RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

DISKURSUS Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat berlangsung panjang dan berliku. Gagasan pembentukan KKR misalnya, sebagai salah satu mekanisme untuk memper- tanggungjawabkan pelanggaran HAM masa lalu, telah muncul sejak 2 reformasi mulai bergulir tahun 1998. Pembentukan KKR mendapatkan basis legalnya dan menunjukkan komitmen negara yang kuat untuk menyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan. Ketetapan tersebut menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM masa lalu, dan menyatakan bahwa di masa lalu telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu diungkap demi menegakkan kebenaran. Ketetapan tersebut juga merekomendasikan 3 untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. ”Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa 4 dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.” UU Pengadilan HAM mengatur mekanisme pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan 5 terhadap kemanusiaan. Terhadap kejahatan-kejahatan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000, 6 dilakukan melalui pengadilan HAM ad hoc. 2 Munculnya gagasan ini juga dipengaruhi oleh pengalaman negara lain misalnya di Afrika Selatan dan sejumlah negara di Amerika Latin. Lihat Progress Report, ”Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi” ELSAM, 27 Januari 2006. 3. Lihat Ketetapan MPR No. V/2000. 4. Ketetapan MPR No. V/2000, Hal. 8. 5. Lihat pasal 7, 8 dan 9 UU No. 26/2000. Untuk melengkapi landasan hukum pengadilan HAM, pada tahun 2002, pemerintah menerbitkan 2 Peraturan Pemerintah (PP); 1) PP No. 2/2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM yang Berat dan PP No. 3/2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat. 6. Lihat pasal 43 UU No. 26/2000. 52
UU juga menyebut bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU ini tidak menutup kemungkinan 7 penyelesaiannya dilakukan oleh KKR yang dibentuk melalui UU. Berdasarkan UU tersebut, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap 8 kemanusiaan, yang termasuk dalam ”the most serious crimes” dan merupakan kejahatan internasional, akan dapat diadili di Pengadilan Indonesia. Komitmen adanya pengadilan HAM dan KKR juga dijanjikan dibentuk di Papua. Melalui UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, negara berjanji kepada rakyat Papua tentang pertanggungjawaban berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua melalui dua instrumen yaitu Pengadilan HAM dan KKR. UU tersebut menyatakan KKR dilakukan untuk ”melakukan klarifikasi sejarah dan merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi” dalam 9 rangka menjaga persatuan bangsa. Pada tahun 2004, terbentuk UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang mengatur tentang pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM masa lalu, mekanisme 10 penyelesaian di luar pengadilan dan rehabilitasi kepada korban. Namun, selama tahun 2004-2006 pembentukannya sangat lambat, dan 11 Pemerintah hanya berhasil melakukan proses seleksi anggota KKR. Pada tahun 2006, komitmen untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga dinyatakan dalam konteks pelanggaran HAM berat di Aceh. UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, memandatkan adanya pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di 12 Aceh. Pada tahun 2006 pula, terbentuk UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dapat dikatakan sebagai regulasi 7. Lihat pasal 47 UU No. 26/2000. 8. Istilah ”the most serious crimes ” merujuk pada istilah yang dinyatakan dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998. Sebagai catatan, penjelasan pasal 7 UU No. 26/2000 menyatakan ”Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan Rome Statute of The Intemational Criminal Court” (Pasal 6 dan Pasal 7). 9. Lihat Pasal 44 UU No. 21/2001. 10. DPR dan Pemerintah pada saat itu, setelah melalui perdebatan yang panjang selama kurang lebih 16 bulan, akhirnya mengesahkan RUU KKR menjadi UU, meski disadari adanya kelemahan dalam pengaturannya. Sejumlah organisasi masyarakat sipil memandang ada kelemahan dalam UU KKR, yakni kurang sesuai dengan prinsip-prinsip berdasarkan hukum HAM internasional. 11. Lihat Progress Report, ”Pandangan Elsam atas Pembentukan KKR Terlambat Dua Tahun; Penundaan Pembentukan KKR: Pengingkaran atas Platform Nasional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu”, ELSAM, 2006. 12. Lihat pasal 228 dan 229 UU No.11/2006. 53 dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012
Page 1 and 2:
Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3: dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 6 and 7: Tak pernah tuntasnya penyelesaian m
Page 8 and 9: Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12: Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16: Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17 and 18: segalanya hingga berdekade kemudian
Page 19 and 20: sebagai ekses dari upaya aparat kea
Page 21 and 22: Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24: Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25: kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 28 and 29: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 57 and 58: erat Timor-Timur pada tahun 1999 da
Page 59 and 60: yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 61 and 62: urges States to take action in acco
Page 63 and 64: Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66: Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67 and 68: Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 69 and 70: Proses pembentukan Komisi Kebenaran
Page 71 and 72: pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74: Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 78 and 79: DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 91 and 92: Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94: pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96: Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98: malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100: pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102: lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104: sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106:
habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108:
nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110:
selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112:
kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114:
ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115:
Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120:
”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122:
tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124:
Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125:
menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130:
KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132:
PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134:
PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135:
FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?