RH7yFQ

Penanganan Pelanggaran
HAM Berat Masa Lalu
Herry Sucipto dan Hajriyanto Y. Thohari
Abstract
Every country in transition from authoritarianism to democracy such as Indonesia
usually encountered problems when they tried to solve past gross human rights
violations. Limited instruments and the encompassing political legacy often become
serious problems. This article offers insights and recommendations from a political
perspective on how to deal with past gross human rights violations.
Keywords: Transition to Democracy, Human Rights
Pendahuluan
Kesulitan menuju era demokratis sangat beralasan. Pertama, ketika
berkuasa, rezim otoritarian secara sistemik membangun sistem politik
yang di satu pihak mengukuhkan kekuasaan yang amat terpusat, dan di
pihak lain mengeliminasikan kontrol yang berasal dari luar sistem. Tidak
ada balancing of power dalam menjalankan jalannya pemerintahan.
Kedua, meski pada awalnya rezim otoritarian cenderung
menekankan penggunaan kekerasan untuk melumpuhkan oposisi,
dalam perkembangannya rezim semacam ini juga menggunakan dasardasar
moral dan intelektual untuk memenangkan dukungan publik yang
lebih luas. Jadi, tidak hanya dominasi, tetapi juga hegemoni. Melalui
hegemonilah dukungan moral dan intelektual terhadap rezim otoritarian
digalang. Akibatnya, rezim transisi sering harus berjuang untuk
mengubah orientasi, paradigma dan berbagai bentuk kepercayaan
tentang, misalnya, bagaimana kekuasaan seharusnya dikelola, bagaimana
individu seharusnya memposisikan dirinya terhadap kekuasaan.
Ketiga, rezim transisi selalu dihadapkan pada dua posisi waktu
yang sering bertolak belakang dalam gagasan dasarnya: masa depan yang
lebih baik dan masa lalu yang penuh keburukan. Sementara terdapat
75