Republik Ceko Buka Peluang - ScraperOne

More documents

Recommendations

Info

Hal06(106-13)nangs 6/12/12 11:18 PM Page 6 6 “Kejahatan politik ini sengaja dilakukan bertujuan untuk menjatuhkan nama Hary Tanoesoedibjo yang saat ini menjadi politisi Partai Nas- Dem. Dia juga meyakini upaya penjatuhan nama baik ini dilakukan oleh lawan politik yang memiliki kekuatan besar,” kata Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia Ubedilah Badrun. Menurut dia, fenomena tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum telah diintervensi oleh kepentingan politik. Pola politik seperti ini tidak sehat, serang-menyerang yang tidak berbasis pada data objektif. “Saya berharap ke depan politik lebih sehat dan perlu menumbuhkan etika politik dan objektivitas politik,” kata Ubed di Jakarta kemarin. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terjebak pada kepentingan politik saling serang. Sebagai institusi hukum KPK tidak boleh terjebak permainan politik sebab dalam menangani kasus, KPK harus mengedepankan sikap netral dan independen. Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani. Dia mengingatkan agar pimpinan KPK tidak terjebak dalam permainan politik untuk kepentingan partai MEJA HIJAU POLITIK & HUKUM JAKARTA – Upaya melibatkan PT Bhakti Investama (BHIT) Tbk atas kasus tangkap tangan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultan KPP Sidoarjo Selatan Tommy Hindratno (TH) dan seorang pengusaha bernama James Gunardjo (JG) oleh KPK merupakan kejahatan politik. Mantan Dirut Bank Riau Kepri Ditahan JAKARTA – Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sedang menyidik kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau (kini Bank Riau Kepri), yang merugikan negara hingga Rp35,2 miliar. Dalam kasus ini, polisi menahan mantan Direktur Utama BPD Riau berinisial ZT. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution mengungkapkan, ZT menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan kredit kepada nasabahnya. Dugaan tindak korupsi ini dilaporkan oleh pihak bank pada 21 April tahun lalu. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan ZT sebagai tersangka dan menahannya sejak 30 Mei lalu. Saud menjelaskan, kasus ini terjadi pada 2003. ZT, yang saat itu menjabat sebagai direktur utama, menyalurkan kredit sebesar Rp35,2 miliar untuk seorang pengusaha di Batam. Namun, penyaluran kredit itu tidak sesuai dengan prosedur di bank itu. Tersangka, kata Saud, tidak memenuhi ketentuan pemberian kredit seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 35 tanggal 29 Mei 2001 tentang Pedoman Pemberian Kredit Investasi, Surat Keputusan Direksi BPD Riau Nomor 48 tentang Komite Kredit Bank Pembangunan Daerah Riau, serta Surat Keputusan Nomor 19 tertanggal 26 Maret 2001 tentang Wewenang Pemberian Kredit. “Seharusnya pemberian kredit itu atas persetujuan beberapa pihak. Namun, dia memutuskan mencairkan kredit tanpa persetujuan pihak-pihak itu,” jelas Saud. (krisiandi s) politik tertentu terkait kasus tertangkapnya TH dan JG. “Saya berharap lima pimpinan KPK tidak terjebak permainan politik, harus menjelaskan secara transparan soal temuannya itu.Jangan sampai ada politisasi, jangan sampai pembunuhan karakter. Usut juga pejabat pajak,”kata Yani. Dia mendukung pemberantasan mafia pajak, tetapi jangan sekadar asumsi. KPK harus menemukan bukti yang lain. Menurut dia, KPK seharusnya dapat dengan mudah menanyakan kepada TH dan JG perusahaan mana saja yang diurus,apa betul pengusaha JG itu bagian dari perusahaan Bhakti.