RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

DISKURSUS Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat dan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang secara umum disebut sebagai komisi kebenaran. Di Argentina, pada 16 Desember 1983 dibentuk Komisi Nasional untuk Menyelidiki Kasus-kasus Penghilangan Paksa melalui Keputusan Presiden Raul Alfosin. Kemudian berlanjut pada pembentukan komisi kebenaran di berbagai negara lainnya, di antaranya Uganda, Chile, Chad, El Salvador, dan Haiti, dan Afrika Selatan, Guatemala, Nigeria, Sierra Leone, Timor Lesta, dan 52 lainnya. Sejak tahun 1978-2007, setidaknya lebih dari 32 Komisi Kebenaran terbentuk di 28 negara dengan berbagai format dan 53 mandatnya. Pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan, sebagai mekanisme pengungkapan kebenaran 'non-judial' atas berbagai pelanggaran HAM yang massif telah mendapatkan perhatian 54 dunia. Pembentukan Komisi Kebenaran di berbagai negara, sangat tergantung konteks pelanggaran masa lalu serta konteks masa transisi masing-masing negara tersebut, namun secara umum Komisi Kebenaran dapat dinyatakan sebagai: ”Sebuah institusi non-yudisial yang bersifat sementara yang didirikan oleh sebuah institusi resmi untuk menyelidiki pola pelanggaran HAM berat yang dilakukan selama kurun waktu tertentu pada masa lalu. Tujuan dibentuknya institusi ini adalah untuk menerbitkan sebuah laporan terbuka, termasuk data-data tentang korban,beberapa butir rekomendasi 55 menuju pencapaian keadilan dan rekonsiliasi.” Komisi Kebenaran dibentuk untuk menghadapi warisan pelanggaran masa lalu dan mencapai rekonsiliasi nasional yang bersifat partisipatori dan mendalam, dan bukan untuk menghindari akuntabilitas pelanggaran maupun proses pengadilan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa komisi kebenaran pada umumnya dibentuk karena adanya proses transisi dari pemerintahan otoriter menuju sebuah pemerintahan demokratis, atau dibentuk dalam upaya mempertahankan perdamaian usai terjadinya perang sipil atau pemberontakan bersenjata. 52. Pricilla B. Hayner, ”Unspeakable Truth: Facing the Challenge of Truth Commission”, Routledge, 2002. Telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh ELSAM dengan judul, ”Kebenaran Tak Terbahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan, 2005. 53. http://www.amnesty.org/en/international-justice/issues/truth-commissions 54. Pricillia B. Hayner, ”Truth Commission: A Schemic Overview”, International Review of the Red Cross, Vol. 88, Juni 2006. 55. Dan Bronkhorst, 'Truth Commissions and Transitional Justice: A Shrot Guide' Amnesty Internasional Netherlands Document, September 2003, www.amnesty.nl/downloads/truthcommission_guide.doc 66
Proses pembentukan Komisi Kebenaran dapat dilakukan berdasarkan keputusan presiden atau undang-undang di tingkat nasional, maupun sebagai kesepakatan perdamaian yang didukung ditingkat internasional, misalnya oleh PBB. Lahirnya komisi kebenaran tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi peradilan dalam pencarian keadilan dan akuntabilitas, melainkan dimaksudkan untuk melengkapi segala aspek penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu termasuk pencarian keadilan, penegakan hukum, pengungkapan kebenaran, perubahan hukum dan institusi, pemulihan, rekonsiliasi, pematahan budaya impunitas dan lain sebagainya. Komisi kebenaran meskipun mandatnya dipengaruhi konteks pelanggaran dan bentuk akuntabilitas yang diharapkan, pendirian suatu komisi kebenaran harus berdasar kepada norma dan prinsip-prinsip sebagaimana yang dituangkan dalam hukum HAM internasional. Artinya, Komisi kebenaran (dan rekonsiliasi) merupakan salah satu mekanisme yang melengkapi proses akuntabilitas kejahatan pelanggaran HAM yang berat. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa Komisi Kebenaran didasari oleh pentingnya melakukan catatan yang akurat atas pengalaman masa lalu (historical record of past abuses) yang berguna untuk mencegah terjadinya peristiwa yang sama terulang. Kemudian, fungsi penting adanya proses ini untuk mendorong adanya pengakuan resmi atas pelanggaran HAM yang terjadi, dan negara secara publik mengakui kesalahan atas terjadinya pelanggaran HAM di masa lalu. Selain itu, catatan tentang pelanggaran HAM yang terjadi akan mampu merekomendasikan berbagai langkah-langkah penting untuk adanya akuntabilitas, pemulihan kepada korban, dan rekomendasi perbaikan institusi dan adanya kebijakan untuk memastikan pelanggaran serupa tidak terulang. Tersedianya catatan yang akurat dari praktek masa lalu juga akan mempermudah penegakan akuntabilitas oleh negara. Berbeda dengan mekanisme pengadilan, proses dalam komisi kebenaran memberikan ruang yang penting bagi para korban untuk mengungkapkan ceritanya, dengan demikian dapat mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi di masa lalu. Pengungkapan kebenaran, yang mendasarkan pada suara korban akan berkontribusi pada proses penyembuhan sosial (social healing), dan mendorong terjadinya 67 dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012
Page 1 and 2:
Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3:
dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 6 and 7:
Tak pernah tuntasnya penyelesaian m
Page 8 and 9:
Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12:
Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14:
dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16:
Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17 and 18: segalanya hingga berdekade kemudian
Page 19 and 20: sebagai ekses dari upaya aparat kea
Page 21 and 22: Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24: Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25: kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 28 and 29: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53 and 54: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 55 and 56: UU juga menyebut bahwa pelanggaran
Page 57 and 58: erat Timor-Timur pada tahun 1999 da
Page 59 and 60: yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 61 and 62: urges States to take action in acco
Page 63 and 64: Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66: Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67: Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 71 and 72: pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74: Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 78 and 79: DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 91 and 92: Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94: pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96: Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98: malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100: pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102: lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104: sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106: habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108: nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110: selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112: kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114: ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115: Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120:
”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122:
tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124:
Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125:
menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130:
KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132:
PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134:
PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135:
FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?