Republik Ceko Buka Peluang - ScraperOne

Hal06(106-13)nangs 6/12/12 11:18 PM Page 6
6
“Kejahatan politik ini sengaja
dilakukan bertujuan untuk
menjatuhkan nama Hary
Tanoesoedibjo yang saat ini
menjadi politisi Partai Nas-
Dem. Dia juga meyakini upaya
penjatuhan nama baik ini
dilakukan oleh lawan politik
yang memiliki kekuatan besar,”
kata Direktur Pusat Studi
Sosial Politik (Puspol) Indonesia
Ubedilah Badrun.
Menurut dia, fenomena tersebut
menunjukkan bahwa penegakan
hukum telah diintervensi
oleh kepentingan politik.
Pola politik seperti ini tidak sehat,
serang-menyerang yang tidak
berbasis pada data objektif.
“Saya berharap ke depan
politik lebih sehat dan perlu
menumbuhkan etika politik
dan objektivitas politik,” kata
Ubed di Jakarta kemarin.
Pengamat politik dari Universitas
Negeri Jakarta (UNJ)
ini berharap agar Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) tidak
terjebak pada kepentingan
politik saling serang. Sebagai
institusi hukum KPK tidak
boleh terjebak permainan politik
sebab dalam menangani
kasus, KPK harus mengedepankan
sikap netral dan
independen.
Hal senada juga diungkapkan
Anggota Komisi III DPR
Ahmad Yani. Dia mengingatkan
agar pimpinan KPK tidak
terjebak dalam permainan politik
untuk kepentingan partai
MEJA HIJAU
POLITIK & HUKUM
JAKARTA – Upaya melibatkan PT Bhakti
Investama (BHIT) Tbk atas kasus tangkap
tangan Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultan KPP Sidoarjo Selatan Tommy
Hindratno (TH) dan seorang pengusaha
bernama James Gunardjo (JG) oleh KPK
merupakan kejahatan politik.
Mantan Dirut
Bank Riau
Kepri Ditahan
JAKARTA – Direktorat III Tindak
Pidana Korupsi Badan
Reserse Kriminal (Bareskrim)
Polri sedang menyidik kasus
dugaan korupsi di Bank
Pembangunan Daerah (BPD)
Riau (kini Bank Riau Kepri),
yang merugikan negara
hingga Rp35,2 miliar. Dalam
kasus ini, polisi menahan
mantan Direktur Utama BPD
Riau berinisial ZT.
Kepala Divisi Humas
Mabes Polri Irjen Pol Saud
Usman Nasution mengungkapkan,
ZT menyalahgunakan
wewenangnya untuk
memberikan kredit kepada
nasabahnya. Dugaan tindak
korupsi ini dilaporkan oleh
pihak bank pada 21 April
tahun lalu. Setelah melalui
serangkaian penyelidikan
dan penyidikan, polisi
menetapkan ZT sebagai
tersangka dan menahannya
sejak 30 Mei lalu.
Saud menjelaskan, kasus
ini terjadi pada 2003. ZT,
yang saat itu menjabat sebagai
direktur utama, menyalurkan
kredit sebesar
Rp35,2 miliar untuk seorang
pengusaha di Batam. Namun,
penyaluran kredit itu
tidak sesuai dengan prosedur
di bank itu. Tersangka, kata
Saud, tidak memenuhi
ketentuan pemberian kredit
seperti yang tertuang dalam
Surat Keputusan Direksi
Nomor 35 tanggal 29 Mei
2001 tentang Pedoman
Pemberian Kredit Investasi,
Surat Keputusan Direksi BPD
Riau Nomor 48 tentang
Komite Kredit Bank Pembangunan
Daerah Riau, serta
Surat Keputusan Nomor 19
tertanggal 26 Maret 2001
tentang Wewenang Pemberian
Kredit. “Seharusnya
pemberian kredit itu atas persetujuan
beberapa pihak.
Namun, dia memutuskan
mencairkan kredit tanpa persetujuan
pihak-pihak itu,”
jelas Saud. (krisiandi s)
politik tertentu terkait kasus
tertangkapnya TH dan JG.