“Kalau bukan,ini pembunuhan karakter. Lihat dari keputusan tersebut apakah ada SK atau tidak, apakah direksi apa bukan.Kasihan dunia usaha bisa anjlok,”katanya. Sementara itu,PT BHIT Tbk membantah pihaknya terkait penangkapan TH dan JG.BHIT juga menegaskan JG bukan karyawan BHIT dan tidak pernah menjadi karyawan di perusahaan itu. Sampai saat ini, BHIT mengaku sama sekali belum pernah dimintai keterangan atas kasus tersebut secara langsung oleh KPK. Menurut BHIT, akibat pernyataan dan tindakan penggeledahan yang dilakukan KPK ke kantor BHIT,serta pemberitaan di media massa, seolah- olah terindikasi tindakan suap yang dilakukan JG dan TH terkait dengan dugaan kecurangan restitusi pajak BHIT sebesar Rp3,4 miliar. Padahal tuduhan itu sama sekali tidak benar. Lebih jauh,BHIT menjelaskan selama ini perseroan selalu tertib membayar pajak. Sebagai perusahaan publik yang besar, jumlah pajak yang disetorkan ke negara oleh grup BHIT, termasuk di dalamnya PPh 21, PPh 25, PPN, dan lain-lain setiap tahun sejumlah Rp1 triliun lebih. ”Karena itu, sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal bilamana BHIT dikatakan melakukan kecurangan pajak senilai Rp3,4 miliar,yang porsinya sangat kecil dibandingkan dengan nilai pajak yang disetor BHIT ke kas negara,”jelas BHIT dalam pernyataannya di Jakarta, kemarin. Apalagi pada kenyataannya BHIT memang tidak pernah melakukan kecurangan pajak. BHIT menekankan bahwa dugaan kecurangan restitusi pajak yang dilakukan BHIT sebagaimana diberitakan media massa dengan nilai restitusi sebesar Rp3,4 miliar adalah tidak benar. Faktanya, nilai restitusi sebesar Rp3,4 miliar itu sebagian besar adalah akumulasi dari jumlah kelebihan bayar PPN BHIT sejak 2003 sampai 2010 yang berjumlah sekitar Rp3 miliar. ”Angka ini telah diperiksa setiap tahun serta telah dikonfirmasi dan disetujui oleh kantor pajak yang berwenang.” Dengan demikian, kelebihan bayar PPN yang telah dikonfirmasikan dan disetujui oleh kantor pajak yang berwenang tersebut merupakan hak BHIT. Terkait restitusi pajak yang diberikan dan telah disetujui kantor pajak tersebut,seandainya dianggap ada urusan perpajakan BHIT yang ganjil,KPK seharusnya memverifikasi dahulu perhitungan dan kewajaran pajak dimaksud ke kantor pajak. Dan kalau kantor pajak merasa ganjil,seharusnya juga melakukan upaya hukum perpajakan termasuk menggugat ke pengadilan pajak. Dalam kesempatan tersebut, B uron BLBI Ditangkap di AS Polri Janji Serius Sherny Akan Ditahan LP Pondok Bambu JAKARTA – Pemulangan Sherny Kojongian, buronan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terkait Bank Harapan Sentosa (BHS), yang ditangkap di Amerika Serikat, diperkirakan sampai di Jakarta hari ini sekitar pukul 08.00 WIB. Selanjutnya, Sherny akan langsung dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Pondok Bambu,Jakarta Timur. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Tim Terpadu Pemulangan Buronan BLBI, yang juga menjabat Wakil Jaksa Agung Darmono, di Jakarta kemarin.Tim terpadu sendiri beranggotakan dari berbagai unsur lembaga,di antaranya kepolisian, Kementerian Luar Negeri,serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menurut Darmono, sesampainya di Bandara Soekarno- Hatta, buronan BLBI tersebut akan langsung dibawa ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kasus tersangka suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tiga daerah di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Wa Ode Nurhayati, mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),Jakarta,hari ini (13/6). Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengaku, pihaknya telah mendapatkan jadwal resmi pelaksanaan sidang perdana Wa Ode. Johan mengakui dalam persidangan pihaknya akan mencermati fakta-fakta baru atau keterangan yang disampaikan oleh terdakwa ataupun saksi-saksi yang dihadirkan. “Keterangan ini tentu akan dipakai untuk mengembangkan kasus ini. Sejauh mana perkembangannya, sangat tergantung juga keterangan dan fakta-fakta di dimintai keterangan dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukan eksekusi. “Ya, eksekusinya mungkin di LP wanita,” kata Darmono. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Adi Toegarisman menambahkan, Sherny menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri PLE Priatna juga membenarkan adanya informasi pemulangan paksa buronan BLBI tersebut. Menurut Priatna, penangkapan Sherny berkat kerja tim pencari tersangka dan terpidana tindak pidana korupsi yang diketuai Wakil Jaksa Agung Darmono. “Ini merupakan wujud nyata implementasi sinergi dan kerja sama internasional antara para penegak hukum untuk memberantas korupsi,” kata Priatna. Keberhasilan pemulangan terpidana korupsi persidangan,”papar dia. Terkait pernyataan Wa Ode yang siap membuka peran dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus suap pemulusan DPID tersebut, dia menyatakan KPK mempersilakannya. Menurut dia, penyidikan masih terus melakukan pengembangan untuk tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni pengusaha Fahd A Rafiq.Pasalnya, kasus atas tersangka Fahd belum selesai pemberkasannya. Johan menuturkan, KPK telah melakukan pencegahan ke luar negeri kepada tiga orang,yakni Fahd A Rafiq sebagai tersangka serta dua saksi––Haris Surahman dan Sefa Yolanda. Menurut dia, pencegahan itu untuk pengembangan dan pengusutan kasus ini. Kuasa hukum Wa Ode, Arbab Paproeka, menyatakan siap menghadapi persidangan ter- ini juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah. “Tidak adanya kesan aman bagi para koruptor dan memastikan para terpidana korupsi mempertanggungjawabkanperbuatannya,”katanya. Sherny Kojongian melarikan diri pada 2002, ketika proses persidangan kasus korupsi Bank BHS berlangsung. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Maret 2002 secara in absentia menjatuhkan vonis 20 tahun kepada Sherny Kojongian, bersama-sama dengan Hendra Rahardja dan Eko Edi Putranto. Ketiganya dinilai majelis sebut. Dalam persidangan, tim kuasa hukum Wa Ode telah mempersiapkan pembuktian terbalik.Apalagi,dua kasus Wa Ode dijadikan satu berkas oleh KPK. “Kalau Anda tanya kesiapan kita bagaimana, tim sudah dalam kondisi siap,” kata Arbab saat dihubungi di Jakarta kemarin. Dia berharap, dalam pengembangan kasus DPID,KPK tidak serta-merta melupakan informasi-informasi yang disampaikan kliennya selama proses penyidikan.Apalagi mengenai adanya surat menteri keuangan tertanggal 13 Desember 2010, yang menyatakan adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian alokasi DPID untuk daerah-daerah yang sudah disepakati dalam rapat Banggar, khususnya penghilangan 129 daerah penerima. Karena konsekuensi dari hilangnya daerah yang tidak hakim terbukti dan sah merugikan keuangan negara sebesar Rp1,95 triliun. Ketiganya juga dihukum mengembalikan kerugian negara tersebut