Republik Ceko Buka Peluang - ScraperOne

Hal02(2521)nas 6/12/12 9:41 PM Page 2
SEPUTAR INDONESIA
2 RABU 13 JUNI 2012
SINDO/HASIHOLAN SIAHAAN
TERIMA KUNJUNGAN
Ketua DPD Irman Gusman (kanan) menerima kunjungan Ketua Panitia Seminar Nasional
Pendidikan Budi Mitra (kiri) di Jakarta kemarin. Irman berharap seminar nasional
bertema “Pendidikan untuk Kejayaan Bangsa” dapat mengubah kebijakan pendidikan
yang mengedepankan pembinaan karakter bangsa.
Ibu Ani Berobat ke AS
JAKARTA– Ibu Negara Ani Yudhoyono
tadi malam bertolak
ke Amerika Serikat (AS) untuk
melakukan pengobatan medis.
Ibu Ani akan mendapatkan tindakan
operasi di sebuah rumah
sakit di Pittsburgh,AS.
Informasi yang dihimpun
SINDO, Ibu Ani take-off dari
Bandara Internasional Soekarno-Hatta
pukul 20.00 WIB.
Ibu Ani menggunakan pesawat
komersial Singapore Airlines
dan transit di Singapura selama
kurang lebih dua jam.
Selanjutnya Ibu Ani dan
rombongan kecil melanjutkan
penerbangan langsung ke
Pittsburgh, AS. ”Khusus gangguan
kesehatan yang sekarang
ini,saya tentu tidak bisa menjelaskan
secara teknis karena itu
urusan kedokteran, tetapi ada
gangguan syaraf ataupun gang-
KILAS
Politik Saling
Sandera
Ancam Pemilu
JAKARTA – Praktisi politik
dan pendiri Partai Amanat
Nasional (PAN) Hatta
Taliwang menyatakan,
pelaksanaan Pemilu 2014
diancam perpecahan dan
perang saudara lantaran
sangat kental dengan politik
saling sandera. Menurut dia,
politik saling sandera sudah
mulai terlihat saat ini.
“Jika proses pemilu
dilaksanakan secara apa
adanya seperti saat ini, 2014
akan menghasilkan
perpecahan dan praktik
politik transaksional. Partai
politik akan saling sandera
atau akan buka-bukaan
tentang cacat masingmasing,
baik dalam bidang
politik, hukum, ekonomi,
maupun sebagainya. Semua
akan saling telanjangi saat
kampanye,” tandas Hatta
kepada SINDO kemarin.
Atas dasar itu, Hatta
menilai kondisi politik
bangsa membutuhkan
perubahan besar sebagai
kelanjutan agenda
reformasi. Partai yang sudah
tidak layak tampil karena
sudah bobrok dan banyak
mafianya harus keluar dari
kancah Pemilu 2014.
Dengan demikian, Pemilu
2014 bisa memunculkan
pejabat, anggota DPR, serta
pemimpin terbaik untuk
Indonesia.
“Kalau memakai sistem
yang ada sekarang, kita tidak
akan menemukan pemimpin
yang sesungguhnya
dibutuhkan bangsa.
Pemimpin yang muncul
hanya pemimpin elite yang
tidak peka terhadap kondisi
rakyat. Kita juga akan
mendapat anggota DPR
yang buruk,” ungkapnya.
Hatta secara gamblang
menyebut tokoh-tokoh
partai yang muncul sebagai
capres saat ini sama sekali
tidak menggambarkan sosok
pemimpin sejati.
(mohammad sahlan)
guan di tulang leher,” ungkap
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) dalam keterangan
persnya di Istana Negara,Jakarta,kemarin.
Kemarin sore seusai melantik
anggota Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP),
Presiden SBY secara mendadak
menyampaikan keterangan
persnya di Istana terkait keberangkatan
Ibu Ani ke Pittsburgh.
Menurut Presiden,keberangkatan
Ibu Ani berobat ke Negeri
Paman Sam ini rekomendasi
langsung dari Kepala Tim Dokter
Kepresidenan Dr Aris Wibudi.