“Saya berharap lima pimpinan
KPK tidak terjebak permainan
politik, harus menjelaskan secara
transparan soal temuannya
itu.Jangan sampai ada politisasi,
jangan sampai pembunuhan
karakter. Usut juga pejabat
pajak,”kata Yani.
Dia mendukung pemberantasan
mafia pajak, tetapi jangan
sekadar asumsi. KPK harus
menemukan bukti yang
lain. Menurut dia, KPK seharusnya
dapat dengan mudah
menanyakan kepada TH dan
JG perusahaan mana saja yang
diurus,apa betul pengusaha JG
itu bagian dari perusahaan
Bhakti.“Kalau bukan,ini pembunuhan
karakter. Lihat dari
keputusan tersebut apakah
ada SK atau tidak, apakah direksi
apa bukan.Kasihan dunia
usaha bisa anjlok,”katanya.
Sementara itu,PT BHIT Tbk
membantah pihaknya terkait
penangkapan TH dan JG.BHIT
juga menegaskan JG bukan
karyawan BHIT dan tidak pernah
menjadi karyawan di perusahaan
itu. Sampai saat ini,
BHIT mengaku sama sekali belum
pernah dimintai keterangan
atas kasus tersebut secara
langsung oleh KPK.
Menurut BHIT, akibat pernyataan
dan tindakan penggeledahan
yang dilakukan KPK
ke kantor BHIT,serta pemberitaan
di media massa, seolah-
olah terindikasi tindakan suap
yang dilakukan JG dan TH terkait
dengan dugaan kecurangan
restitusi pajak BHIT sebesar
Rp3,4 miliar. Padahal tuduhan
itu sama sekali tidak benar.
Lebih jauh,BHIT menjelaskan
selama ini perseroan selalu
tertib membayar pajak. Sebagai
perusahaan publik yang besar,
jumlah pajak yang disetorkan
ke negara oleh grup BHIT,
termasuk di dalamnya PPh 21,
PPh 25, PPN, dan lain-lain setiap
tahun sejumlah Rp1 triliun
lebih. ”Karena itu, sangat
tidak mungkin dan tidak masuk
akal bilamana BHIT dikatakan
melakukan kecurangan
pajak senilai Rp3,4 miliar,yang
porsinya sangat kecil dibandingkan
dengan nilai pajak
yang disetor BHIT ke kas negara,”jelas
BHIT dalam pernyataannya
di Jakarta, kemarin.
Apalagi pada kenyataannya
BHIT memang tidak pernah
melakukan kecurangan pajak.
BHIT menekankan bahwa
dugaan kecurangan restitusi
pajak yang dilakukan BHIT sebagaimana
diberitakan media
massa dengan nilai restitusi sebesar
Rp3,4 miliar adalah
tidak benar. Faktanya, nilai
restitusi sebesar Rp3,4 miliar
itu sebagian besar adalah akumulasi
dari jumlah kelebihan
bayar PPN BHIT sejak 2003
sampai 2010 yang berjumlah
sekitar Rp3 miliar. ”Angka ini
telah diperiksa setiap tahun
serta telah dikonfirmasi dan
disetujui oleh kantor pajak
yang berwenang.”
Dengan demikian, kelebihan
bayar PPN yang telah dikonfirmasikan
dan disetujui oleh
kantor pajak yang berwenang
tersebut merupakan hak BHIT.
Terkait restitusi pajak yang diberikan
dan telah disetujui
kantor pajak tersebut,seandainya
dianggap ada urusan perpajakan
BHIT yang ganjil,KPK
seharusnya memverifikasi dahulu
perhitungan dan kewajaran
pajak dimaksud ke kantor
pajak. Dan kalau kantor pajak
merasa ganjil,seharusnya juga
melakukan upaya hukum perpajakan
termasuk menggugat
ke pengadilan pajak.
