RH7yFQ

DISKURSUS
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
telah memberikan cukup banyak fakta bahwa para pelaku pelanggaran
HAM berat tidak mudah lagi lepas dari tuntutan pertanggungjawaban.
Berbagai instrumen hukum internasional telah dibentuk untuk
memastikan bahwa ada penghukuman bagi para pelaku dan semakin
memastikan tidak mentolerir adanya amnesti dimasa depan.
Pengalaman pembentukan komisi kebenaran (dan rekonsiliasi)
juga membuktikan bahwa komisi ini mempunyai kontribusi besar
terhadap pertanggungjawaban berbagai tindak kejahatan dan
pelanggaran HAM. Meski adanya komisi kebenaran tidak semua
berhasil, contoh-contoh terbaik telah dihadirkan dan memberikan
sumbangan penting bagi perkembangan negara-negara tersebut dalam
menjamin perlindungan HAM, memastikan terpenuhinya hak-hak
korban, berjalannya demokrasi dan terjaganya perdamaian. Negaranegara
yang gagal memahami masa lalunya, menolak kekejaman yang
telah terjadi, dan tidak belajar dari pengalaman tersebut, berpotensi
mengulangi kesalahan yang sama.
Dalam konteks Indonesia, komitmen negara untuk
menyelesaian dan bertanggungjawab atas pelanggaran HAM masa lalu
saat ini berada dalam ujian. Komitmen yang dituangkan dalam berbagai
produk hukum, yang bukan hanya komitmen secara nasional tetapi
secara khusus juga dinyatakan kepada masyarakat Papua dan Aceh,
seolah menemui jalan buntu. Indonesia telah menguji pertanggungjawaban
atas pelanggaran HAM berat melalui pengadilan, juga
”setengah jalan” dalam berupaya membentuk Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi, yang sayangnya saat ini justru mandek. Padahal, tuntutan
atas adanya pertanggungjawaban dengan mengungkapan kebenaran,
menegakkan keadilan dan hukum atas berbagai peristiwa pelanggaran
HAM berat terus bergaung. Dampak lebih jauh, ketiadaan pembelajaran
atas praktik yang salah di masa lalu, menyebabkan terus direproduksinya
kekerasan, praktik diskriminasi, dan berbagai pelanggaran HAM
lainnya, yang menghambatnya berjalannya proses demokratisasi.
Merefleksikan berbagai pengalaman bagaimana negara-negara
lain mengadapi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi, dan dikaitkan
dengan konteks penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Indonesia
saat ini, belum terlambat bagi Indonesia untuk konsisten
mengimplementasikan agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa
lalu, mencegah supaya tidak terulang, dan bagaimana menghadapi
72