10.01.2013 Views

RH7yFQ

RH7yFQ

RH7yFQ

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DISKURSUS<br />

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />

menghukum pelaku pelanggaran HAM seperti ini termasuk Spanyol,<br />

Belanda, Jerman, Perancis dan Italia.<br />

Sejumlah model pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang<br />

terjadi terus mengalami perkembangan, yang dapat dilakukan dalam<br />

berbagai bentuk pertanggungjawaban dan proses penuntutan melalui<br />

pengadilan baik dalam level internasional, regional, maupun domestik.<br />

a. Pengadilan Nasional-Internasional (hybrid)<br />

Pada tahun 2002 sebuah pengadilan khusus (special court) yang<br />

bersifat hibrida (nasional dan internasional) dibentuk di Sierra<br />

Leone atas dukungan PBB untuk melengkapi kerja Komisi<br />

Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yurisdiksi pengadilan ini<br />

mencakup kejahatan perang, kejahatan terhadap<br />

kemanusiaan, dan kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur<br />

dalam hukum internasional, dan akan mengadili orang-orang<br />

yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran hukum<br />

internasional dan hukum Sierra Leone yang dilakukan di<br />

36<br />

wilayah Sierra Leone, sejak 30 November 1996. Jaksa<br />

penuntut dan Hakim dalam pengadilan ini ditunjuk oleh PBB<br />

dan dari Sierra Leone, yang dalam pemilihannya dilakukan<br />

37<br />

melalui konsultasi antara PBB dan Pemerintah Sierra Leone.<br />

Sejumlah pelaku kejahatan telah diadili, diantaranya tiga<br />

komandan Revolutionary United Front (RUF), Issa Hassan Sesay,<br />

Morris Kallon and Augustine Gbao atas dakwaan melakukan<br />

kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan terhadap<br />

kemanusiaan (crimes against humanity) atas peranan mereka<br />

dalam perang sipil yang berakhir tahun 1999. Issa dijatuhi<br />

pidana 52 tahun atas 16 dakwaan, Kallon dijatuhi pidana 39<br />

38<br />

tahun, dan Gbao mendapatkan hukuman 25 tahun.<br />

Di Kamboja, PBB dan Pemerintah Kamboja menyepakati<br />

pembentukan pengadilan pada bulan Oktober tahun 2004.<br />

Pengadilan tersebut akan menjadi mekanisme untuk<br />

mengadili para pemimpin rezim Khmer Merah dan ”mereka<br />

yang paling bertanggung jawab” atas tindakan kejahatan<br />

kemanusiaan.<br />

36. http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/605?OpenDocument.<br />

37. http://www.sc-sl.org/<br />

38. http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=10517<br />

60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!