RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Kesimpulan Pada prinsipnya, masalah penanganan pelanggaran HAM masa lalu, kini dan mendatang, selain harus ada payung hukum yang jelas dan tegas, juga harus ada kemauan politik yang kuat segenap elemen, terutama kalangan pemerintah, parlemen, parpol, dan kekuatan masyarakat sipil. Sebenarnya momentum penanganan pelanggaran HAM masa lalu momentumnya adalah di awal-awal reformasi, atau katakanlah era Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden Megawati Sukarnoputri. Namun sayang momentum itu dilewatkan begitu saja. Ibarat baja yang pada masa itu sedang mencair maka dengan lewatnya momentum tersebut besi baja telah mengeras kembali dan hilanglah momentum yang sangat strategis tersebut. Sekarang, tentunya gagasan dan spirit yang terkandung dalam KKR itu harus tetap ada dan terus diupayakan untuk dilaksanakan. Namun dengan catatan bahwa upaya ini harus didukung dengan kemauan kuat oleh semua pihak sebagaimana tersebut di atas untuk menyelesaikannya dengan memproses pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terlepas dari apakah nanti dimaafkan atau dihukum, kesemuanya diserahkan pada proses yang yang nanti akan berjalan dan berlaku. Semua harus dilakukan dengan pasti dan ketegasan yang cukup. Kalau bunyinya dimaafkan tentu harus diterima, kalau harus dihukum juga harus dilaksanakan. Inilah model yang dapat kita lakukan. Untuk melakukan itu, perlu juga kita berani keluar dari jebakan-jebakan dogmatis. Setelah itu semua dilakukan, kita mesti tutup buku, dan membuka lembaran baru agar semua bisa diselesaikan dengan baik. Tanpa itu, sulit rasanya mencari jalan keluar, dan ke depan akan terus menerus terjadi perdebatan mengenai penanganan pelanggaran di masa lalu tanpa ada titik temu dan penyelesaian. Dalam konteks dan perspektif ini maka perlu dirintis kembali upaya legislasinya dengan berpedoman pada Ketetapan MPR No V/MPR/2000 yang dinyatakan sebagai masih berlaku. Apalagi menurut UU No. 12 tahun 2011, Ketetapan MPR kembali masuk dalam tata urut peraturan perundangan sehingga Tap MPR menjadi sumber hukum formal. Kita perlu merintis kembali pembentukan UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang lebih baik dengan mengoreksi dan 84
menyempurnakan kelemahan-kelemahan dalam UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi untuk menjadi payung pelaksanaan rekonsiliasi nasional. Sebagai bangsa yang besar kita yakin dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, betapa pun rumit dan beratnya. Bahan Rujukan: Ketetapan MPR RI No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Putusan MK Nomor 020/PUU-IV/2006. UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sudah kehilangan Momentum', Kompas, 4 November 2006. Korban penculikan Menuntut', Kompas 17 Maret 2005. MK Batalkan UU KKR , Cermin Buruknya Legislasi DPR, Kompaas 8 Des 2006. 'Seleksi Anggota KKR Dihentikan' Kompas 19 Desember 2006. Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003). Ketetapan Mejelis Permusyarakatan Rakyat No.V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan Nasional. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 'Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Pengalaman beberapa Negara' www.elsam.or.id Victor Hansen, Ghraib: Time for The United States to Adopt A Standard of Command Responsibililty Towards Its Own, Gonzaga Law Review, 2006 2007. Jared Olanoff, Holding A Head of State Liable for War Crimes: Command Responsibility and The Milosevic. Trial, Suffolk Transnational Law Reivew, Summer 2004. Ilias Bantekas, Principles of Direst and Superior Responsibility in International Humanitarian Law, Manchester University Press, Manchester, UK, 2002. Daniel. S, Makalah seminar Pembangunan Hukum Nasional, Denpasar (Juli, 2003). 85 dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012
Page 1 and 2:
Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3:
dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 6 and 7:
Tak pernah tuntasnya penyelesaian m
Page 8 and 9:
Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12:
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14:
dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16:
Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17 and 18:
segalanya hingga berdekade kemudian
Page 19 and 20:
sebagai ekses dari upaya aparat kea
Page 21 and 22:
Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24:
Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25:
kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 28 and 29:
FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53 and 54: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 55 and 56: UU juga menyebut bahwa pelanggaran
Page 57 and 58: erat Timor-Timur pada tahun 1999 da
Page 59 and 60: yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 61 and 62: urges States to take action in acco
Page 63 and 64: Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66: Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67 and 68: Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 69 and 70: Proses pembentukan Komisi Kebenaran
Page 71 and 72: pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74: Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 78 and 79: DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 91 and 92: Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94: pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96: Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98: malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100: pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102: lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104: sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106: habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108: nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110: selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112: kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114: ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115: Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120: ”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122: tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124: Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125: menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130: KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132: PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134: PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135: FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?