RH7yFQ
RH7yFQ
RH7yFQ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DISKURSUS<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />
perdamaian yang nyata di tingkat komunitas masyarakat.<br />
Pengalaman berbagai komisi kebenaran yang ada, setidaknya ada<br />
empat hal pokok; pertama, perumusan mandat Komisi Kebenaran tidak<br />
baku, namun secara hukum, biasanya ada mandat khusus Komisi dan<br />
batasan yang jelas. Kedua, komisi yang dibentuk mengharuskan<br />
tersedianya struktur, komposisi dan keanggotaan yang menjamin<br />
tercapainya mandat. Ketiga, adanya mekanisme kerja komisi yang jelas,<br />
terkait dengan dengan persoalanpersoalan seperti jenis investigasi yang<br />
harus dilakukan, apakah pengambilan pernyataan harus dilakukan<br />
secara rahasia (confidential) atau terbuka, bagaimana mekanisme kerja<br />
komisi dengan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta,<br />
di luar komisi. Perumusan juga menjaga dipergunakannya prinsipprinsip<br />
”the rights to know the truth”, ”the rights to justice”, dan ”the rights to<br />
reparation” yang menjamin akuntabilitas kerja komisi dalam<br />
56<br />
pengungkapan kebenaran. Keempat, adanya laporan Komisi yang<br />
menunjukkan hasil kerja komisi kebenaran yang lebih lengkap dari<br />
peristiwa masa lalu yang diungkapkan.<br />
Berbagai negara yang melakukan proses pengungkapan<br />
kebenaran di antaranya: Argentina, dengan membentuk ”Comisión<br />
Nacional para la Investigación sobre la Desaparición de Personas”/ CONADEP<br />
(Komisi Nasional untuk Orang Hilang Argentina) yang menghasilkan<br />
laporan akhir berjudul ”Nunca Mas: Informe de la Comision Nacional sobre la<br />
Desaparicion de Personas”. Laporan yang mencakup 8.961 kasus<br />
penghilangan paksa, dan termasuk konteks politik, akar masalah, bentuk<br />
kekerasan, modus operandi dan latar belakang pelaku, nama orang<br />
hilang yang dicatat, kesimpulan dan rekomendasi untuk ke depan,<br />
termasuk perkara yang pantas diteruskan dan diproses di pengadilan.<br />
Nama individu yang terlibat dalam pelanggaran disebutkan dalam<br />
laporan akhir dengan catatan belum tentu bisa disebutkan sebagai<br />
57<br />
merekalah yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.<br />
Di Chile, membentuk Komisi Nasional untuk Kebenaran dan<br />
Rekonsiliasi Chile yang menghasilkan laporan akhir yang sering<br />
disebutkan sebagai 'Rettig Report' diajukan ke parlemen pada Februari<br />
1991. Laporan diterbitkan dalam bentuk dua jilid yang dibagi empat<br />
bagian utama dengan 1.800 halaman. Laporan ini berdasarkan 2.920<br />
perkara yang diselidikinya dan memuatkan informasi tentang konteks<br />
sejarah, tanggungjawab institusional, ringkasan 2.279 kasus<br />
56. ELSAM, Kertas Posisi RUU Kebenaran dan Rekonsiliasi, 2004.<br />
57. Nunca Mas: the Report of the Argentine National Commision on the Dissapearance, Farrar Straus Giroux dan Index<br />
on Cencorship, 1986.<br />
68