”Dokter kepresidenan
memberikan rekomendasinya
karena tidak memungkinkan
dilaksanakan di dalam negeri,
untuk dilaksanakan di sebuah
rumah sakit oleh dokter yang
selama ini memiliki keahlian
R
uu Pilkada
dan pengalaman untuk melakukan
tindakan medis itu di
Pittsburgh,AS,”ungkapnya.
Tindakan medis juga akan
dilakukan kepada Ibu Ani pada
15 Juni mendatang. Untuk itu,
satu hari sebelum dan sesudah
pelaksanaan operasi, Ibu Ani
sudah harus menginap di rumah
sakit. Seusai operasi, Ibu
Ani akan mendampingi Presiden
SBY menghadiri KTT G-20
di Meksiko,pertemuan Rio+ di
Rio de Janeiro, dan kunjungan
kenegaraan ke Ekuador.
Juru Bicara Kepresidenan
Julian Aldrin Pasha mengatakan,
selama perjalanan ke AS,
Ibu Ani akan didampingi putra
bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono.Dalam
rombongan itu
Dr Aris Wibudi ikut mendampingi
Ibu Ani.
�� rarasati syarief
Dinasti Politik Daerah
Harus Dihentikan
JAKARTA– Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan pemerintah
didesak untuk segera menghentikan
praktik politik dinasti
yang dilakukan kepala daerah.
Salah satunya dengan
memperketat syarat pencalonan
kepala daerah dalam pembahasan
Rancangan Undang-
Undang (RUU) Pilkada.
Peneliti korupsi politik Indonesia
Corruption Watch
(ICW) Apung Widadi mengatakan,
draf RUU Pilkada yang
salah satu klausulnya membatasi
keluarga incumbent untuk
maju dalam pilkada harus
diapresiasi positif. “Memang
seharusnya ada batasan yang
jelas.Misalnya keluarga dua ke
atas, dua ke bawah, anak, keponakan,tidak
boleh maju satu
periode ke depan setelah saudaranya
maju. Jadi, harus ada
jeda satu periode dulu,” ungkap
Apung di Jakarta kemarin.
“Aturan itu untuk
mencegah oligarki
politik. Perlu dipertegas,
bukan
melarang mencalonkan
diri,
hanya membatasi
satu periode.”
APUNG WIDADI
Peneliti Korupsi Politik ICW
Apung menilai, klausul mengenai
pembatasan dinasti politik
kepala daerah ini sama sekali
tidak melanggar hak asasi
manusia (HAM). Usulan yang
diajukan masih memberikan
kesempatan kepada keluarga
incumbent,tetapi harus diberikan
jeda satu periode.
Dia mengatakan, tujuan
dari pengaturan ini sebenarnya
mencegah dinasti politik
dan meminimalisasi korupsi
dan nepotisme yang rawan terjadi
di daerah. Ada kepentingan
yang lebih besar di
daerah terkait politik dinasti
ini. “Aturan itu untuk mence-
gah oligarki politik. Perlu dipertegas,
bukan melarang
mencalonkan diri,hanya membatasi
satu periode.Aturan ini
juga menunjukkan bahwa ada
kesetaraan dalam demokrasi.
Artinya, semua golongan bisa
sama-sama berpeluang memimpin
daerah. DPR seharusnya
mendukung hal ini,” paparnya.
Anggota Komisi II DPR Abdul
Malik Haramain menyatakan,
politik dinasti saat ini masih
tercermin dari munculnya
kerabat dalam pemerintahan
suatu daerah dan hanya bertujuan
melanggengkan kekuasaan
di bawah sanak famili atau
kroninya. Malik sependapat
bahwa sudah seharusnya hal
ini dibatasi karena merusak
demokrasi dan berpotensi menutup
ruang bagi semua warga
untuk menjadi pemimpin.
