RH7yFQ

UU juga menyebut bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi
sebelum berlakunya UU ini tidak menutup kemungkinan
7
penyelesaiannya dilakukan oleh KKR yang dibentuk melalui UU.
Berdasarkan UU tersebut, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
8
kemanusiaan, yang termasuk dalam ”the most serious crimes” dan
merupakan kejahatan internasional, akan dapat diadili di Pengadilan
Indonesia.
Komitmen adanya pengadilan HAM dan KKR juga dijanjikan
dibentuk di Papua. Melalui UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Papua, negara berjanji kepada rakyat Papua tentang
pertanggungjawaban berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua
melalui dua instrumen yaitu Pengadilan HAM dan KKR. UU tersebut
menyatakan KKR dilakukan untuk ”melakukan klarifikasi sejarah dan
merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi” dalam
9
rangka menjaga persatuan bangsa.
Pada tahun 2004, terbentuk UU No. 27 tahun 2004 tentang
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang mengatur tentang
pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM masa lalu, mekanisme
10
penyelesaian di luar pengadilan dan rehabilitasi kepada korban.
Namun, selama tahun 2004-2006 pembentukannya sangat lambat, dan
11
Pemerintah hanya berhasil melakukan proses seleksi anggota KKR.
Pada tahun 2006, komitmen untuk penyelesaian pelanggaran
HAM masa lalu juga dinyatakan dalam konteks pelanggaran HAM berat
di Aceh. UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,
memandatkan adanya pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di
12
Aceh.
Pada tahun 2006 pula, terbentuk UU No. 13 tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, yang dapat dikatakan sebagai regulasi
7. Lihat pasal 47 UU No. 26/2000.
8. Istilah ”the most serious crimes ” merujuk pada istilah yang dinyatakan dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998.
Sebagai catatan, penjelasan pasal 7 UU No. 26/2000 menyatakan ”Kejahatan genosida dan kejahatan
terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan Rome Statute of The Intemational Criminal Court”
(Pasal 6 dan Pasal 7).
9. Lihat Pasal 44 UU No. 21/2001.
10. DPR dan Pemerintah pada saat itu, setelah melalui perdebatan yang panjang selama kurang lebih 16
bulan, akhirnya mengesahkan RUU KKR menjadi UU, meski disadari adanya kelemahan dalam
pengaturannya. Sejumlah organisasi masyarakat sipil memandang ada kelemahan dalam UU KKR, yakni
kurang sesuai dengan prinsip-prinsip berdasarkan hukum HAM internasional.
11. Lihat Progress Report, ”Pandangan Elsam atas Pembentukan KKR Terlambat Dua Tahun; Penundaan
Pembentukan KKR: Pengingkaran atas Platform Nasional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di
Masa Lalu”, ELSAM, 2006.
12. Lihat pasal 228 dan 229 UU No.11/2006.
53
dignitas
Volume VIII No. 1 Tahun 2012