RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu ringan. Beberapa kasus berikut adalah pelanggaran berat HAM, seperti: pelanggaran HAM dalam Peristiwa G30S, Tanjung Priok, Warsidi Lampung. Kasus dugaan pelanggaran HAM berat Trisakti Semanggi I, II, Penculikan Paksa Aktivis Tahun 1997/1998, kasus Talangsari (di Lampung), kasus Wasior, Wamena (di Papua) yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM selalu terganjal oleh berbagai kepentingan politis tertentu. Sekarang pola-pola kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah merupakan indikasi awal terjadinya pelanggaran HAM serius. Indikasi tersebut ditemukan berdasarkan pantauan Komnas HAM dalam beberapa kasus kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah akhir-akhir ini. Selain itu, ada pula dimensi pelanggaran yang sifatnya lintas negara, dalam hal ini apa yang pernah terjadi di Timor Timur (ketika masih dalam bagian dari NKRI). Di sana disinyalir kuat telah terjadi pelanggaran HAM dan kekerasan lainnya. Setelah merdeka dan menjadi negara sendiri, hasil referendum dengan nama Negara Timor Leste (TL), pemerintah kedua negara telah bersepakat membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yang pernah terjadi di masa lalu itu. Dalam perkembangannya, KKP merekomendasikan pembentukan Komisi Nasional untuk Orang Hilang. Dalam sebuah wawancara aktivis Kontras Usman Hamid dengan Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Muhammad Anshor, disebutkan, bahwa komisi ini juga akan ditugaskan untuk mengidentifikasi semua anak Timor Leste yang terpisah dari orang tua mereka dan untuk memberi tahu keluarga-keluarga mereka mengenai keberadaan anak-anak tersebut. Muhammad Ridha Saleh dari Komnas HAM, dalam sebuah wawancara menegaskan, terdapat tiga hal mengenai penanganan kasus orang-orang hilang oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Pertama, berkaitan dengan orang hilang. Kedua, pembayaran pensiunan orang-orang Timor Leste yang pernah bekerja saat menjadi warga negara Indonesia. Ketiga, kerjasama bidang pendidikan. Dalam pertemuan dan kunjungan Komnas HAM, banyak suara dari korban yang terus mempertanyakannya. Ini orang hilang, bukan penghilangan paksa (disappearances). Sayangnya, rekomendasi soal penanganan orang hilang itu tak berjalan/tidak dilaksanakan. Ridha mengatakan, tak ada 82
ekomendasi politik DPR untuk melaksanakan, tak ada gugus tugas dari Pemerintah. Untuk itulah, dalam konteks ini, hemat saya, perlu kiranya politic will DPR dan Pemerintah untuk menuntaskan masalah tersebut, sebagai upaya dan bentuk keseriusan Indonesia membangun kerjasama yang baik dengan Pemerintah Timor Leste, seperti yang telah disepakati bersama. Jika masalah ini tidak cepat terselesaikan, maka akan menjadi ganjalan serius bagi hubungan kedua negara, sekaligus preseden buruk tentang penanganan pelanggaran HAM masa lalu. Masalahnya adalah, akan muncul sedikitnya dua masalah serius ketika ikhtiar penanganan pelanggaran HAM masa lalu, kini, dan mendatang, yakni berkaitan dengan batasan waktu terjadinya pelanggaran di masa lalu, serta masalah tarik-menarik kepentingan politik. Yang pertama, harus jelas dulu dan disepakati batasan waktu terjadinya pelanggaran, apakah sejak era Orde Lama, ataukah era Orde Baru, ataukah sejak era Reformasi, atau bahkan sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang. Beragam pendapat pasti akan muncul, misalnya anak-anak korban G-30S, akan menuntut haknya diproses atas pelanggaran orangtuanya, lalu korban kekerasan seksual tentara Jepang (Jugun Ianfu) terhadap kaum wanita Indonesia, lalu bagaimana dengan yang terjadi terhadap ulama HAMKA misalnya, yang dipenjara dan disiksa, tanpa proses hukum, demikian halnya Sjafrudddin Prawiranegara, keluarganya mungkin juga akan menuntut. Yang masih hidup, dipenjara tanpa proses hukum, dan masih banyak lagi lainnya. Mereka semua boleh tidak meminta Pemerintah untuk memproses, misalnya. Jadi akan banyak kepentingan yang lebih bersifat individual. Yang kedua, tarik-menarik kepentingan politik sudah tentu sulit dihindari karena banyaknya kepentingan korban dan juga kepentingan Pemerintah di dalamnya. Partai-partai politik tentu saja tidak akan tinggal diam jika ternyata ada kadernya misalnya, diduga terlibat pelanggaran, padahal ketika pelanggaran itu terjadi, kader tersebut masih berdinas aktif di institusi pemerintah maupun militer. Sudah tentu, mereka bertindak dengan prosedur yang ada, dan atas nama institusi, bukan pribadi. Ini akan menjadi akan menjadi pelik. Ini harus menjadi catatan kita semua, karena dari sini pula akan menjadi efek berantai dalam proses penyelesaian. 83 dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012
Page 1 and 2:
Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3:
dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 6 and 7:
Tak pernah tuntasnya penyelesaian m
Page 8 and 9:
Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12:
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14:
dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16:
Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17 and 18:
segalanya hingga berdekade kemudian
Page 19 and 20:
sebagai ekses dari upaya aparat kea
Page 21 and 22:
Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24:
Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25:
kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 28 and 29:
FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53 and 54: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 55 and 56: UU juga menyebut bahwa pelanggaran
Page 57 and 58: erat Timor-Timur pada tahun 1999 da
Page 59 and 60: yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 61 and 62: urges States to take action in acco
Page 63 and 64: Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66: Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67 and 68: Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 69 and 70: Proses pembentukan Komisi Kebenaran
Page 71 and 72: pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74: Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 78 and 79: DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 91 and 92: Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94: pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96: Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98: malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100: pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102: lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104: sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106: habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108: nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110: selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112: kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114: ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115: Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120: ”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122: tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124: Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125: menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130: KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132: PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134: PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135:
FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?