RH7yFQ
RH7yFQ
RH7yFQ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DISKURSUS<br />
Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />
menghukum pelaku pelanggaran HAM seperti ini termasuk Spanyol,<br />
Belanda, Jerman, Perancis dan Italia.<br />
Sejumlah model pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang<br />
terjadi terus mengalami perkembangan, yang dapat dilakukan dalam<br />
berbagai bentuk pertanggungjawaban dan proses penuntutan melalui<br />
pengadilan baik dalam level internasional, regional, maupun domestik.<br />
a. Pengadilan Nasional-Internasional (hybrid)<br />
Pada tahun 2002 sebuah pengadilan khusus (special court) yang<br />
bersifat hibrida (nasional dan internasional) dibentuk di Sierra<br />
Leone atas dukungan PBB untuk melengkapi kerja Komisi<br />
Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yurisdiksi pengadilan ini<br />
mencakup kejahatan perang, kejahatan terhadap<br />
kemanusiaan, dan kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur<br />
dalam hukum internasional, dan akan mengadili orang-orang<br />
yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran hukum<br />
internasional dan hukum Sierra Leone yang dilakukan di<br />
36<br />
wilayah Sierra Leone, sejak 30 November 1996. Jaksa<br />
penuntut dan Hakim dalam pengadilan ini ditunjuk oleh PBB<br />
dan dari Sierra Leone, yang dalam pemilihannya dilakukan<br />
37<br />
melalui konsultasi antara PBB dan Pemerintah Sierra Leone.<br />
Sejumlah pelaku kejahatan telah diadili, diantaranya tiga<br />
komandan Revolutionary United Front (RUF), Issa Hassan Sesay,<br />
Morris Kallon and Augustine Gbao atas dakwaan melakukan<br />
kejahatan perang (war crimes) dan kejahatan terhadap<br />
kemanusiaan (crimes against humanity) atas peranan mereka<br />
dalam perang sipil yang berakhir tahun 1999. Issa dijatuhi<br />
pidana 52 tahun atas 16 dakwaan, Kallon dijatuhi pidana 39<br />
38<br />
tahun, dan Gbao mendapatkan hukuman 25 tahun.<br />
Di Kamboja, PBB dan Pemerintah Kamboja menyepakati<br />
pembentukan pengadilan pada bulan Oktober tahun 2004.<br />
Pengadilan tersebut akan menjadi mekanisme untuk<br />
mengadili para pemimpin rezim Khmer Merah dan ”mereka<br />
yang paling bertanggung jawab” atas tindakan kejahatan<br />
kemanusiaan.<br />
36. http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/605?OpenDocument.<br />
37. http://www.sc-sl.org/<br />
38. http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=10517<br />
60