RH7yFQ
RH7yFQ
RH7yFQ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DISKURSUS<br />
Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu<br />
V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.<br />
Ketapan MPR ini melihat bahwa dalam sejarah perjalanan negara<br />
Indonesia telah terjadi konflik vertikal dan horizontal antar berbagai<br />
elemen masyarakat, pertentangan ideologi, kemiskinan struktural,<br />
kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan lain-lainnya. Maka diperlukan<br />
kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan<br />
persatuan dan kesatuan nasional melalui rekonsiliasi nasional.<br />
Ketetapan MPR tersebut mengamanatkan kepada DPR dan<br />
Presiden untuk membentuk UU tentang komisi kebenaran dan<br />
rekonsiliasi nasional. Maka kemudian lahirlah Undang-Undang No. 27<br />
Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU<br />
ini juga merujuk UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,<br />
selain tentu saja juga mendasarkan pada landasan yang lebih kuat di<br />
atasnya, yakni Pasal 28 UUD 1945. Sayangnya, UU KKR terhenti<br />
sebelum dilaksanakan karena diajukan judicial review oleh masyarakat ke<br />
Mahkamah Konstitusi (MK), yang akhirnya judicial review tersebut<br />
dikabulkan oleh MK pada tahun 2006 dimana UU ini dibatalkan<br />
sepenuhnya oleh MK.<br />
Di antara argumen pembatalan UU KKR tersebut adalah karena<br />
undang-undang ini dipandang mengandung beberapa kelemahan, antara<br />
lain: dalam Pasal 24 yang berbunyi: ”Dalam hal komisi telah menerima<br />
pengaduan atau laporan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang disertai<br />
permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti,<br />
Komisi wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90<br />
(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.”<br />
Bisa dibayangkan hanya dalam waktu sangat singkat tersebut<br />
apakah mungkin Komisi dapat menyelesaikan suatu kasus yang berat<br />
yang misalnya melibatkan suatu institusi besar? Tentunya sangat berat<br />
bagi Komisi untuk melakukan penyelidikan hanya dalam waktu yang<br />
sangat singkat tersebut.<br />
Kemudian kita bisa melihat juga pada Pasal 27 yang berbunyi:<br />
”Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat<br />
diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.” Nah ini berarti jika<br />
pelaku tidak diberikan amnesti baik oleh Presiden dan DPR atau pelaku<br />
tidak teridentifikasi atau mungkin tidak dimaafkan oleh korban, maka<br />
dia tidak mendapat kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud<br />
UU tersebut.<br />
78