Karena itu, dia mengapresiasi
semangat membatasi
praktik politik dinasti dalam
RUU Pilkada yang merupakan
usulan pemerintah.“Tapi, persyaratan
waktu jeda satu periode
tidak berlaku jika para kerabat
itu maju mengikuti pilkada
di provinsi atau kabupaten/kota
yang berbeda dengan
lokasi jabatan kepala daerah
yang menjadi kerabatnya,”
ungkapnya.
Dia menilai,terobosan yang
tercantum dalam draf RUU
Pilkada ini sudah seharusnya
didukung. Politik dinasti telah
memunculkan persaingan politik
yang tidak sehat. Politik dinasti
telah menghilangkan aspek
keadilan yang menjadi inti
demokrasi.
Kepala Pusat Penerangan
Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Reydonnyzar
Moenek mengatakan,memang
perlu ada pembatasan bagi seorang
calon yang merupakan
keturunan atau terdapat ikatan
perkawinan dengan kepala
daerah incumbent. Dengan
demikian, desain ini mampu
menjamin suatu kompetisi
yang setara.
�� radi saputro
PKS Sebut Empat
Nama Capres
JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) mulai membuka nama-nama
tokoh yang bakal diajukan sebagai calon
presiden (capres) pada 2014. Namanama
itu semuanya dari tokoh eksternal.
Ketua Departemen Politik
DPP PKS Al Muzammil Yusuf
mengatakan,saat ini ada beberapa
tokoh eksternal partai
yang berprestasi.Tokoh-tokoh
eksternal ini dijaring dari berbagai
kalangan dan disiplin
ilmu, mulai pengusaha, birokrat,hingga
unsur militer.
“Ada Pak Mahfud MD
(Ketua Mahkamah Konstitusi),
Pak Dahlan Iskan (Menteri Badan
Usaha Milik Negara),Chairul
Tanjung (pengusaha), dan
Jenderal Pol (Purn) Sutanto
(mantan Kapolri),” ungkap Al
Muzammil di Gedung DPR,
Jakarta,kemarin.
Menurut dia, tokoh-tokoh
yang sudah disebutkan tadi
memiliki rekam jejak yang
baik di kalangan masyarakat.
Dia mengaku,tokoh-tokoh tadi
sangat dipertimbangkan partainya
untuk dijadikan capres
pada Pemilu 2014. Namun,
siapa yang akan dipilih, secara
resmi partainya belum menetapkan.“Nanti
akan disampaikan
berbarengan dengan capres
dari kalangan internal
DOK/SINDO
PBB Yakini Yusril Masih Layak Jual
JAYAPURA - Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Mahfud
MD menilai tindakan teror di
Provinsi Papua bersifat masif
sehingga bumi Cendrawasih
masih aman dan terkendali.
Pernyataan ini diungkapkan
Mahfud MD di sela-sela kegiatan
kunjungan kenegaraan
dalam rangka sosialisasi tentang
konstitusional di Provinsi
Papua dan Papua Barat kemarin.
Dalam kunjungannya kali
ini, Mahfud MD bukan hanya
semata-mata untuk mengetahui
kondisi Papua secara langsung
melainkan untuk menghadiri
Rakernas Perhimpunan
Mahasiswa Katolik Republik
Indonesia (PMKRI) di Kota
Manokwari Papua Barat dan
seminar nasional di Universitas
Yayasan Pendidikan Islam
(Yapis) Jayapura. Kunjungan
ini pun diikuti oleh Hakim
Konstitusi Hamdan Zoelva beserta
Sekretaris Jenderal
Janedjri M.Gaffar.
Mengenai teror,lebih lanjut
Mahfud mengatakan teror
yang terjadi di Provinsi Papua
itu memang ada, akan tetapi
tidak semua kawasan di bumi
cendrawasih ini berbahaya.
"Saya meyakini tidak ada
sesuatu yang luarbiasa, dan
saya meyakini pemerintah bisa
menyelesaikan permasalahan
yang ada, karena itulah di-
partai,”ujarnya.
Ketua Bidang Kebijakan Publik
DPP PKS Mustafa Kamal
menyatakan, partainya mulai
membentuk tim untuk mematangkan
penokohan figur-figur
yang akan diusung menjadi capres.
