RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu ingat bersama? Dalam kontroversi tersebut signifikansi pembentukan KKR bukan sekadar alternatif Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, tetapi juga sebagai kawan seiring. Ia merupakan upaya kunci yang kental menggunakan perspektif hak asasi manusia dan paradigma humanis yang mengedepankan kepentingan para korban di satu sisi dan menyelamatkan kehidupan masyarakat umum di sisi lain. Ia merupakan wahana untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dan reparatif di satu sisi dan konstruktif di sisi lain. Ia mengimplikasikan konsep keadilan yang keluar dari pakem klasik khas Aristotelian (keadilan komutatif/kontraktual, distributif, korektif, dan punitif) dan pakem Rawlsian-Habermasian yang menumbuhkan keadilan di atas kesetaraan (justice as fairness) yang hanya dapat diterapkan dalam situasi normal yang makin jauh panggang dari api kini. Ia memperkenalkan konsep keadilan progresif yang mengedepankan penghukuman kejahatan (keadilan kriminal), pembongkaran sejarah (keadilan historis), pengutamaan dan penghormatan terhadap korban (keadilan reparatoris), pembenahan serta pembersihan sistem penyelenggaraan negara (keadilan administratif), dan perombakan konstitusi (keadilan konstitusional) yang ditegakkan di atas prinsip rule of law, kedaulatan rakyat atau legitimasi demokratis yang mengedepankan hukum, dan bukan sekadar ruled by law, kedaulatan hukum yang belum tentu demokratis. Dengan gambaran signifikansi keberadaan KKR di atas sungguh sebuah kekeliruan bila ada anggapan bahwa pembentukan komisi ini hanya memperbanyak daftar komisi di negeri ini. Keliru pula bila ada kecurigaan bahwa ia hanya sebuah usaha parsial dan mengadaada. Lebih keliru lagi bila ada sinisme ia hanya memperpanjang rantai impunitas atau sebaliknya hanya akan menyeret dan memadati penjara dengan semua orang bersalah di masa lalu. Mengikuti Luc Huyse (1995), truth is both retribution and deterrence, kebenaran selalu bermakna sebagai dera penghukum dan penggentar. Selain itu, dalam spektrum retribusi-rekonsiliasi, responsibilitas atau sikap ideal yang kita ambil adalah selective punishment, model yang mengedepankan penagihan tanggung jawab formal atau legal secara selektif. Oleh karena itu, tipe transisi kita adalah replacement (penggantian) yang diinisiasi rakyat sendiri, yang cocok dengan model 80
selektif ini. Adanya lembaga yang akan mengurus dan memproses masalah pelanggaran HAM masa lalu dan kini maupun mendatang, tetap diperlukan. Untuk itulah, pada 2009, parlemen (DPR) pernah merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc guna menyelesaikan kasus penculikan dan penghilangan paksa tahun 1997-1998. DPR bahkan sempat pula berkirim surat meminta Presiden agar menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Namun rupanya surat DPR tidak memperoleh tanggapan resmi. Yang muncul justru tanggapan Menteri Hukum dan HAM waktu itu, Patrialis Akbar, melalui media massa, yang mengatakan bahwa, bila membongkar siapa yang bertanggung jawab atas kasus penghilangan paksa tersebut, tindakan ini akan menimbulkan kegaduhan politik. Dalam Pasal 43 Ayat (3) UU No 26 Tahun 2000 jelas disebut bahwa Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Kewenangan untuk mengusulkan ini dipunyai oleh DPR dengan pertimbangan bahwa selain sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPR juga dinilai sebagai representasi rakyat Indonesia. Benar bahwa sebagai sebuah kata, rekomendasi berarti saran atau usul. Sebagai usul, ia dapat diterima secara penuh, sebagian, atau ditolak seluruhnya. Namun dalam konteks relasi antara DPR dan Presiden, bila rekomendasi DPR diabaikan oleh Presiden tanpa ada penjelasan apa pun, hal ini mengindikasikan kurangnya wibawa DPR, yang seharusnya sebagai pengawas Presiden dan representasi rakyat Indonesia, di hadapan Presiden. Sementara itu, bila Jaksa Agung serius memerankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, dan benar bahwa belum terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc merupakan kendala bagi institusinya untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM, tentunya rekomendasi dari DPR ini akan dilihatnya sebagai peluang, khususnya untuk melangsungkan penyidikan dan penyelesaian peristiwa penghilangan paksa 1997-1998. Bila benar begitu, tentunya Jaksa Agung aktif menunjukkan dukungannya bagi pelaksanaan rekomendasi DPR tersebut. Namun nyatanya tidak seperti itu. Masalah Rumit Di Indonesia, ada banyak masalah pelanggaran HAM, berat maupun 81 dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012
Page 1 and 2:
Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3:
dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 6 and 7:
Tak pernah tuntasnya penyelesaian m
Page 8 and 9:
Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12:
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14:
dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16:
Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17 and 18:
segalanya hingga berdekade kemudian
Page 19 and 20:
sebagai ekses dari upaya aparat kea
Page 21 and 22:
Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24:
Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25:
kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 28 and 29:
FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 30 and 31:
FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 32 and 33: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53 and 54: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 55 and 56: UU juga menyebut bahwa pelanggaran
Page 57 and 58: erat Timor-Timur pada tahun 1999 da
Page 59 and 60: yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 61 and 62: urges States to take action in acco
Page 63 and 64: Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66: Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67 and 68: Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 69 and 70: Proses pembentukan Komisi Kebenaran
Page 71 and 72: pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74: Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 78 and 79: DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 91 and 92: Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94: pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96: Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98: malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100: pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102: lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104: sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106: habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108: nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110: selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112: kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114: ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115: Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120: ”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122: tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124: Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125: menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130: KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132: PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134:
PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135:
FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?