Dalam kesempatan tersebut,
B uron BLBI Ditangkap di AS
Polri Janji Serius
Sherny Akan Ditahan LP Pondok Bambu
JAKARTA – Pemulangan Sherny
Kojongian, buronan kasus
korupsi Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia (BLBI) terkait
Bank Harapan Sentosa (BHS),
yang ditangkap di Amerika Serikat,
diperkirakan sampai di
Jakarta hari ini sekitar pukul
08.00 WIB.
Selanjutnya, Sherny akan
langsung dieksekusi di Lembaga
Pemasyarakatan Wanita
Pondok Bambu,Jakarta Timur.
Pernyataan tersebut disampaikan
Ketua Tim Terpadu Pemulangan
Buronan BLBI, yang
juga menjabat Wakil Jaksa
Agung Darmono, di Jakarta kemarin.Tim
terpadu sendiri beranggotakan
dari berbagai unsur
lembaga,di antaranya kepolisian,
Kementerian Luar Negeri,serta
Kementerian Hukum
dan HAM (Kemenkumham).
Menurut Darmono, sesampainya
di Bandara Soekarno-
Hatta, buronan BLBI tersebut
akan langsung dibawa ke Kejaksaan
Agung. Selanjutnya,
JAKARTA – Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menyatakan
kasus tersangka suap Dana
Penyesuaian Infrastruktur
Daerah (DPID) tiga daerah di
Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD) dan Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU) dengan
tersangka Wa Ode Nurhayati,
mulai disidangkan di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),Jakarta,hari
ini (13/6).
Juru Bicara KPK Johan Budi
SP mengaku, pihaknya telah
mendapatkan jadwal resmi pelaksanaan
sidang perdana Wa
Ode. Johan mengakui dalam
persidangan pihaknya akan
mencermati fakta-fakta baru
atau keterangan yang disampaikan
oleh terdakwa ataupun saksi-saksi
yang dihadirkan. “Keterangan
ini tentu akan dipakai
untuk mengembangkan kasus
ini. Sejauh mana perkembangannya,
sangat tergantung juga
keterangan dan fakta-fakta di
dimintai keterangan dan diserahkan
ke Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat untuk dilakukan
eksekusi. “Ya, eksekusinya
mungkin di LP wanita,” kata
Darmono.
Kepala Pusat Penerangan
Hukum (Kapuspenkum) Kejagung
Adi Toegarisman menambahkan,
Sherny menggunakan
pesawat Garuda Indonesia.
Direktur Informasi dan Media
Kementerian Luar Negeri
PLE Priatna juga membenarkan
adanya informasi pemulangan
paksa buronan BLBI
tersebut. Menurut Priatna, penangkapan
Sherny berkat kerja
tim pencari tersangka dan
terpidana tindak pidana korupsi
yang diketuai Wakil Jaksa
Agung Darmono.
“Ini merupakan wujud nyata
implementasi sinergi dan
kerja sama internasional antara
para penegak hukum untuk
memberantas korupsi,”
kata Priatna. Keberhasilan pemulangan
terpidana korupsi
persidangan,”papar dia.
Terkait pernyataan Wa Ode
yang siap membuka peran dan
keterlibatan pihak-pihak lain
dalam kasus suap pemulusan
DPID tersebut, dia menyatakan
KPK mempersilakannya.
Menurut dia, penyidikan
masih terus melakukan pengembangan
untuk tersangka
lainnya dalam kasus itu, yakni
pengusaha Fahd A Rafiq.Pasalnya,
kasus atas tersangka Fahd
belum selesai pemberkasannya.
Johan menuturkan, KPK
telah melakukan pencegahan
ke luar negeri kepada tiga
orang,yakni Fahd A Rafiq sebagai
tersangka serta dua saksi––Haris
Surahman dan Sefa
Yolanda.
Menurut dia, pencegahan
itu untuk pengembangan dan
pengusutan kasus ini.
Kuasa hukum Wa Ode, Arbab
Paproeka, menyatakan siap
menghadapi persidangan ter-
ini juga menunjukkan komitmen
kuat pemerintah. “Tidak
adanya kesan aman bagi para
koruptor dan memastikan para
terpidana korupsi mempertanggungjawabkanperbuatannya,”katanya.
Sherny Kojongian melarikan
diri pada 2002, ketika proses
persidangan kasus korupsi
Bank BHS berlangsung. Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat
pada 18 Maret 2002 secara in absentia
menjatuhkan vonis 20 tahun
kepada Sherny Kojongian,
bersama-sama dengan Hendra
Rahardja dan Eko Edi Putranto.