Dia menyebutkan, tim tersebut
kini terus dimatangkan
partainya. Penokohan ini telah
melalui penjaringan dan penyaringan.
PKS menjaring tokoh
internal maupun eksternal
yang punya rekam jejak baik di
masyarakat dan dianggap pantas
memberikan kontribusi bagi
bangsa dan negara.
“Setelah itu kita saring
kembali seketat-ketatnya.Jadi
dua mekanisme itu menjaring
seluasnya dan menyaring dengan
ketat,”paparnya.Dia menyatakan,
PKS punya visi dan
misi yang tertuang dalam platform
partai. Karena itu, dalam
menyosialisasikan penokohan,
PKS tetap melihat komitmen
terhadap keumatan, kebangsaan,
dan kemanusiaan lebih
luas dalam koridor konstitusi.
Mengenai nama-nama to-
bentuk pemerintahan," ujar
Mahfud MD disela-sela kunjungan
kenegaraan di Kota
Manokwari Provinsi Papua
Barat dan Jayapura Provinsi
Papua.
Selain itu, Mahfud menganggap
tidak ada keadaan mencekam
yang luar biasa seperti
yang diberitakan oleh beberapa
media. Tindak teror yang
sedang terjadi di bumi Papua
hanyalah tindak kriminal biasa
bukan tindak teror yang seakan-akan
menggambarkan
Provinsi Papua tidak aman secara
keseluruhan. "Saya melihat
kondisi masyarakat berjalan
seperti biasa, sehingga
orang Indonesia harus tahu
kalo di sini aman," lanjut
Mahfud.
Menurut Mahfud, pemerintah
perlu melakukan langkahlangkah
untuk menertibkan
penggunaan senjata resmi.
Tetapi yang jelas, aparat keamanan
dan negara harus
memiliki standar atau protap
yang jelas. Namun, tanggungjawab
keamanan tidak hanya
bisa dibebankan kepada
aparat kepolisian, akan tetapi
masyarakat juga wajib menjaga
keamanan secara bersama-sama.
"Gangguan keamanan
seperti itukan tidak masif,
orang melakukannya dengan
sembunyi, sehingga sebenarnya
tidak terlalu berat rasanya
koh yang sudah dikantongi
PKS,Mustafa mengatakan,tim
yang dibentuk PKS baru mematangkannya.DPP
PKS akan
memberikan keleluasaan untuk
menyusun kriteria tokohtokoh
yang akan dijaring. “Itu
nanti akan keluar kriterianya.
Sekarang jika dilihat dari aspek
penjaringan intuitif,sudah
kelihatan orang-orangnya.
Saat ini mungkin terlalu pagi
melakukan penilaian dan kita
tidak ingin masuk ke wilayah
nama-nama. Nanti kita kriteriakan
dulu,”paparnya.
Sementara itu, Partai Bulan
Bintang (PBB) meyakini ketokohan
Yusril Ihza Mahenda masih
bisa menjadi salah satu mesin
dalam meraih sukses pada Pemilu
2014.Meski sebagai partai kecil,PBB
yakin masih bisa melampaui
ambang batas perolehan
kursi parlemen atau parliamentary
threshold(PT) 3,5%.
“Ketokohan Pak Yusril dan
kinerja organisasi partai adalah
dua hal yang harus kami tingkatkan.
Dengan organisasi yang
kuat, pembinaan kader yang
berjalan baik, sekaligus peran
Pak Yusril sebagai tokoh, PPB
akan bisa melewati PT 3,5% itu,”
ungkap Sekjen DPP PBB BM Wibowo
kepada SINDOkemarin.
Wibowo menuturkan,sejauh
ini banyak peran bernegara yang
sudah dijalankan Yusril sebagai
anak bangsa. Demikian juga
untuk diselesaikan, kalau ini
kan orang ngaco dan bersembunyi
sehingga tidak banyak,"
tutur Mahfud.
Sedangkan untuk motif di
balik tindakan teror di Papua,
Mahfud belum mengetahui
apa yang sebenarnya diinginkan
dari tindakan tersebut.
