Hal02(2521)nas 6/12/12 9:41 PM Page 2 SEPUTAR INDONESIA 2 RABU 13 JUNI 2012 SINDO/HASIHOLAN SIAHAAN TERIMA KUNJUNGAN Ketua DPD Irman Gusman (kanan) menerima kunjungan Ketua Panitia Seminar Nasional Pendidikan Budi Mitra (kiri) di Jakarta kemarin. Irman berharap seminar nasional bertema “Pendidikan untuk Kejayaan Bangsa” dapat mengubah kebijakan pendidikan yang mengedepankan pembinaan karakter bangsa. Ibu Ani Berobat ke AS JAKARTA– Ibu Negara Ani Yudhoyono tadi malam bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk melakukan pengobatan medis. Ibu Ani akan mendapatkan tindakan operasi di sebuah rumah sakit di Pittsburgh,AS. Informasi yang dihimpun SINDO, Ibu Ani take-off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 20.00 WIB. Ibu Ani menggunakan pesawat komersial Singapore Airlines dan transit di Singapura selama kurang lebih dua jam. Selanjutnya Ibu Ani dan rombongan kecil melanjutkan penerbangan langsung ke Pittsburgh, AS. ”Khusus gangguan kesehatan yang sekarang ini,saya tentu tidak bisa menjelaskan secara teknis karena itu urusan kedokteran, tetapi ada gangguan syaraf ataupun gang- KILAS Politik Saling Sandera Ancam Pemilu JAKARTA – Praktisi politik dan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Taliwang menyatakan, pelaksanaan Pemilu 2014 diancam perpecahan dan perang saudara lantaran sangat kental dengan politik saling sandera. Menurut dia, politik saling sandera sudah mulai terlihat saat ini. “Jika proses pemilu dilaksanakan secara apa adanya seperti saat ini, 2014 akan menghasilkan perpecahan dan praktik politik transaksional. Partai politik akan saling sandera atau akan buka-bukaan tentang cacat masingmasing, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, maupun sebagainya. Semua akan saling telanjangi saat kampanye,” tandas Hatta kepada SINDO kemarin. Atas dasar itu, Hatta menilai kondisi politik bangsa membutuhkan perubahan besar sebagai kelanjutan agenda reformasi. Partai yang sudah tidak layak tampil karena sudah bobrok dan banyak mafianya harus keluar dari kancah Pemilu 2014. Dengan demikian, Pemilu 2014 bisa memunculkan pejabat, anggota DPR, serta pemimpin terbaik untuk Indonesia. “Kalau memakai sistem yang ada sekarang, kita tidak akan menemukan pemimpin yang sesungguhnya dibutuhkan bangsa. Pemimpin yang muncul hanya pemimpin elite yang tidak peka terhadap kondisi rakyat. Kita juga akan mendapat anggota DPR yang buruk,” ungkapnya. Hatta secara gamblang menyebut tokoh-tokoh partai yang muncul sebagai capres saat ini sama sekali tidak menggambarkan sosok pemimpin sejati. (mohammad sahlan) guan di tulang leher,” ungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam keterangan persnya di Istana Negara,Jakarta,kemarin. Kemarin sore seusai melantik anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Presiden SBY secara mendadak menyampaikan keterangan persnya di Istana terkait keberangkatan Ibu Ani ke Pittsburgh. Menurut Presiden,keberangkatan Ibu Ani berobat ke Negeri Paman Sam ini rekomendasi langsung dari Kepala Tim Dokter Kepresidenan Dr Aris Wibudi. ”Dokter kepresidenan memberikan rekomendasinya karena tidak memungkinkan dilaksanakan di dalam negeri, untuk dilaksanakan di sebuah rumah sakit oleh dokter yang selama ini memiliki keahlian R uu Pilkada dan pengalaman untuk melakukan tindakan medis itu di Pittsburgh,AS,”ungkapnya. Tindakan medis juga akan dilakukan kepada Ibu Ani pada 15 Juni mendatang. Untuk itu, satu hari sebelum dan sesudah pelaksanaan operasi, Ibu Ani sudah harus menginap di rumah sakit. Seusai operasi, Ibu Ani akan mendampingi Presiden SBY menghadiri KTT G-20 di Meksiko,pertemuan Rio+ di Rio de Janeiro, dan kunjungan kenegaraan ke Ekuador. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, selama perjalanan ke AS, Ibu Ani akan didampingi putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono.Dalam rombongan itu Dr Aris Wibudi ikut mendampingi Ibu Ani. �� rarasati syarief Dinasti Politik Daerah Harus Dihentikan JAKARTA– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah didesak untuk segera menghentikan praktik politik dinasti yang dilakukan kepala daerah. Salah satunya dengan memperketat syarat pencalonan kepala daerah dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) Pilkada. Peneliti korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Apung Widadi mengatakan, draf RUU Pilkada yang salah satu klausulnya membatasi keluarga incumbent untuk maju dalam pilkada harus diapresiasi positif. “Memang seharusnya ada batasan yang jelas.Misalnya keluarga dua ke atas, dua ke bawah, anak, keponakan,tidak boleh maju satu periode ke depan setelah saudaranya maju. Jadi, harus ada jeda satu periode dulu,” ungkap Apung di Jakarta kemarin. “Aturan itu untuk mencegah oligarki politik. Perlu dipertegas, bukan melarang mencalonkan diri, hanya membatasi satu periode.” APUNG WIDADI Peneliti Korupsi Politik ICW Apung menilai, klausul mengenai pembatasan dinasti politik kepala daerah ini sama sekali tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Usulan yang diajukan masih memberikan kesempatan kepada keluarga incumbent,tetapi harus diberikan jeda satu periode. Dia mengatakan, tujuan dari pengaturan ini sebenarnya mencegah dinasti politik dan meminimalisasi korupsi dan nepotisme yang rawan terjadi di daerah. Ada kepentingan yang lebih besar di daerah terkait politik dinasti ini. “Aturan itu untuk mence- gah oligarki politik. Perlu dipertegas, bukan melarang mencalonkan diri,hanya membatasi satu periode.Aturan ini juga menunjukkan bahwa ada kesetaraan dalam demokrasi. Artinya, semua golongan bisa sama-sama berpeluang memimpin daerah. DPR seharusnya mendukung hal ini,” paparnya. Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain menyatakan, politik dinasti saat ini masih tercermin dari munculnya kerabat dalam pemerintahan suatu daerah dan hanya bertujuan melanggengkan kekuasaan di bawah sanak famili atau kroninya. Malik sependapat bahwa sudah seharusnya hal ini dibatasi karena merusak demokrasi dan berpotensi menutup ruang bagi semua warga untuk menjadi pemimpin. Karena itu, dia mengapresiasi semangat membatasi praktik politik dinasti dalam RUU Pilkada yang merupakan usulan pemerintah.“Tapi, persyaratan waktu jeda satu periode tidak berlaku jika para kerabat itu maju mengikuti pilkada di provinsi atau kabupaten/kota yang berbeda dengan lokasi jabatan kepala daerah yang menjadi kerabatnya,” ungkapnya. Dia menilai,terobosan yang tercantum dalam draf RUU Pilkada ini sudah seharusnya didukung. Politik dinasti telah memunculkan persaingan politik yang tidak sehat. Politik dinasti telah menghilangkan aspek keadilan yang menjadi inti demokrasi. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan,memang perlu ada pembatasan bagi seorang calon yang merupakan keturunan atau terdapat ikatan perkawinan dengan kepala daerah incumbent. Dengan demikian, desain ini mampu menjamin suatu kompetisi yang setara. �� radi saputro PKS Sebut Empat Nama Capres JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai membuka nama-nama tokoh yang bakal diajukan sebagai calon presiden (capres) pada 2014. Namanama itu semuanya dari tokoh eksternal. Ketua Departemen Politik DPP PKS Al Muzammil Yusuf mengatakan,saat ini ada beberapa tokoh eksternal partai yang berprestasi.Tokoh-tokoh eksternal ini dijaring dari berbagai kalangan dan disiplin ilmu, mulai pengusaha, birokrat,hingga unsur militer. “Ada Pak Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi), Pak Dahlan Iskan (Menteri Badan Usaha Milik Negara),Chairul Tanjung (pengusaha), dan Jenderal Pol (Purn) Sutanto (mantan Kapolri),” ungkap Al Muzammil di Gedung DPR, Jakarta,kemarin. Menurut dia, tokoh-tokoh yang sudah disebutkan tadi memiliki rekam jejak yang baik di kalangan masyarakat. Dia mengaku,tokoh-tokoh tadi sangat dipertimbangkan partainya untuk dijadikan capres pada Pemilu 2014. Namun, siapa yang akan dipilih, secara resmi partainya belum menetapkan.