RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh dan Rekonsiliasi (KKR) dibentuk dan dijalankan, ketiga mengapa kinerja Badan Reintegrasi Damai-Aceh (BRA) sampai kini belum maksimal dalam menjalankan program reintegrasi untuk korban 19 konflik. Namun Gubernur Irwandi tak serius menanggapi keluhan para ulama. Dia hanya mengatakan agar para korban bersabar. Lalu, dia mengalihkan perbincangan dengan para korban ke persoalan kebutuhan lain yang mendesak, yakni pembentukan Komisi Komplain sebagaimana yang diamanatkan MoU Helsinki. ”Ini juga belum terbentuk, padahal ini sangat penting. Karena pada waktu terjadi konflik, banyak rumah, toko, kendaraan masyarakat yang dibakar dan diambil paksa. Sampai sekarang belum ada proses penggantiannya. Dalam perjanjian damai, masalah ini harus 20 dilaksanakan, agar orang yang jadi korban bisa mendapat ganti rugi.” Konsekuensi logis dari sikap Gubernur Irwandi yang menggantungkan pembentukan KKR Aceh pada payung hukum nasional berdampak pada gagalnya upaya 35 anggota DPR Aceh periode 2004-2009 yang menggunakan hak inisiatif mereka mengajukan draf rancangan qanun KKR untuk dibahas, menjadi gagal. Salah seorang inisiator, Muklis Mukhtar menjelaskan bahwa ”ada penjelasan dari Pemerintah Aceh yang meminta ditunda, maka semangat dari tim ini 21 sempat buyar.” Ketika berkunjung ke Aceh, Martti Ahtisaari mengakui masih adanya butir-butir dalam MoU Helsinki yang belum diimplementasikan, khususnya yang menyangkut pembentukan pengadilan HAM dan KKR, namun hal ini menjadi tanggungjawab Pemerintah sepenuhnya. ”Adalah menjadi kewenangan polisi untuk menyelidiki dan menindak para pelakunya, sehingga jangan sampai menjadi ancaman bagi masa 22 depan perdamaian Aceh.” Dalam hal ini cara pandang Pemerintah Aceh (termasuk staf ahli gubernur) dan Martti Ahtisaari dalam melihat siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pembentukan pengadilan HAM dan KKR adalah Pemerintah Pusat. Dalam bahasa staf ahli Gubernur, M Nur Rasyid, ”Pemerintah RI masih punya utang, antara lain belum 19. Serambi, 7 September 2007. 20. Serambi, 7 September 2007. 21. Serambi, 11 Februari 2009. 22. Serambi, 26 Februari 2009. 36
37 dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012 23 terbentuknya KKR.” Meskipun demikian kondisi politik di Aceh, para aktivis organisasi masyarakat sipil dan para korban tetap melakukan ikhtiar untuk pembentukan pengadilan HAM dan KKR. Harapan itu kembali muncul paska Pemilu 2009 karena Partai Aceh mendominasi kursi parlemen di provinsi. Partai ini mendapat 33 dari 69 kursi DPR Aceh. Mereka menuntut segera pembahasan dan pengesahan rancangan qanun KKR. Direktur AJMI, Hendra Budian mengatakan: ”Kepada Dewan baru agar sesegera mungkin mengesahkan Qanun KKR demi 24 menjawab rasa keadilan bagi korban konflik.” Gubernur Irwandi pun kian mempertegas sikap politiknya perihal ini: ”Yang sangat penting untuk kita minta perubahan adalah Pasal 229 tentang pembentukan KKR. Dalam UUPA disebutkan kalau pembentukan KKR Aceh harus dibentuk berdasarkan UU. Dalam penjelasan UUPA, UU yang menjadi cantolan KKR Aceh adalah UU No 27 Tahun 2004 tentang KKR nasional. Masalahnya UU KKR itu sudah dibatalkan oleh MK. Untuk menunggu UU yang baru, kita membutuhkan waktu yang lama. Kalau Aceh membentuk KKR dengan menggunakan payung hukum qanun, perdebatan hukum akan panas lagi. Alangkah sangat bijak kalau kita minta agar Pasal 229 ini direvisi, sehingga kita tidak perlu menunggu UU lagi untuk pembentukan KKR 25 Aceh.” 4. Korban Memonumenkan Kebenaran Di tingkat bawah, masyarakat memiliki ikhtiarnya sendiri dalam mengingat pelanggaran hak asasi manusia sepanjang konflik berlangsung. Warga Pusong di Kota Lhokseumawe bersama dengan Komunitas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Aceh Utara dan Lhokseumawe (K2HAU) mengadakan ritual tahunan berupa doa bersama dan menyantuni anak yatim dalam mengenang tragedi penyiksaan di Gedung KNPI, pada 9 Januari 1999. Dalam peristiwa ini lima warga sipil meninggal, 23 luka berat dan 21 luka ringan. Mereka juga mendesak Pemerintah di Jakarta dan Gubernur Aceh untuk membentuk pengadilan HAM dan KKR sesuai amanat MoU Helsinki. 23. Serambi, 28 Agustus 2009. 24. Serambi, 1 Oktober 2009. 25. Materi disampaikan pada diskusi politik dengan tema: Menjaring Aspirasi Rakyat Aceh dalam Revisi UUPA, bertempat di Anjong Mon Mata Banda Aceh tanggal 21 April 2010 yang dilaksanakan DPP Partai Rakyat Aceh (PRA).
Page 1 and 2: Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3: dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 6 and 7: Tak pernah tuntasnya penyelesaian m
Page 8 and 9: Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12: Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16: Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17 and 18: segalanya hingga berdekade kemudian
Page 19 and 20: sebagai ekses dari upaya aparat kea
Page 21 and 22: Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24: Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25: kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 28 and 29: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53 and 54: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 55 and 56: UU juga menyebut bahwa pelanggaran
Page 57 and 58: erat Timor-Timur pada tahun 1999 da
Page 59 and 60: yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 61 and 62: urges States to take action in acco
Page 63 and 64: Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66: Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67 and 68: Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 69 and 70: Proses pembentukan Komisi Kebenaran
Page 71 and 72: pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74: Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 78 and 79: DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 88 and 89:
DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 91 and 92:
Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94:
pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96:
Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98:
malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100:
pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102:
lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104:
sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106:
habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108:
nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110:
selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112:
kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114:
ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115:
Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120:
”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122:
tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124:
Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125:
menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130:
KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132:
PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134:
PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135:
FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?