Kalaupun ada yang mengatakan
bahwa teror ini berhubungan
dengan Pemilihan Umun
Kepala Daerah (Pemilukada),
itu belom bisa dibuktikan
karena belom ada pengumuman
resmi. "Jadi kita serahkan
saja kepihak aparat kepolisian
yang mengungkap insiden ini,"
tandasnya.
Dalam kesempatan yang
sama, Gubernur Papua Syamsul
Arif Rivai mengatakan kedatangan
Ketua MK bisa memberikan
informasi sekaligus
indikator kalau Papua dalam
keadaan aman terkendali.
Syamsul memang membenarkan
teror yang sedang terjadi
Papua tetapi kejadian itu
hanya berlangsung di Jayapura.
Sehingga tindakan teror
yang terjadi tidak dapat dikatakan
kalau seluruh Provinsi
Papua dalam keadaan berbahaya.
"Kita lihat saja dari
fungsi pelayanan pemerintahan
dan fungsi produksi masih
berjalan seperti biasa. Dan
teror itu tidak terlalu mengganggu
masyarakat," tutur
PBB yang terus melakukan konsolidasi
sekaligus melaksanakan
pengajian mingguan yang
semakin hari semakin banyak
diikuti masyarakat. Karena itu,
PBB tidak akan pernah selesai
memperjuangkan eksistensi
partai, sekaligus memperjuangkan
adanya keadilan dalam perpolitikan
di Indonesia.
Dalam rangka mencari keadilan
ini, Wibowo mengatakan
bahwa PBB siap menjadi
martir perjuangan terhadap
revisi pasal-pasal UU Pemilu
yang bersifat diskriminatif. Di
antaranya soal syarat verifikasi
yang memberi privilese bagi
sembilan partai yang saat ini
eksis di parlemen.
Sedangkan Ketua Umum
Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura) Wiranto sudah dipastikan
akan maju sebagai capres
pada Pemilu 2014. Hal ini diungkapkan
Wiranto saat menghadiri
roadshow Partai Hanura
di Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin.
Wiranto mengaku tidak
bisa menolak desakan kader
Hanura yang menginginkannya
maju sebagai capres. Sebelum
fokus pemenangan dirinya,
mantan cawapres pada Pemilu
2009 itu mengaku dirinya akan
memfokuskan pada pemenangan
Pemilu Legislatif 2014.
�� radi saputro/
mohammad sahlan/
abdul rouf
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD didampingi oleh Gubernur Provinsi Papua Syamsul Arif Rivai saat mengadakan jumpa
pers di Gedung Pemerintah Provinsi Papua.
Teror di Papua Hanya Tindak Kriminal Biasa
Gubernur Papua Syamsul Arif
Rivai saat jumpa pers di kantor
Untuk menindaklanjuti teror
tersebut,Syamsul menegaskan
telah menanganinya secara
prosedural sesuai Standar
Operasional Prosedur (S0P)
dengan meningkatkan intensitas
penangannya. Salah satu
cara untuk untuk mempertahankan
keamanan yaitu dengan
melakukan upaya-upaya
prementif seperti sweeping
oleh pihak berwenang. "Pihak
kami juga telah merencanakan
untuk melakukan pertemuan
dengan sejumlah pimpinan
tokoh agama guna bersamasama
menjaga ketentraman
keamanan di Papua khususnya
Jayapura," tandas Syamsul.
Lebih lanjut Syamsul menjamin
tindak teror yang terjadi
di Papua tidak memecah
hubungan harmonis yang telah
tercipta di masyarakat Papua.
Menurut penuturannya,perbedaan
pendapat yang ada tidak
mungkin sampai pada tindakan
teror yang sedang terjadi sekarang.
Hal ini terlihat karena
toleransi antar umat beragama
yang sangat tinggi di Papua.
"Ini hanya perbuatan orang
yang hanya ingin membuat
cemas masyarakat,yang motifnya
akan segera kita ketahui,
jadi kita tunggu saja hasil pemeriksaannya"
tutur Syamsul.
nurul adriyana