terhadap konstitusionalitas SURAT PEMBACA Karung Paket Hilang di Bus PO Indonesia Pada 2 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 saya melakukan perjalanan menggunakan bus PO Indonesia dari Pati menuju Rembang,Jawa Tengah.Tanpa sepengetahuan saya, karung paket (berisi pakaian batik Pekalongan) yang ditaruh di bagian belakang bus dekat pintu belakang terjatuh antara Pati-Juwana. Saat itu saya dan penumpang lain sudah memperingatkan agar bus segera berhenti, namun sopir tidak mengindahkan dan malah menyalip kendaraan di depannya. Saat bus berhenti karung paket sudah terlalu jauh dan tidak terlihat. Akibatnya, saat saya mencari dan menelusuri, karung tersebut sudah tidak ada (kemungkinan diangkut kendaraan lain yang melintas). Kru bus (sopir, kondektur, dan kernet) tidak mau bertanggung jawab atas keteledoran mereka tersebut dan mengembalikan uang tiket. Mereka bahkan membentak-bentak saat memberi tahu bahwa karung paket saya terjatuh dan menyuruh saya segera turun untuk mencari sendiri. Padahal bukankah seharusnya kru bus bertanggung jawab terhadap keamanan bagasi penumpangnya? Atas kejadian ini saya dirugikan secara materi cukup besar. Kepada yang menemukan karung paket tersebut dimohon kesediaannya untuk mengembalikan atau menghubungi saya di 081-2281-4664. Terima kasih. Siti Syari’ah Thoha Sundoluhur,Kayen,Pati, Jawa Tengah Janji Solusi Rumah Holcim Saya sangat tertarik dengan promosi Holcim dengan Solusi Rumah. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba janji Pasal 10 (batang tubuh) UU Kementerian Negara, yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan ‘wakil menteri’ adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet”. Karena itu, Pasal 10 UU Kementerian Negara yang berbunyi: ”Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu” adalah konstitusional tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebelum sampai pada amar putusannya, MK dalam pendapatnya dengan akurat membangun suatu konstruksi berpikir yang sistemik tentang kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Presiden <strong>Republik</strong> Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, sementara Pasal 17 ayat (2) berbunyi: “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Bertolak pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) dari UUD 1945 tersebut, MK sampai pada pendapat bahwa pengangkatan wamen adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Baik diatur maupun tidak diatur dengan UU. Pengangkatan wamen sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga dari sudut substansi solusi tersebut untuk pembangunan rumah saya. Pertama saya mengajukan financingke tiga bank rekanan Holcim, dan dijanjikan dokumen akan diberikan ke tiga bank tersebut.Namun,setelah sebulan berjalan, saya baru menyadari bahwa hanya satu bank yang diberikan dokumen saya. Setelah saya konfirmasi, pihak Holcim hanya menjawab dengan alasan klise mengenai kinerja bank yang kurang baik. Saya mulai merasa curiga, ada apa sebenarnya? Karena dokumen tersebut adalah dokumen sangat pribadi,saya meminta Holcim untuk menyatakan bahwa dokumen saya tidak disalahgunakan. Setelah lebih dari sebulan hal tersebut juga tidak direspons. Begitu juga dengan rencana anggaran biaya (RAB). RAB awal yang ditawarkan Holcim untuk pembangunan rumah saya, sangat berbeda dengan RAB penawaran dari kontraktor rekanan Holcim. Ironisnya, pada saat saya meminta untuk menggunakan kontraktor lain, pihak Holcim mengatakan tidak ada rekanan lain yang bisa diajukan. Saya semakin curiga, saya coba untuk meminta RAB dari rekanan non-Holcim,dan hasilnya sangat jauh lebih murah dari RAB rekanan Holcim.Saat saya mengajukan menggunakan jasa pribadi untuk pembangunannya, seperti biasa, hal ini menjadi tidak menarik untuk Holcim. Saya tidak tahu ada apa di antara Holcim dan kontraktor rekanannya karena setiap saya konfirmasi, pihak Holcim hanya mengatakan, mereka hanya menjual produk Holcim. Padahal iklan yang ditawarkan Holcim adalah Solusi Rumah bukan Solusi Semen. Saya mohon kepada pihak Holcim, untuk memperlakukan data-data pribadi konsumen sebagai hal yang penting karena banyak kasus penipuan yang terjadi belakangan ini. Irwanto Jakarta tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Yusril berpandangan bahwa wamen tidak memiliki kedudukan yang jelas karena tidak ada dalam struktur organisasi kementerian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008. Pandangan ini sebetulnya sudah tidak relevan karena sudah terjawab melalui pendapat MK yang menyatakan bahwa norma dari Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU a quoyang tidak mencantumkan wamen dalam susunan organisasi kementerian negara. Alasannya, “...oleh karena UU tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud ‘beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus’, maka menurut MK hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya”. Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 yang berbunyi: “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu” mengisyaratkan suatu amanat bahwa jabatan wamen tidak secara otomatis terdapat pada seluruh kementerian negara. Apabila Yusril memandang keberadaan wamen tersebut harus merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008,hal tersebut dapat diartikan mendorong pada situasi agar seluruh kementerian negara memiliki wamen. Pertanyaan mengenai di mana sesungguhnya kedudukan wamen pascapenerbitan putusan MK adalah pertanyaan yang relevan. Pendapat MK dalam putusan Nomor 79/PUU- IX/2011 telah memberi isyarat bahwa jabatan wamen tersebut bersifat politis karena sumber rekrutmennya dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, bahkan juga warga negara biasa. Atas dasar pendapat MK tersebut, Presiden dengan kewenangannya mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang menempatkan posisi wamen tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri (Pasal 1).Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam “memimpin” pelaksana tugas kementerian negara (Pasal 2 ayat (1)). Karena tugas wamen adalah membantu untuk “memimpin”, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ini, wamen ditempatkan pada posisi pimpinan. Tetapi posisi pimpinan di sini ditempatkan pada layer “supporting to the authority of the minister”. Kedudukan wamen berdasarkan Perpres Nomor 60/2012 tersebut memang tidaksama dengan menteri muda sebagaimana diberikan dalam contoh perbandingan oleh Yusril yang merujuk pada masa pemerintahan Presiden Seoharto. Dalam pandangan kami, keberadaan menteri muda tersebut justru menimbulkan “matahari kembar”dalam satu kementerian. Pendapat-pendapat MK dalam putusan Nomor 79/PUU- IX/2011 (dalam dokumen tertulis) justru menjadi acuan utama dalam penerbitan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 dan Keppres Nomor 65/M Tahun 2012. Penyusunan perpres dan keppres tersebut tidak didasarkan (dan tidak boleh didasar- OPINI Wamen Cukup Jelas BISTOK SIMBOLON Deputi Sekretaris Kabinet (Sekkab) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 9 kan) pada opini yang berkembang di media massa pascaputusan MK tersebut. Sesuai pandangan MK ini, kami memaknai bahwa jabatan wamen menjadi bersifat politis sehingga harus ada jangka waktu berakhirnya masa jabatan wamen, yaitu paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pejabat yang mengangkatnya (Pasal 4 ayat [1]) Perpres Nomor 60 Tahun 2012. Pembatasan masa jabatan tersebut juga secara eksplisit disebutkan dalam Keppres Nomor 65/M Tahun 2012, di mana masa jabatan para wamen yang sudah diangkat oleh Presiden berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden periode 2009-2014. Dengan Keppres Nomor 65/M Tahun 2012 tersebut, dilakukan perubahan atas keppres yang mengangkat para wakil menteri menurut Keppres Nomor 111/M Tahun 2009,Keppres Nomor 3/P Tahun 2010, Keppres Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keppres Nomor 159/M Tahun 2011. Keppres Nomor 65/M Tahun 2012 tersebut tidak memberhentikan (dan tidak perlu memberhentikan) para wamen pascaputusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 dengan alasan bahwa MK sendiri berpendapat Presiden mempunyai hak eksklusif (yang kami maknai hak prerogatif) untuk mengangkat wamen, sekalipun ada atau tidak ada UU yang mengatur tentang wamen. Dengan demikian,semua keputusan Presiden yang mengangkat para wamen selama ini adalah sah.Tidak diperlukan pemberhentian atau pelantikan para wamen yang telah diangkat.●
Page 1 and 2: Hal01-15 6/13/12 12:58 AM Page 1 C
Page 3 and 4: hal03KHUSUS (IKL) 6/12/12 6:07 PM P
Page 5 and 6: Hal3,4,5,7(NAS) 6/12/12 10:12 PM Pa
Page 7: 07mega ikLan 1-4 6/12/12 9:46 PM Pa
Page 11 and 12: Hal11ok 6/12/12 8:56 PM Page 11 C M
Page 13 and 14: Hal13(106-07)nangmega 6/12/12 9:37
Page 15 and 16: Hal01-15 6/13/12 12:50 AM Page 15 C
Page 17 and 18: Hal17(106-13)nangs 6/12/12 8:13 PM
Page 19 and 20: Hal19(2521)sekriljim 1/1/70 9:02 AM
Page 21 and 22: Kredit sindikasi tersebut akan digu
Page 23 and 24: Hal23(2521)sport 6/12/12 8:49 PM Pa
Page 25 and 26: Hal25(2521)nas 6/12/12 6:08 PM Page
Page 27 and 28: hal-27-gadget 6/12/12 6:15 PM Page
Page 29 and 30: Hal29(2521)nas 6/12/12 5:52 PM Page
Page 31 and 32: hal31(2521)nas 6/12/12 5:18 PM Page
Page 37 and 38: REUTERS/YVES HERMAN - AFP/PATRIK ST
Page 39 and 40: SEPUTAR INDONESIA RABU 13 JUNI 2012
Page 45 and 46: HATTRICK / SUGENG WAHYUDI SEPUTAR I
Page 49 and 50: REUTERS/YVES HERMAN PIALA EROPA 201
Page 51 and 52: PIALA EROPA 2012 Sepanjang pertandi
Page 53 and 54: REUTERS/JUAN MEDINA PIALA EROPA 201
Page 55 and 56: PIALA EROPA 2012 SEPUTAR INDONESIA
Page 57 and 58: PIALA EROPA 2012 Lagu Kebanggaan Be
Page 59:
REUTERS/YVES HERMAN JOE HART (INGGR
show all

Republik Ceko Buka Peluang - ScraperOne

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?