secara tanggung renteng. Vonis pidana tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI pada 8 November 2002, namun tidak dapat segera dieksekusi karena ketiganya melarikan diri ke luar negeri. Terhadap Hendra Rahardja, pemerintah Indonesia telah mengupayakan ekstradisi yang bersangkutan dari pemerintah Australia, namun Hendra keburu meninggal dunia pada 2002. Sebelumnya, Sherny Kojongian sudah menempuh berbagai upaya hukum selama pelariannya di Amerika Serikat. Namun, dia tetap tidak dapat bertahan di Negeri Paman Sam tersebut. ICE (Immigration and Customs Enforcement) San Francisco pada 10 November 2010 menangkap Sherny . ● m purwadi KPK Cermati Fakta yang Diungkap Wa Ode ISTIMEWA SHERNY KOJONGIAN mendapatkan DPID itu, anggarannya dialihkan ke daerah lain yang jika dihitung, paling tidak ada penghilangan Rp1,8 triliun. Sebelumnya,Wa Ode menuding keterlibatan empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR, yakni Mirwan Amir, Olly Dondokambey,Tamsil Linrung,dan Melchias Markus Mekeng, serta Wakil Ketua DPR Anis Matta, dalam kasus yang sama. Dia menegaskan akan membuka peran-peran pihakpihak yang disebutkannya selama ini,apa pun konsekuensinya.Bahkan,dia siap membuktikan uang Rp10 miliar yang disita KPK,bukan sebagai TPPU. “Itu dari hasil usaha pribadi sebelum menjadi anggota DPR. Di pengadilan,saya akan buktikan keterlibatan pihak-pihak yang sudah saya sampaikan di KPK,”kata dia. ● sabur laluhu Buru Buron BLBI JAKARTA – Markas Besar Polri berjanji terus memburu terpidana kasus pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank In-donesia (BLBI) yang berstatus buron.Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan, Polri terus berkoordinasi dengan Interpol untuk mendeteksi keberadaan para terpidana buron tersebut. ”Kita tunggu informasi dari Interpol. Bilamana sudah ada informasi, ya kita akan jemput,” ujar Saud di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Saud memaparkan,Polri juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan identitas para terpidana kasus ini, yang belum dieksekusi karena kabur ke luar negeri.Para terpidana tersebut sudah menjadi buron Interpol dengan masuk daftar red notice. Seperti diketahui,ada beberapa nama terpidana BLBI yang hingga kini masih menghirup udara bebas dan belum merasakan hukuman penjara. Mereka antara lain Samadikun Hartono yang divonis empat tahun penjara dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Dia belum dieksekusi karena diduga keburu kabur ke luar negeri. Samadikun sempat mengajukan visa untuk berobat ke Jepang.Namun dari penelusuran Kejagung,Samadikun tidak mempergunakan visanya. Nama lain yang hingga kini belum juga dieksekusi adalah terpidana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara hingga Rp1,29 triliun, David Nusa Wijaya. Direktur Utama Bank Umum Sertivia (1998-1999) itu disebut-sebut kabur ke Singapura, sebelum MA mengeluarkan putusan kasasi yang menghukumnya delapan tahun penjara. Lalu, ada nama mantan wakil komisaris utama PT Bank Surya Bambang Sutrisno dan mantan direktur utama Bank Surya Adrian Kiki Ariawan. Bambang dihukum seumur hidup karena mengemplang uang negara sebesar Rp1,5 tri- SEPUTAR INDONESIA RABU 13 JUNI 2012 Terjadi Politisasi yang Kuat di Kasus BHIT ANTARA/M RISYAL HIDAYAT Sejumlah petugas KPK melakukan penggeledahan di rumah milik orang tua Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pajak Sidoarjo Tommy Hindratno, di Lempung Baru 