Ketiganya dinilai majelis
sebut. Dalam persidangan, tim
kuasa hukum Wa Ode telah
mempersiapkan pembuktian
terbalik.Apalagi,dua kasus Wa
Ode dijadikan satu berkas oleh
KPK. “Kalau Anda tanya kesiapan
kita bagaimana, tim sudah
dalam kondisi siap,” kata
Arbab saat dihubungi di
Jakarta kemarin.
Dia berharap, dalam pengembangan
kasus DPID,KPK
tidak serta-merta melupakan
informasi-informasi yang disampaikan
kliennya selama
proses penyidikan.Apalagi mengenai
adanya surat menteri
keuangan tertanggal 13 Desember
2010, yang menyatakan
adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian
alokasi DPID
untuk daerah-daerah yang sudah
disepakati dalam rapat
Banggar, khususnya penghilangan
129 daerah penerima.
Karena konsekuensi dari hilangnya
daerah yang tidak
hakim terbukti dan sah merugikan
keuangan negara sebesar
Rp1,95 triliun. Ketiganya juga
dihukum mengembalikan kerugian
negara tersebut secara
tanggung renteng.
Vonis pidana tersebut dikuatkan
Pengadilan Tinggi DKI
pada 8 November 2002, namun
tidak dapat segera dieksekusi
karena ketiganya melarikan
diri ke luar negeri. Terhadap
Hendra Rahardja, pemerintah
Indonesia telah mengupayakan
ekstradisi yang bersangkutan
dari pemerintah Australia,
namun Hendra keburu
meninggal dunia pada 2002.
Sebelumnya, Sherny Kojongian
sudah menempuh berbagai
upaya hukum selama pelariannya
di Amerika Serikat.
Namun, dia tetap tidak dapat
bertahan di Negeri Paman Sam
tersebut. ICE (Immigration
and Customs Enforcement)
San Francisco pada 10 November
2010 menangkap Sherny .
● m purwadi
KPK Cermati Fakta yang Diungkap Wa Ode
ISTIMEWA
SHERNY KOJONGIAN
mendapatkan DPID itu, anggarannya
dialihkan ke daerah
lain yang jika dihitung, paling
tidak ada penghilangan Rp1,8
triliun.
Sebelumnya,Wa Ode menuding
keterlibatan empat pimpinan
Badan Anggaran (Banggar)
DPR, yakni Mirwan Amir,
Olly Dondokambey,Tamsil Linrung,dan
Melchias Markus Mekeng,
serta Wakil Ketua DPR
Anis Matta, dalam kasus yang
sama. Dia menegaskan akan
membuka peran-peran pihakpihak
yang disebutkannya selama
ini,apa pun konsekuensinya.Bahkan,dia
siap membuktikan
uang Rp10 miliar yang disita
KPK,bukan sebagai TPPU.
“Itu dari hasil usaha pribadi sebelum
menjadi anggota DPR.
Di pengadilan,saya akan buktikan
keterlibatan pihak-pihak
yang sudah saya sampaikan di
KPK,”kata dia.
● sabur laluhu
Buru Buron BLBI
JAKARTA – Markas Besar Polri
berjanji terus memburu terpidana
kasus pengemplang dana
Bantuan Likuiditas Bank In-donesia
(BLBI) yang berstatus buron.Kepala
Divisi Humas Mabes
Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution
mengatakan, Polri terus
berkoordinasi dengan Interpol
untuk mendeteksi keberadaan
para terpidana buron tersebut.
”Kita tunggu informasi dari
Interpol. Bilamana sudah ada
informasi, ya kita akan jemput,”
ujar Saud di Mabes Polri,
Jakarta, kemarin. Saud memaparkan,Polri
juga berkoordinasi
dengan Kejaksaan Agung
(Kejagung) terkait dengan
identitas para terpidana kasus
ini, yang belum dieksekusi karena
kabur ke luar negeri.Para
terpidana tersebut sudah menjadi
buron Interpol dengan
masuk daftar red notice.
