RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu kebutuhan untuk melakukan konsolidasi kelembagaan yang diperlukan bagi hadirnya sebuah pengelolaan kekuasaan yang demokratis, terdapat desakan untuk menemukan cara tentang bagaimana warisan rezim otoritarian itu hendak diselesaikan. Salah satu warisan terburuk yang dihasilkan oleh rezim sebelumnya yang melekat pada sistem adalah kejahatan terhadap hakhak asasi manusia (HAM). Sementara konsolidasi kelembagaan masih diupayakan (yang seringkali memang sungguh tidak mudah itu), terdapat tuntutan yang menggunung untuk segera membawa pelaku kejahatan HAM. Masa Lalu, Kini, dan Mendatang: Mencari Solusi Terbaik Seperti disinggung dalam pengantar, rezim-rezim masa lalu pasti mewariskan banyak masalah, termasuk pelanggaran HAM di sana-sini. Rezim Orde Lama mewariskan setumpuk masalah hukum dan politik, serta pelanggaran kepada pemerintahan Orde Baru. Demikian halnya pemerintahan Orde Baru mewariskan puluhan kasus hukum dan pelanggaran HAM kepada pemerintahan era reformasi. Tentu semua itu harus tetap menjadi tanggungjawab kita, sebagai generasi berikutnya yang menjadi pelanjut pembangunan bangsa saat ini, untuk menyelesaikan berbagai warisan persoalan semaksimal mungkin. Pastilah penyelesaian tidak ada yang sempurna alias memuaskan semua pihak. Namun demikian, sebagai tanggungjawab sejarah, ikhtiar itu harus terus dilakukan. Dalam penyelesaian terhadap masa lalu, terdapat empat pola yang lazimnya dapat dipilih. Sebagai sebuah spektrum keempat opsi itu bergerak dari (1) ”never to forget, never to forgive” (tidak melupakan dan tidak memaafkan, yang berarti ”adili dan hukum”); dan (2) ”never to forget but to forgive” (tidak melupakan tetapi kemudian memaafkan, yang berarti ”adili dan kemudian ampuni”); sampai dengan (3) ”to forget but never to forgive” (melupakan tetapi tidak pernah memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan tetapi akan dikutuk selamanya); dan (4) ”to forget and to forgive” (melupakan dan memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan dan dilupakan begitu saja). Jerman, setelah runtuhnya pemerintahan fasis di bawah Hitler, dengan bantuan negara-negara sekutu, menerapkan pola pertama. Sebaliknya, Spanyol memilih pola keempat segera setelah jatuhnya 76
diktaktor Franco di era 1970-an. Korea Selatan, sementara itu, menerapkan pola kedua pada kasus kedua mantan presidennya. Afrika Selatan memilih pola kedua dengan penekanan lebih pada pendekatan disclossure melalui ”Truth and Reconcilliation Commission” (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia sering disingkat dengan istilah ”KKR”) daripada pengadilan. Sedangkan pola ”to forget but never to forgive” pada dasarnya dapat ditemukan pada cara masyarakat Eropa melihat Inquisition yang dilakukan pada penganut ajaran Protestan di Eropa selama abad pertengahan. Beberapa negara yang mencoba berikhtiar menyelesaikan masa lalunya itu dapat dibilang berhasil, tentu dengan berbagai konsekuensinya. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Solusi ideal seperti apa yang dapat kita ambil? Apakah dengan menempuh salah satu pola di atas, ataukan dengan kombinasi dari keempat model tersebut, ataukah dengan cara yang sama sekali baru, dengan pengkondisian Indonesia saat ini? Sejak awal reformasi, keinginan untuk memunculkan landasan bersama untuk menuju Indonesia masa depan yang lebih bermartabat sangat kuat. Kita mengokohkan dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) pada Perubahan Ketiga. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah jika kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar: supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-cirinya, yaitu adanya (1) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; (2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan (3) legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum. Bahkan kemudian juga dikenal adanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam konteks penegakan hukum, khususnya masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, harus diakui, sampai saat ini Indonesia belum pernah mengalami atau menjalankan proses penyelesaian masalah tersebut. Ikhtiar menuju arah itu pernah dilakukan, yakni dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No 77 dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012
Page 1 and 2:
Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3:
dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 6 and 7:
Tak pernah tuntasnya penyelesaian m
Page 8 and 9:
Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12:
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14:
dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16:
Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17 and 18:
segalanya hingga berdekade kemudian
Page 19 and 20:
sebagai ekses dari upaya aparat kea
Page 21 and 22:
Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24:
Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25:
kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 28 and 29: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53 and 54: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 55 and 56: UU juga menyebut bahwa pelanggaran
Page 57 and 58: erat Timor-Timur pada tahun 1999 da
Page 59 and 60: yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 61 and 62: urges States to take action in acco
Page 63 and 64: Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66: Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67 and 68: Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 69 and 70: Proses pembentukan Komisi Kebenaran
Page 71 and 72: pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74: Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 80 and 81: DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 91 and 92: Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94: pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96: Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98: malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100: pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102: lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104: sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106: habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108: nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110: selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112: kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114: ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115: Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120: ”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122: tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124: Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125: menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130:
KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132:
PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134:
PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135:
FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?