RH7yFQ
RH7yFQ
RH7yFQ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
erat Timor-Timur pada tahun 1999 dan Tanjung Priok tahun 1984, dan<br />
sebuah Pengadilan HAM untuk kasus Abepura tahun 2000.<br />
Dalam ketiga pengadilan tersebut, sebagaimana disebutkan<br />
pada bagian atas, proses pengadilan bisa dikatakan gagal menghadirkan<br />
keadilan. Justru sejumlah inisiatif korban dan masyarakat sipil melalui<br />
17<br />
jalur pengadilan maupun upaya lainnya yang lebih maju.<br />
Demikian pula dengan berbagai penyelidikan yang telah<br />
dilakukan oleh Komnas HAM, diantaranya Kasus Trisaksi, Semanggi I<br />
dan II, Kasus Talangsari 1989, dan Kasus Penghilangan Paska 1997-<br />
1998 yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung<br />
dan Presiden. Sejumlah argumen dari Kejaksaan Agung untuk tidak<br />
menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM diantaranya untuk<br />
pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 belum ada<br />
rekomendasi dari DPR dan masih ada berbagai hal yang harus dilengkapi<br />
18<br />
oleh Komnas HAM.<br />
Namun, alasan-alasan Kejaksaan Agung tidak konsisten.<br />
Misalnya, dalam perkara Penghilangan Paksa Tahun 1997-1998 yang<br />
telah mendapatkan rekomendasi DPR untuk membentuk Pengadilan<br />
HAM adhoc tidak dilaksanakan hingga saat ini. Padahal, pada 28 Oktober<br />
2009, DPR merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk<br />
19<br />
Pengadilan HAM adhoc untuk kasus Penghilangan Paksa 1997-1998.<br />
Presiden juga hingga kini belum menerbitkan keputusan untuk adanya<br />
20<br />
pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa tersebut.<br />
B. Pelanggaran HAM yang Berat: Pengalaman Internasional dan<br />
Berbagai Negara<br />
Banyak negara telah melakukan penyelesaian kejahatan masa lalunya<br />
dengan metode yang bermacam-macam. Negara-negara tersebut<br />
cenderung pada mulanya dipimpin oleh rezim pemerintahan yang<br />
17. Lihat catatan Elsam, ”Pemetaan Singkat Kebijakan Reparasi dan Implementasinya di Indonesia”, 3<br />
Oktober 2011. Lihat juga, Zainal Abidin, ”Jalan Berliku Meraih Keadilan”, Bulletin Asasi, Elsam, edisi<br />
Januari-Februari 2012. Dokumen dapat diakses di www.elsam.or.id<br />
19. Mengenai perdebatan tentang Pembentukan Pengadilan HAM dapat dilihat dalam Jurnal Dignitas,<br />
”HAM dan Realitas Transisional”, Elsam, 2011.<br />
20. Terdapat 4 rekomendasi dari DPR yaitu yaitu pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk menangani<br />
kasus orang hilang, memberikan kompensasi kepada keluarga korban, pencarian 13 orang hilang yang<br />
belum ditemukan dan ratifikasi Konvensi HAM PBB tentang penghilangan orang secara paksa. Lihat<br />
juga Kertas Posisi Keadilan Transisional, ”Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan: Berlanjutnya<br />
Penyangkalan Negara atas Hak-Hak Korban, Mandegnya Penuntasan Kasus Penghilangan Orang secara<br />
Paksa Periode 1997-1998”, Elsam, 17 Februari 2011. Lihat juga ASASI, ”Penghilangan Paksa 1997-1998:<br />
Rekomendasi Tanpa Atensi, Edisi November-Desember 2011. Dokumen dapat diakses di<br />
www.elsam.or.id<br />
55<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012