“Nanti akan disampaikan berbarengan dengan capres dari kalangan internal DOK/SINDO PBB Yakini Yusril Masih Layak Jual JAYAPURA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai tindakan teror di Provinsi Papua bersifat masif sehingga bumi Cendrawasih masih aman dan terkendali. Pernyataan ini diungkapkan Mahfud MD di sela-sela kegiatan kunjungan kenegaraan dalam rangka sosialisasi tentang konstitusional di Provinsi Papua dan Papua Barat kemarin. Dalam kunjungannya kali ini, Mahfud MD bukan hanya semata-mata untuk mengetahui kondisi Papua secara langsung melainkan untuk menghadiri Rakernas Perhimpunan Mahasiswa Katolik <strong>Republik</strong> Indonesia (PMKRI) di Kota Manokwari Papua Barat dan seminar nasional di Universitas Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Jayapura. Kunjungan ini pun diikuti oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva beserta Sekretaris Jenderal Janedjri M.Gaffar. Mengenai teror,lebih lanjut Mahfud mengatakan teror yang terjadi di Provinsi Papua itu memang ada, akan tetapi tidak semua kawasan di bumi cendrawasih ini berbahaya. "Saya meyakini tidak ada sesuatu yang luarbiasa, dan saya meyakini pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, karena itulah di- partai,”ujarnya. Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS Mustafa Kamal menyatakan, partainya mulai membentuk tim untuk mematangkan penokohan figur-figur yang akan diusung menjadi capres. Dia menyebutkan, tim tersebut kini terus dimatangkan partainya. Penokohan ini telah melalui penjaringan dan penyaringan. PKS menjaring tokoh internal maupun eksternal yang punya rekam jejak baik di masyarakat dan dianggap pantas memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. “Setelah itu kita saring kembali seketat-ketatnya.Jadi dua mekanisme itu menjaring seluasnya dan menyaring dengan ketat,”paparnya.Dia menyatakan, PKS punya visi dan misi yang tertuang dalam platform partai. Karena itu, dalam menyosialisasikan penokohan, PKS tetap melihat komitmen terhadap keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan lebih luas dalam koridor konstitusi. Mengenai nama-nama to- bentuk pemerintahan," ujar Mahfud MD disela-sela kunjungan kenegaraan di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat dan Jayapura Provinsi Papua. Selain itu, Mahfud menganggap tidak ada keadaan mencekam yang luar biasa seperti yang diberitakan oleh beberapa media. Tindak teror yang sedang terjadi di bumi Papua hanyalah tindak kriminal biasa bukan tindak teror yang seakan-akan menggambarkan Provinsi Papua tidak aman secara keseluruhan. "Saya melihat kondisi masyarakat berjalan seperti biasa, sehingga orang Indonesia harus tahu kalo di sini aman," lanjut Mahfud. Menurut Mahfud, pemerintah perlu melakukan langkahlangkah untuk menertibkan penggunaan senjata resmi. Tetapi yang jelas, aparat keamanan dan negara harus memiliki standar atau protap yang jelas. Namun, tanggungjawab keamanan tidak hanya bisa dibebankan kepada aparat kepolisian, akan tetapi masyarakat juga wajib menjaga keamanan secara bersama-sama. "Gangguan keamanan seperti itukan tidak masif, orang melakukannya dengan sembunyi, sehingga sebenarnya tidak terlalu berat rasanya koh yang sudah dikantongi PKS,Mustafa mengatakan,tim yang dibentuk PKS baru mematangkannya.DPP PKS akan memberikan keleluasaan untuk menyusun kriteria tokohtokoh yang akan dijaring. “Itu nanti akan keluar kriterianya. Sekarang jika dilihat dari aspek penjaringan intuitif,sudah kelihatan orang-orangnya. Saat ini mungkin terlalu pagi melakukan penilaian dan kita tidak ingin masuk ke wilayah nama-nama. Nanti kita kriteriakan dulu,”paparnya. Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) meyakini ketokohan Yusril Ihza Mahenda masih bisa menjadi salah satu mesin dalam meraih sukses pada Pemilu 2014.Meski sebagai partai kecil,PBB yakin masih bisa melampaui ambang batas perolehan kursi parlemen atau parliamentary threshold(PT) 3,5%. “Ketokohan Pak Yusril dan kinerja organisasi partai adalah dua hal yang harus kami tingkatkan. Dengan organisasi yang kuat, pembinaan kader yang berjalan baik, sekaligus peran Pak Yusril sebagai tokoh, PPB akan bisa melewati PT 3,5% itu,” ungkap Sekjen DPP PBB BM Wibowo kepada SINDOkemarin. Wibowo menuturkan,sejauh ini banyak peran bernegara yang sudah dijalankan Yusril sebagai anak bangsa. Demikian juga untuk diselesaikan, kalau ini kan orang ngaco dan bersembunyi sehingga tidak banyak," tutur Mahfud. Sedangkan untuk motif di balik tindakan teror di Papua, Mahfud belum mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan dari tindakan tersebut. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa teror ini berhubungan dengan Pemilihan Umun Kepala Daerah (Pemilukada), itu belom bisa dibuktikan karena belom ada pengumuman resmi. "Jadi kita serahkan saja kepihak aparat kepolisian yang mengungkap insiden ini," tandasnya. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Syamsul Arif Rivai mengatakan kedatangan Ketua MK bisa memberikan informasi sekaligus indikator kalau Papua dalam keadaan aman terkendali. Syamsul memang membenarkan teror yang sedang terjadi Papua tetapi kejadian itu hanya berlangsung di Jayapura. Sehingga tindakan teror yang terjadi tidak dapat dikatakan kalau seluruh Provinsi Papua dalam keadaan berbahaya. "Kita lihat saja dari fungsi pelayanan pemerintahan dan fungsi produksi masih berjalan seperti biasa. Dan teror itu tidak terlalu mengganggu masyarakat," tutur PBB yang terus melakukan konsolidasi sekaligus melaksanakan pengajian mingguan yang semakin hari semakin banyak diikuti masyarakat. Karena itu, PBB tidak akan pernah selesai memperjuangkan eksistensi partai, sekaligus memperjuangkan adanya keadilan dalam perpolitikan di Indonesia. Dalam rangka mencari keadilan ini, Wibowo mengatakan bahwa PBB siap menjadi martir perjuangan terhadap revisi pasal-pasal UU Pemilu yang bersifat diskriminatif. Di antaranya soal syarat verifikasi yang memberi privilese bagi sembilan partai yang saat ini eksis di parlemen. Sedangkan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto sudah dipastikan akan maju sebagai capres pada Pemilu 2014. Hal ini diungkapkan Wiranto saat menghadiri roadshow Partai Hanura di Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin. Wiranto mengaku tidak bisa menolak desakan kader Hanura yang menginginkannya maju sebagai capres. Sebelum fokus pemenangan dirinya, mantan cawapres pada Pemilu 2009 itu mengaku dirinya akan memfokuskan pada pemenangan Pemilu Legislatif 2014. �� radi saputro/ mohammad sahlan/ abdul rouf Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD didampingi oleh Gubernur Provinsi Papua Syamsul Arif Rivai saat mengadakan jumpa pers di Gedung Pemerintah Provinsi Papua. Teror di Papua Hanya Tindak Kriminal Biasa Gubernur Papua Syamsul Arif Rivai saat jumpa pers di kantor Untuk menindaklanjuti teror tersebut,Syamsul menegaskan telah menanganinya secara prosedural sesuai Standar Operasional Prosedur (S0P) dengan meningkatkan intensitas penangannya. Salah satu cara untuk untuk mempertahankan keamanan yaitu dengan melakukan upaya-upaya prementif seperti sweeping oleh pihak berwenang. "Pihak kami juga telah merencanakan untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan tokoh agama guna bersamasama menjaga ketentraman keamanan di Papua khususnya Jayapura," tandas Syamsul. Lebih lanjut Syamsul menjamin tindak teror yang terjadi di Papua tidak memecah hubungan harmonis yang telah tercipta di masyarakat Papua. Menurut penuturannya,perbedaan pendapat yang ada tidak mungkin sampai pada tindakan teror yang sedang terjadi sekarang. Hal ini terlihat karena toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi di Papua. "Ini hanya perbuatan orang yang hanya ingin membuat cemas masyarakat,yang motifnya akan segera kita ketahui, jadi kita tunggu saja hasil pemeriksaannya" tutur Syamsul. nurul adriyana
hal03KHUSUS (IKL) 6/12/12 6:07 PM Page 5
Change language