RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh Berbagai organisasi masyarakat sipil, masyarakat dan keluarga korban tragedi Simpang KKA yang terjadi pada 3 Mei 1999 di Aceh Utara juga mengkonstruksi ritual peringatan atas tragedi tersebut. Selain 26 peringatan tahunan, mereka juga mendirikan monumen dengan grafiti: �Pemerintahan Aceh dan Pusat harus mengambil langkahlangkah kongkrit misalnya dengan membentuk tim-tim pencari fakta terhadap kasus masa lalu di Aceh untuk adanya sebuah pendomentasian kasus secara menyeluruh di Aceh, pemerintahan Aceh segera membentuk Qanun KKR Aceh. �Pemerintahan di tingkat Nasional harus segera mengesahkan undang-undang KKR Nasional yang sudah dicabut. �Pembentukan pengadilan HAM untuk Aceh menjadi bahagian dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM Aceh, mekanisme pengadilan HAM dan KKR saling berhubungan dalam proses pemberian rasa keadilan bagi korban. Demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat dan korban serta ahli warisnya di Jamboe Keupok, Bakongan, Aceh Selatan. Mereka mendirikan sebuah monumen untuk mengenang 16 warga sipil yang menjadi korban massal. Saburan, salah seorang anak korban, mengatakan: ”Negara melakukan kejahatan, kami tidak ingin melupakan. Apalagi sampai sekarang keadilan dan tanggung jawab negara belum terwujud… Tugu ini penting sebagai bukti sejarah. Setidaknya menjadi pengobat hati 27 kami para korban dan kami tetap menuntut hak.” Di Banda Aceh, Keluarga korban penghilangan paksa se-Aceh (Kagundah) meminta agar Pemerintah Aceh membentuk qanun KKR. Hasil Kongres, menurut sekretaris jenderal Kagundah, Rukaiyah: ”Orang-orang yang hilang semasa konflik itu merupakan tulang punggung bagi keluarga. Sekarang mereka tidak ada lagi, sehingga para keluarga korban kesulitan memenuhi nafkahnya… Ini harus ditunjukkan sebagai wujud kepedulian pemerintah untuk mendukung keberlangsungan 28 perdamaian yang berkeadilan di Aceh.” 26. http://atjehlink.com/tragedi-simpang-kka-keadilan-bukan-sebatas-tugu/ 27. VHRmedia, 28 Oktober 2011. 28. Waspada Online, 15 October 2009. 38
39 dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012 Penutup Berkaca pada kasus Aceh, penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia memang sudah menjadi satu hal yang kusut. Instrumen-instrumen hukum yang tersedia—apalagi dengan dibatalkannya UU KKR—tidak mampu menerobos stagnasi ini. Bahkan, bukan para korban dan ahli warisnya saja yang semakin sukar untuk memperoleh kebenaran sebagai haknya, akan tetapi Presiden SBY pun tidak memiliki mekanisme yang legal ketika dia hendak meminta maaf kepada para korban. Ini suatu kondisi yang berlaku secara nasional, sementara pelanggaran HAM terus terjadi dan akumulatif, sebagaimana yang terjadi di Papua (konflik vertikal) dan kasus-kasus sengketa pertanahan (konflik horizontal). Untuk konteks Aceh, penyelesaian pelanggaran di masa konflik dapat dilihat sebagai arena politik di mana terjadi kontestasi antara persekongkolan elite berhadapan dengan para korban bersama organisasi masyarakat sipil. Sejak di meja perundingan Helsinki, masalah kejahatan masa lalu telah dimasukkan dalam laci perundingan oleh Martti Ahtisaari, dengan persetujuan pihak GAM dan RI. Hal ini lantas dilegalkan oleh Pansus RUU Pemerintahan Aceh. Apalagi, tidak lama kemudian MK membatalkan UU KKR. Kondisinya, pengadilan HAM belum dibentuk dan UU KKR—sebagai tempat sandaran hukum nasional bagi pembentukan KKR Aceh menurut pandangan elite politik Aceh dan Jakarta—dicabut. Namun, para korban dan OMS terus berikhtiar untuk adanya pembahasan dan pengesahan terhadap draf rancangan Qanun KKR yang sudah lama mereka formulasikan. Terakhir, dalam konteks Pemilukada 2012, ada negosiasi politik antara anggota parlemen dari Partai Aceh dan para pihak untuk membahas draf tersebut sebagai hak inisiatif DPRA, yang mana hal ini tidak terlepas dari janji politik saat pemilukada. Namun, korban dan OMS hendaknya tetap bersikap waspada dan kritis terhadap kemungkinan tindakan politik mereka di parlemen Aceh untuk mengorientasikan KKR sesuai dengan kepentingannya sebagai salah satu pihak yang potensial sebagai pelaku pelanggaran ham. Meskipun demikian, sebenarnya cukup penting untuk terus memperluas ikhtiar para korban dalam memonumenkan pelanggaran HAM, misalnya para korban dan OMS membentuk sebuah komisi historis, yang merupakan setengah perwujudan dari komisi kebenaran
Page 1 and 2: Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3: dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 6 and 7: Tak pernah tuntasnya penyelesaian m
Page 8 and 9: Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12: Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16: Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17 and 18: segalanya hingga berdekade kemudian
Page 19 and 20: sebagai ekses dari upaya aparat kea
Page 21 and 22: Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24: Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25: kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 28 and 29: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53 and 54: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 55 and 56: UU juga menyebut bahwa pelanggaran
Page 57 and 58: erat Timor-Timur pada tahun 1999 da
Page 59 and 60: yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 61 and 62: urges States to take action in acco
Page 63 and 64: Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66: Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67 and 68: Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 69 and 70: Proses pembentukan Komisi Kebenaran
Page 71 and 72: pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74: Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 78 and 79: DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 91 and 92:
Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94:
pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96:
Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98:
malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100:
pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102:
lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104:
sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106:
habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108:
nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110:
selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112:
kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114:
ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115:
Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120:
”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122:
tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124:
Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125:
menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130:
KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132:
PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134:
PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135:
FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?