RH7yFQ
RH7yFQ
RH7yFQ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
DISKURSUS<br />
Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu<br />
Kesimpulan<br />
Pada prinsipnya, masalah penanganan pelanggaran HAM masa lalu, kini<br />
dan mendatang, selain harus ada payung hukum yang jelas dan tegas,<br />
juga harus ada kemauan politik yang kuat segenap elemen, terutama<br />
kalangan pemerintah, parlemen, parpol, dan kekuatan masyarakat sipil.<br />
Sebenarnya momentum penanganan pelanggaran HAM masa<br />
lalu momentumnya adalah di awal-awal reformasi, atau katakanlah era<br />
Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden<br />
Megawati Sukarnoputri. Namun sayang momentum itu dilewatkan<br />
begitu saja. Ibarat baja yang pada masa itu sedang mencair maka dengan<br />
lewatnya momentum tersebut besi baja telah mengeras kembali dan<br />
hilanglah momentum yang sangat strategis tersebut.<br />
Sekarang, tentunya gagasan dan spirit yang terkandung dalam<br />
KKR itu harus tetap ada dan terus diupayakan untuk dilaksanakan.<br />
Namun dengan catatan bahwa upaya ini harus didukung dengan<br />
kemauan kuat oleh semua pihak sebagaimana tersebut di atas untuk<br />
menyelesaikannya dengan memproses pelanggaran-pelanggaran yang<br />
terjadi terlepas dari apakah nanti dimaafkan atau dihukum, kesemuanya<br />
diserahkan pada proses yang yang nanti akan berjalan dan berlaku.<br />
Semua harus dilakukan dengan pasti dan ketegasan yang cukup.<br />
Kalau bunyinya dimaafkan tentu harus diterima, kalau harus dihukum<br />
juga harus dilaksanakan. Inilah model yang dapat kita lakukan. Untuk<br />
melakukan itu, perlu juga kita berani keluar dari jebakan-jebakan<br />
dogmatis.<br />
Setelah itu semua dilakukan, kita mesti tutup buku, dan<br />
membuka lembaran baru agar semua bisa diselesaikan dengan baik.<br />
Tanpa itu, sulit rasanya mencari jalan keluar, dan ke depan akan terus<br />
menerus terjadi perdebatan mengenai penanganan pelanggaran di masa<br />
lalu tanpa ada titik temu dan penyelesaian.<br />
Dalam konteks dan perspektif ini maka perlu dirintis kembali<br />
upaya legislasinya dengan berpedoman pada Ketetapan MPR No<br />
V/MPR/2000 yang dinyatakan sebagai masih berlaku. Apalagi menurut<br />
UU No. 12 tahun 2011, Ketetapan MPR kembali masuk dalam tata urut<br />
peraturan perundangan sehingga Tap MPR menjadi sumber hukum<br />
formal.<br />
Kita perlu merintis kembali pembentukan UU tentang Komisi<br />
Kebenaran dan Rekonsiliasi yang lebih baik dengan mengoreksi dan<br />
84