RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

DISKURSUS Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat yang memperkuat mekanisme Pengadilan HAM. UU tersebut mengatur tentang perlindungan saksi dan korban yang lebih baik, dan memberikan penguatan pengaturan tentang kompensasi dan restitusi, termasuk hal atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial kepada korban 13 pelanggaran HAM berat. UU tersebut juga memandatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, pada tahun 2006 pula, MK membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR, karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi, hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional. MK kemudian merekomendasikan untuk membentuk UU KKR baru sesuai dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, serta mendorong negara untuk melakukan 15 rekonsiliasi melalui kebijakan politik. ”Dengan dinyatakannya UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara 16 umum.” Dari kerangka hukum sebagaimana disebutkan di atas, konsep dan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat telah jelas dan masih menggunakan dua mekanisme, yaitu melalui jalur pengadilan dan KKR. MK, meski membatalkan UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR, tetap merekomendasikan pembentukan UU KKR baru dan melalukan rekonsilasi. Justru pada tataran implementasi kedua mekanisme tersebut yang mengalami hambatan dan stagnasi hingga saat ini. Dari sisi penyelesaian melalui pengadilan, tercatat hanya dua kasus yang telah dibawa ke pengadilan HAM adhoc, yakni perkara pelanggaran HAM 13. Lihat pasal 5 dan pasal 7 UU No. 13/2006. Kemudian juga muncul PP No. 44/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. 14. Lihat Pasal 11-27 dan Pasal 45 UU No. 13/2006. 15. Lebih lengkap tentang argumen MK dan respon ELSAM atas keputusan tersebut bisa dilihat di Briefing Paper, ”Making Human Rights A Constitutional Rights, A Critique of Constitutional Court's Decision on the Judicial Review of the Truth and Reconciliation Commission Act and Its Implication for Settling Past Human Rights Abuses”, ELSAM, 2007. 16. Lihat Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006, hal. 131. 54 14
erat Timor-Timur pada tahun 1999 dan Tanjung Priok tahun 1984, dan sebuah Pengadilan HAM untuk kasus Abepura tahun 2000. Dalam ketiga pengadilan tersebut, sebagaimana disebutkan pada bagian atas, proses pengadilan bisa dikatakan gagal menghadirkan keadilan. Justru sejumlah inisiatif korban dan masyarakat sipil melalui 17 jalur pengadilan maupun upaya lainnya yang lebih maju. Demikian pula dengan berbagai penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM, diantaranya Kasus Trisaksi, Semanggi I dan II, Kasus Talangsari 1989, dan Kasus Penghilangan Paska 1997- 1998 yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dan Presiden. Sejumlah argumen dari Kejaksaan Agung untuk tidak menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM diantaranya untuk pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 belum ada rekomendasi dari DPR dan masih ada berbagai hal yang harus dilengkapi 18 oleh Komnas HAM. Namun, alasan-alasan Kejaksaan Agung tidak konsisten. Misalnya, dalam perkara Penghilangan Paksa Tahun 1997-1998 yang telah mendapatkan rekomendasi DPR untuk membentuk Pengadilan HAM adhoc tidak dilaksanakan hingga saat ini. Padahal, pada 28 Oktober 2009, DPR merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk 19 Pengadilan HAM adhoc untuk kasus Penghilangan Paksa 1997-1998. Presiden juga hingga kini belum menerbitkan keputusan untuk adanya 20 pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa tersebut. B. Pelanggaran HAM yang Berat: Pengalaman Internasional dan Berbagai Negara Banyak negara telah melakukan penyelesaian kejahatan masa lalunya dengan metode yang bermacam-macam. Negara-negara tersebut cenderung pada mulanya dipimpin oleh rezim pemerintahan yang 17. Lihat catatan Elsam, ”Pemetaan Singkat Kebijakan Reparasi dan Implementasinya di Indonesia”, 3 Oktober 2011. Lihat juga, Zainal Abidin, ”Jalan Berliku Meraih Keadilan”, Bulletin Asasi, Elsam, edisi Januari-Februari 2012. Dokumen dapat diakses di www.elsam.or.id 19. Mengenai perdebatan tentang Pembentukan Pengadilan HAM dapat dilihat dalam Jurnal Dignitas, ”HAM dan Realitas Transisional”, Elsam, 2011. 20. Terdapat 4 rekomendasi dari DPR yaitu yaitu pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk menangani kasus orang hilang, memberikan kompensasi kepada keluarga korban, pencarian 13 orang hilang yang belum ditemukan dan ratifikasi Konvensi HAM PBB tentang penghilangan orang secara paksa. Lihat juga Kertas Posisi Keadilan Transisional, ”Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan: Berlanjutnya Penyangkalan Negara atas Hak-Hak Korban, Mandegnya Penuntasan Kasus Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997-1998”, Elsam, 17 Februari 2011. Lihat juga ASASI, ”Penghilangan Paksa 1997-1998: Rekomendasi Tanpa Atensi, Edisi November-Desember 2011. Dokumen dapat diakses di www.elsam.or.id 55 dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012
Page 1 and 2:
Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3:
dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 6 and 7: Tak pernah tuntasnya penyelesaian m
Page 8 and 9: Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12: Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16: Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17 and 18: segalanya hingga berdekade kemudian
Page 19 and 20: sebagai ekses dari upaya aparat kea
Page 21 and 22: Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24: Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25: kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 28 and 29: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53 and 54: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 55: UU juga menyebut bahwa pelanggaran
Page 59 and 60: yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 61 and 62: urges States to take action in acco
Page 63 and 64: Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66: Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67 and 68: Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 69 and 70: Proses pembentukan Komisi Kebenaran
Page 71 and 72: pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74: Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 78 and 79: DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 91 and 92: Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94: pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96: Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98: malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100: pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102: lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104: sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106: habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108:
nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110:
selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112:
kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114:
ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115:
Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120:
”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122:
tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124:
Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125:
menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130:
KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132:
PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134:
PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135:
FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?