5-7, Perumahan Tandes, Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/6). Penggeledahan tersebut terkait dugaan suap kasus pajak. BHIT menegaskan bahwa pemberitaan yang marak di media mengenai keterkaitan antara kasus JG dan TH dengan BHIT tidak benar. Kasus yang terjadi terkait JG dan TH sama sekali tidak relevan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan BHIT. ”Kami harap agar publik tidak terpengaruh dengan segala macam bentuk pemberitaan yang menyudutkan BHIT dengan mengkaitkan kasus JG dan TH dengan BHIT,”tandasnya. ● nurul huda/hermansah/ m purwadi liun. Dia disidang in absentia. Bambang diduga kabur ke Singapura, sementara Kiki ke Australia. Skandal dana BLBI ini terjadi saat Indonesia diguncang krisis moneter akhir 1997.Agar tidak mengalami krisis di sektor perbankan, pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) memberikan bantuan dalam bentuk obligasi rekapitulasi senilai Rp645 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp144,54 triliun dalam bentuk obligasi BLBI. ”Kita pantau terus perkembangan dan informasi dari Interpol.” SAUD USMAN NASUTION Kepala Divisi Humas Mabes Polri “Kita pantau terus perkembangan dan informasi dari Interpol,” ucap Saud. Seperti diketahui, terpidana pengemplang dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) Sherny Kojongian tertangkap di San Francisco setelah kabur selama 10 tahun. Saud berharap Sherny juga bisa menginformasikan keberadaan para terpidana lain yang melarikan diri ke luar negeri. Sherny direncanakan tiba hari ini melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta pukul 08.00 WIB dari San Francisco, dengan sebelumnya transit di Singapura. Sherny menumpang pesawat Garuda Indonesia. Saud mengatakan, kepolisian mendampingi Sherny selama dalam perjalanan. Setibanya di Tanah Air, Sherny langsung akan diserahkan kepada Kejagung. “Untuk dieksekusi,” kata Saud. Sherny adalah terpidana BLBI yang divonis 20 tahun penjara. PN Jakarta Pusat menyebutkan Sherny terbukti menyalahgunakan BLBI. ● krisiandi sacawisasra
07mega ikLan 1-4 6/12/12 9:46 PM Page 1 SEPUTAR INDONESIA RABU 13 JUNI 2012 Status Tersangka Wabup Luwu Dicabut MAKASSAR – Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mencabut status tersangka Wakil Bupati (Wabup) Luwu SB, terkait kasus penggunaan narkotika jenis sabu-sabu. Wakapolrestabes Makassar AKBP Endi Sutendi memastikan, hasil pemeriksaan tes urine Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Luwu itu negatif. Dari tujuh orang yang dites urine,baru tiga yang dipastikan negatif,sedangkan empat lainnya masih menunggu proses.“Hanya satu yang ditetapkan tersangka, yakni NK. NK berperan pembawa sabu. Selain itu, rumahnya di Kompleks Vila Mutiara di Jalan Ir Sutami,Makassar,digunakan sebagai lokasi pesta narkoba,”kata Endi kemarin. Status SB sebagai tersangka dugaan kasus narkoba, hanya bertahan enam jam, setelah diumumkan resmi tersangka pada Senin (11/6) pukul 11.51 Wita,dan pukul 18.30 Wita statusnya berubah jadi saksi. Padahal,saat coffee morningdengan wartawan di Café Kampoeng Popsa, Jalan Ujungpandang, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Erwin Triwanto secara tegas menyebut SB sudah berstatus tersangka. Tidak hanya SB,enam orang lainnya yang digerebek di Vila Mutiara yakni NK, EN,AN, JB, AT, dan SA, juga disebut sebagai tersangka. “Statusnya, ya tersangka.Tetapi tidak bisa dikenakan penahanan, karena pasalnya memang tidak bisa menjerat dia sebagai pelaku. Pasal 127 itu, sebagai pemakai tidak ditahan,”kata Erwin. Sebagaimana diberitakan, SB ditangkap polisi bersama enam orang lainnya dalam penggerebekan tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar di Kompleks Vila Mutiara, Jalan Ir Sutami, Sabtu (9/6) malam lalu,pukul 21.00 Wita. Malam itu juga,tujuh orang tersebut digelandang ke Polrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan pengambilan air seni untuk keperluan tes urine. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 bong (alat pengisap sabu),1 saset pembungkus sabu,2 pemantik api,1 pireks,serta 1 lilin.Barang bukti ini diperlihatkan di Polrestabes Makassar kemarin. Erwin mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, dari tujuh orang tersebut, ada tiga orang yang mengaku.“Dari tujuh orang itu, yang mengaku cuma tiga,”kata Erwin.Karena kurangnya alat bukti, tujuh orang itu tidak dikenai penahanan.Mereka hanya dikenai wajib lapor. Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Chevy Ahmad Sopari mengatakan, dari ketujuh orang itu belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena tidak ada sabu-sabu yang jadi bahan bukti. “<strong>Buka</strong>n dilepas.Buktinya baru bong saja. Rekan-rekan wartawan harus paham juga, sabu-sabunya kan tidak ada. Saya nggak mungkin nahan. Itu buktinya belum cukup kuat.Tetapi apabila nanti sudah terbukti,akan diproses.Wajib lapornya, saat kita membutuhkan pemeriksaan dia harus datang,” ucap Chevy. “Hanya satu yang ditetapkan tersangka, yakni NK. NK berperan pembawa sabu. “ AKBP ENDI SUTENDI Wakapolrestabes Makassar Berbeda lagi dengan polisi lainnya yang bahkan sudah menetapkan pasal yang dijeratkan pada SB dkk tersebut. Salah seorang perwira dari Direktorat Satuan Narkoba Polda Sulselbar saat menjawab pertanyaan Kapolda Sulsel Irjen Pol Mudji Waluyo di depan wartawan di Kampong Popsa, mengemukakan bahwa SB dkk dikenai pasal 127 ayat 1 dengan ancaman maksimal empat tahun penjara, tetapi isinya harus melihat pasal 54 soal rehabilitasi. “Yang SB, itu hanya pengguna, 127 (pasal KUHP), 4 tahun (penjara). Nanti kalau hasil pemeriksaan positif dikenakan 127,” ucapnya, menjawab beberapa pertanyaan Mudji Waluyo tentang ancaman hukuman terhadap Syukur Bijak dkk. Sekretaris DPD I PD Sulsel Ni’matullah belum berani mengambil sikap karena masih menunggu hasil penyelidikan polisi.Namun,kata mantan Ketua Senat Ekonomi Unhas ini, perbuatan yang dilakukan SB sudah masuk kategori pelanggaran besar dan tidak ada toleransi.“Ini pelanggaran fatal,jelas dan pasti ada konsekuensi yakni pemecatan kalau itu terbukti,” tegas Ketua Fraksi Demokrat Sulsel ini. Menurut dia, pihaknya telah melakukan upaya pencegahan untuk menghindari pengurus dan kader partai secara keseluruhan mengonsumsi narkoba melalui tes urine.“Setiap kegiatan besar yang dilaksanakan Partai Demokrat,pasti kita sisipkan pemeriksaan rutin, dan itu semua berlaku bagi pengurus dan ketua, tetapi masih saja ada kader yang menggunakan barang haram itu,”tambahnya. Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sulsel Richard Nainggolan mengapresiasi penangkapan tersebut. Hanya, kata dia, seluruh pihak wajib menganut asas praduga tak bersalah dalam kasus penangkapan Wabup Luwu itu. “Ini kan sementara dalam pemeriksaan penyidik Polrestabes Makassar. Kita belum bisa mengatakan secara pasti,asas praduga tak bersalah harus kita anut,”bebernya. � wahyudi/supyan umar SINDO/ZIA UL HAQ NASUTION NUSANTARA Warga membakar mobil dan pipa pembuangan limbah milik PT G-Rosurces Martabe di Desa Pulo Godang, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kemarin. K onflik Warga dengan Perusahaan Mobil dan Pipa Limbah Dibakar TAPANULI SELATAN – Ribuan warga di Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara membakar sebuah mobil dan pipa pembuangan limbah milik PT G-Rosurces Martabe, di Desa Pulo Godang,kemarin. Aksi brutal warga ini dipicu pihak perusahaan tambang emas yang membuang limbah ke Sungai Muara Batangtoru, yang dijadikan masyarakat memenuhi kebutuhan seharihari. “Aksi ini dilakukan karena masyarakat kecewa dengan sikap perusahaan yang membuang air limbah ke sungai. Padahal, air sungai itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Samurung Siregar, salah seorang warga. Massa yang datang ke lokasi dengan mengendarai sejumlah kendaraan bak terbuka,sempat dihalangi petugas keamanan. Mereka berusaha menghentikan proses penanaman pipa pembuangan limbah yang sedang berlangsung.Tidak terima dengan penghadangan itu,massa pun membakar kendaraan milik perusahaan dan pipa tersebut.“Pembakaran terjadi sekitar pukul 13.30 WIB,”kata E Nasution,warga lainnya. Kepala Desa Muara Huta Raja mengatakan, ribuan warga itu berasal dari enam desa yakni Huta Raja, Muara Huta Raja, Bandar Hapinis, Mabang Pasir,Raniate,dan Bandar Tarutung.Umumnya mereka tinggal di sepanjang aliran sungai yang merasakan pembuangan limbah itu. “Saya kira wajar jika warga marah, karena hingga 7 saat ini belum ada kejelasan dari pihak perusahaan apakah limbah tersebut membahayakan atau tidak,”ucapnya. Dia mengakui,pihaknya sudah meminta keterangan resmi dari perusahaan apakah limbah itu mengandung racun atau tidak.Pembakaran ini,kata dia, diharapkan dapat menjadi perhatian pihak perusahaan.Sayangnya hingga berita ini diturunkan, pihak G-Rosurces belum memberikan keterangan resmi. Kapolres Tapanuli Selatan enggan memberikan keterangannya dengan alasan sibuk. Namun, dia memastikan bahwa pelaku pembakaran akan segera ditangkap. “Kita akan tangkap pelakunya,” tutupnya sambil masuk mobil. � zia ul haq nasution
Page 1 and 2: Hal01-15 6/13/12 12:58 AM Page 1 C
Page 3 and 4: hal03KHUSUS (IKL) 6/12/12 6:07 PM P
Page 5: Hal3,4,5,7(NAS) 6/12/12 10:12 PM Pa
Page 9 and 10: Hal09(2521)opijims 1/1/70 10:42 AM
Page 11 and 12: Hal11ok 6/12/12 8:56 PM Page 11 C M
Page 13 and 14: Hal13(106-07)nangmega 6/12/12 9:37
Page 15 and 16: Hal01-15 6/13/12 12:50 AM Page 15 C
Page 17 and 18: Hal17(106-13)nangs 6/12/12 8:13 PM
Page 19 and 20: Hal19(2521)sekriljim 1/1/70 9:02 AM
Page 21 and 22: Kredit sindikasi tersebut akan digu
Page 23 and 24: Hal23(2521)sport 6/12/12 8:49 PM Pa
Page 25 and 26: Hal25(2521)nas 6/12/12 6:08 PM Page
Page 27 and 28: hal-27-gadget 6/12/12 6:15 PM Page
Page 29 and 30: Hal29(2521)nas 6/12/12 5:52 PM Page
Page 31 and 32: hal31(2521)nas 6/12/12 5:18 PM Page
Page 37 and 38: REUTERS/YVES HERMAN - AFP/PATRIK ST
Page 39 and 40: SEPUTAR INDONESIA RABU 13 JUNI 2012
Page 45 and 46: HATTRICK / SUGENG WAHYUDI SEPUTAR I
Page 49 and 50: REUTERS/YVES HERMAN PIALA EROPA 201
Page 51 and 52: PIALA EROPA 2012 Sepanjang pertandi
Page 53 and 54: REUTERS/JUAN MEDINA PIALA EROPA 201
Page 55 and 56: PIALA EROPA 2012 SEPUTAR INDONESIA
Page 57 and 58:
PIALA EROPA 2012 Lagu Kebanggaan Be
Page 59:
REUTERS/YVES HERMAN JOE HART (INGGR
show all

Republik Ceko Buka Peluang - ScraperOne

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?