RH7yFQ
RH7yFQ
RH7yFQ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
39<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
Penutup<br />
Berkaca pada kasus Aceh, penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia<br />
memang sudah menjadi satu hal yang kusut. Instrumen-instrumen<br />
hukum yang tersedia—apalagi dengan dibatalkannya UU KKR—tidak<br />
mampu menerobos stagnasi ini. Bahkan, bukan para korban dan ahli<br />
warisnya saja yang semakin sukar untuk memperoleh kebenaran sebagai<br />
haknya, akan tetapi Presiden SBY pun tidak memiliki mekanisme yang<br />
legal ketika dia hendak meminta maaf kepada para korban. Ini suatu<br />
kondisi yang berlaku secara nasional, sementara pelanggaran HAM terus<br />
terjadi dan akumulatif, sebagaimana yang terjadi di Papua (konflik<br />
vertikal) dan kasus-kasus sengketa pertanahan (konflik horizontal).<br />
Untuk konteks Aceh, penyelesaian pelanggaran di masa konflik<br />
dapat dilihat sebagai arena politik di mana terjadi kontestasi antara<br />
persekongkolan elite berhadapan dengan para korban bersama<br />
organisasi masyarakat sipil. Sejak di meja perundingan Helsinki, masalah<br />
kejahatan masa lalu telah dimasukkan dalam laci perundingan oleh<br />
Martti Ahtisaari, dengan persetujuan pihak GAM dan RI. Hal ini lantas<br />
dilegalkan oleh Pansus RUU Pemerintahan Aceh. Apalagi, tidak lama<br />
kemudian MK membatalkan UU KKR. Kondisinya, pengadilan HAM<br />
belum dibentuk dan UU KKR—sebagai tempat sandaran hukum<br />
nasional bagi pembentukan KKR Aceh menurut pandangan elite politik<br />
Aceh dan Jakarta—dicabut.<br />
Namun, para korban dan OMS terus berikhtiar untuk adanya<br />
pembahasan dan pengesahan terhadap draf rancangan Qanun KKR<br />
yang sudah lama mereka formulasikan. Terakhir, dalam konteks<br />
Pemilukada 2012, ada negosiasi politik antara anggota parlemen dari<br />
Partai Aceh dan para pihak untuk membahas draf tersebut sebagai hak<br />
inisiatif DPRA, yang mana hal ini tidak terlepas dari janji politik saat<br />
pemilukada. Namun, korban dan OMS hendaknya tetap bersikap<br />
waspada dan kritis terhadap kemungkinan tindakan politik mereka di<br />
parlemen Aceh untuk mengorientasikan KKR sesuai dengan<br />
kepentingannya sebagai salah satu pihak yang potensial sebagai pelaku<br />
pelanggaran ham.<br />
Meskipun demikian, sebenarnya cukup penting untuk terus<br />
memperluas ikhtiar para korban dalam memonumenkan pelanggaran<br />
HAM, misalnya para korban dan OMS membentuk sebuah komisi<br />
historis, yang merupakan setengah perwujudan dari komisi kebenaran