RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Ketapan MPR ini melihat bahwa dalam sejarah perjalanan negara Indonesia telah terjadi konflik vertikal dan horizontal antar berbagai elemen masyarakat, pertentangan ideologi, kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan lain-lainnya. Maka diperlukan kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional melalui rekonsiliasi nasional. Ketetapan MPR tersebut mengamanatkan kepada DPR dan Presiden untuk membentuk UU tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional. Maka kemudian lahirlah Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU ini juga merujuk UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, selain tentu saja juga mendasarkan pada landasan yang lebih kuat di atasnya, yakni Pasal 28 UUD 1945. Sayangnya, UU KKR terhenti sebelum dilaksanakan karena diajukan judicial review oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang akhirnya judicial review tersebut dikabulkan oleh MK pada tahun 2006 dimana UU ini dibatalkan sepenuhnya oleh MK. Di antara argumen pembatalan UU KKR tersebut adalah karena undang-undang ini dipandang mengandung beberapa kelemahan, antara lain: dalam Pasal 24 yang berbunyi: ”Dalam hal komisi telah menerima pengaduan atau laporan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang disertai permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, Komisi wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.” Bisa dibayangkan hanya dalam waktu sangat singkat tersebut apakah mungkin Komisi dapat menyelesaikan suatu kasus yang berat yang misalnya melibatkan suatu institusi besar? Tentunya sangat berat bagi Komisi untuk melakukan penyelidikan hanya dalam waktu yang sangat singkat tersebut. Kemudian kita bisa melihat juga pada Pasal 27 yang berbunyi: ”Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.” Nah ini berarti jika pelaku tidak diberikan amnesti baik oleh Presiden dan DPR atau pelaku tidak teridentifikasi atau mungkin tidak dimaafkan oleh korban, maka dia tidak mendapat kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud UU tersebut. 78
Selain itu, Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi: ”Pelaksanaan pemberian kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dilaksanakan oleh Pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Komisi ditetapkan.” Dari pasal ini bisa dibayangkan pemberian kompensasi dan rehabilitasi ini bisa saja ditunda selama tiga tahun dengan sistem perhitungan yang tidak jelas sehingga korban akan semakin menderita. Selain itu, harus diakui pula adanya kelemahan substansi hukum HAM disebabkan oleh: ketidaksigapan dan kecermatan DPR dan Pemerintah saat pembahasan RUU; konfigurasi politik demokratis di Parlemen hasil Pemilu 1999 yang didukung pula oleh elemen-eleman demokrasi di luar Parlemen tidak dengan sendirinya melahirkan produkproduk hukum yang responsif secara substansial; masih eksisnya kekuatan pendukung pemerintahan masa lalu, sekalipun konfigurasi politik formal di DPR didominasi oleh kekuatan reformasi; penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidak pernah menjadi keinginan murni pemerintah, tetapi sebagai respon terhadap desakan dalam negeri dan dunia internasional. Kini keinginan penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang muncul melalui upaya konstitusional dalam bentuk pengajuan RUU. Urgensi KKR Pembentukan KKR sebagaimana pengalaman banyak negara, tentu saja berada dalam konteks transisi pemerintahan, yaitu dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan demokratis. Dalam transisi demikian, mencuat pertanyaan mengenai sikap dan tanggung jawab (responsibility) negara terhadap kejahatan kemanusian oleh rezim sebelumnya. Menurut Mary Albon, pertanyaan ini mengandung dua isu penting, yaitu: pengakuan (acknowledgement) dan pertanggungjawaban (accountability). Pengakuan mengandung dua pilihan: ”mengingat” atau ”melupakan”. Akuntabilitas menghadapkan kita pada pilihan antara melakukan ”prosekusi” atau ”memaafkan”. Persoalannya, mengutip Hannah Arendt (1958), bagaimana kita bisa memaafkan apa yang tak dapat dihukum? ”Men are not able to forgive what they cannot punish ” (kita tak bisa mengampuni apa yang tak dapat kita hukum). Demikian juga, bagaimana kita bisa melupakan apa yang tak pernah dibuka untuk kita 79 dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012
Page 1 and 2:
Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3:
dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 6 and 7:
Tak pernah tuntasnya penyelesaian m
Page 8 and 9:
Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12:
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14:
dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16:
Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17 and 18:
segalanya hingga berdekade kemudian
Page 19 and 20:
sebagai ekses dari upaya aparat kea
Page 21 and 22:
Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24:
Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25:
kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 28 and 29:
FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 30 and 31: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53 and 54: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 55 and 56: UU juga menyebut bahwa pelanggaran
Page 57 and 58: erat Timor-Timur pada tahun 1999 da
Page 59 and 60: yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 61 and 62: urges States to take action in acco
Page 63 and 64: Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66: Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67 and 68: Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 69 and 70: Proses pembentukan Komisi Kebenaran
Page 71 and 72: pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74: Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 78 and 79: DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 91 and 92: Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94: pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96: Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98: malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100: pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102: lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104: sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106: habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108: nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110: selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112: kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114: ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115: Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120: ”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122: tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124: Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125: menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130: KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132:
PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134:
PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135:
FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?