Seperti diketahui,ada beberapa
nama terpidana BLBI yang
hingga kini masih menghirup
udara bebas dan belum merasakan
hukuman penjara.
Mereka antara lain Samadikun
Hartono yang divonis empat tahun
penjara dalam putusan kasasi
Mahkamah Agung (MA).
Dia belum dieksekusi karena
diduga keburu kabur ke luar negeri.
Samadikun sempat mengajukan
visa untuk berobat ke
Jepang.Namun dari penelusuran
Kejagung,Samadikun tidak
mempergunakan visanya.
Nama lain yang hingga kini
belum juga dieksekusi adalah
terpidana Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan
negara hingga Rp1,29
triliun, David Nusa Wijaya. Direktur
Utama Bank Umum Sertivia
(1998-1999) itu disebut-sebut
kabur ke Singapura, sebelum
MA mengeluarkan putusan
kasasi yang menghukumnya
delapan tahun penjara.
Lalu, ada nama mantan wakil
komisaris utama PT Bank
Surya Bambang Sutrisno dan
mantan direktur utama Bank
Surya Adrian Kiki Ariawan.
Bambang dihukum seumur
hidup karena mengemplang
uang negara sebesar Rp1,5 tri-
SEPUTAR INDONESIA
RABU 13 JUNI 2012
Terjadi Politisasi yang Kuat di Kasus BHIT
ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
Sejumlah petugas KPK melakukan penggeledahan di rumah milik orang tua Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pajak Sidoarjo Tommy Hindratno, di Lempung Baru
5-7, Perumahan Tandes, Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/6). Penggeledahan tersebut terkait dugaan suap kasus pajak.
BHIT menegaskan bahwa pemberitaan
yang marak di media
mengenai keterkaitan antara
kasus JG dan TH dengan BHIT
tidak benar. Kasus yang terjadi
terkait JG dan TH sama sekali tidak
relevan dan tidak ada kaitannya
sama sekali dengan BHIT.
”Kami harap agar publik
tidak terpengaruh dengan segala
macam bentuk pemberitaan
yang menyudutkan BHIT dengan
mengkaitkan kasus JG dan
TH dengan BHIT,”tandasnya.
● nurul huda/hermansah/
m purwadi
liun. Dia disidang in absentia.
Bambang diduga kabur ke Singapura,
sementara Kiki ke
Australia.
Skandal dana BLBI ini terjadi
saat Indonesia diguncang
krisis moneter akhir 1997.Agar
tidak mengalami krisis di sektor
perbankan, pemerintah melalui
Bank Indonesia (BI) memberikan
bantuan dalam bentuk
obligasi rekapitulasi senilai
Rp645 triliun. Dari jumlah tersebut,
sebesar Rp144,54 triliun
dalam bentuk obligasi BLBI.
”Kita pantau
terus perkembangan
dan
informasi
dari Interpol.”
SAUD USMAN NASUTION
Kepala Divisi Humas
Mabes Polri
“Kita pantau terus perkembangan
dan informasi dari
Interpol,” ucap Saud. Seperti
diketahui, terpidana pengemplang
dana Kredit Likuiditas
Bank Indonesia (KLBI) Sherny
Kojongian tertangkap di San
Francisco setelah kabur selama
10 tahun. Saud berharap
Sherny juga bisa menginformasikan
keberadaan para terpidana
lain yang melarikan diri ke
luar negeri.
Sherny direncanakan tiba
hari ini melalui Bandara Soekarno-Hatta,
Cengkareng, Jakarta
pukul 08.00 WIB dari San
Francisco, dengan sebelumnya
transit di Singapura. Sherny
menumpang pesawat Garuda
Indonesia. Saud mengatakan,
kepolisian mendampingi Sherny
selama dalam perjalanan.
Setibanya di Tanah Air, Sherny
langsung akan diserahkan kepada
Kejagung. “Untuk dieksekusi,”
kata Saud. Sherny
adalah terpidana BLBI yang
divonis 20 tahun penjara. PN
Jakarta Pusat menyebutkan
Sherny terbukti menyalahgunakan
BLBI.
● krisiandi sacawisasra