RH7yFQ

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran
HAM Berat di Indonesia dan
*)
Negara-negara Lain
Zainal Abidin
Abstract
A number of countries have succeeded in dealing with their past gross human
rights violations by using various methods that were crystallized in two models:
through court and the establishment of truth commission. A method was picked
based on the political context of each country. But in Indonesia, the two options
are on threshold of failure.
Keywords: Human Rights Tribunal, Truth Commission, Gross Violence of
Human Rights
A. Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia
Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia
sebenarnya sudah sangat jelas berdasarkan sejumlah instrumen hukum
yang telah dibentuk, di antaranya berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM. Penyelesaian tersebut, pada intinya berpijak
pada dua mekanisme, yakni terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di
masa lalu melalui mekanisme penghukuman pengadilan HAM adhoc
dan melalui mekanisme KKR, sedangkan pelanggaran HAM berat yang
terjadi setelah pembentukan UU Pengadilan HAM, dilakukan melalui
1
Pengadilan HAM.
Sejarah pembentukan kedua mekanisme penyelesaian tersebut
* Sebagian besar dalam tulisan ini juga dimuat dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Edisi 11 Volume 1 Tahun
2012 yang diterbitkan oleh Dirjen HAM, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia
1. Pembedaan ini merujuk pada Pasal 4, Pasal 43 dan Pasal 47 UU No. 26/2000. Pasal 43 menyebut
pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum adanya UU No. 26/2000 dilakukan dengan Pengadilan
HAM ad hoc, dan Pasal 47 menyebutkan menyebut pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum
adanya UU No. 26/2000 tidak tertutup kemungkinan dapat diselesaikan melalui KKR.
51