RH7yFQ

DISKURSUS
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Kemudian di Afrika Selatan, dibentuk Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi Afrika Selatan yang mempunyai mandat untuk melakukan
analisis dan memberi penjelasan tentang penyebab, sifat dan meluasnya
pelanggaran HAM berat, termasuk mengidentifikasi pelaku pelanggaran
tersebut, baik individu maupun organisasi. Laporan akhir kerja komisi
ini yang secara singkat disebutkan sebagai 'Final Report ' diajukan ke
Presiden Nelson Mandela. Laporan akhir berdasarkan pengakuan dari
23.000 korban dan saksi, dimana 2.000 kesaksian dilakukan di forum
dengar pendapat yang terbuka untuk publik, dengan melakukan analisis
Apartheid sebagai kejahatan kemanusiaan, analisis khusus tentang
peranan negara dan metode dan jenis pelanggaran, pelanggaran HAM
dari perspektif korban, dan analisis tentang konteks sosial pelanggaran
dan keterlibatan institusional. Laporan Akhir oleh KKR memberikan
61
sekitar 250 butir rekomendasi.
Sejumlah negara lainnya, yang membentuk Komisi juga telah
menyelesaian dan menyusun laporan akhir, diantaranya Sierra Leone
dengan laporan ”Witness to Truth: Final Report of the Truth and Reconciliation
of Sierra Leone” tahun (2005), Peru dengan Laporan ”Informe Final de la
Comision de la Verdad y Reconciliation” tahun (2003), Timor Leste dengan
Laporan berjudul ”Chega” tahun 2006, dan lain-lain.
Kehadiran komisi kebenaran, sebagaimana disebutkan di atas,
berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, yakni: a)
memberikan sumbangan terhadap proses transisi ke arah demokrasi
dengan melakukan catatan imparsial tentang masa lalu, b) memberikan
ruang resmi bagi korban untuk mengungkapkan kebenaran dan
menuntut kompensasi, rehabilitasi dan pemulihan, c) memberikan
rekomendasi menuju perubahan institusi dan perubahan hukum guna
pencegahan terulangnya pelanggaran pada masa depan (non-recurrence
principle), dan d) menentukan siapa yang bertanggungjawab dan
memberikan saran untuk memperoleh akuntabilitas dan menghapuskan
impunitas.
61. Rekomendasi-rekomendasi tersebut difokuskan terhadap beberapa masalah pokok, yakni; a) pencegahan
pelanggaran terulang, b) akuntabilitas, c) pemulihan dan rehabilitasi, d) organisasi, administrasi dan
manajemen, d) lembaga pemasyarakatan, e) komunitas agama, f) dunia usaha, g) hukum dan yudisial, h)
aparat keamanan, i) sektor kesehatan, j) media Massa, k) arsip bahan-bahan KKR, l) pembasmian
dokumen, m) gerakan kemerdekaan, dan n) hak asasi manusiaa Internasional. Lihat Laporan Akhir KKR
Afrika Selatan. Dokumen dapat diakses di http://www.justice.gov.za/trc/report/index.htm.
70