RH7yFQ
RH7yFQ
RH7yFQ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
37<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
23<br />
terbentuknya KKR.”<br />
Meskipun demikian kondisi politik di Aceh, para aktivis<br />
organisasi masyarakat sipil dan para korban tetap melakukan ikhtiar<br />
untuk pembentukan pengadilan HAM dan KKR. Harapan itu kembali<br />
muncul paska Pemilu 2009 karena Partai Aceh mendominasi kursi<br />
parlemen di provinsi. Partai ini mendapat 33 dari 69 kursi DPR Aceh.<br />
Mereka menuntut segera pembahasan dan pengesahan rancangan<br />
qanun KKR. Direktur AJMI, Hendra Budian mengatakan: ”Kepada<br />
Dewan baru agar sesegera mungkin mengesahkan Qanun KKR demi<br />
24<br />
menjawab rasa keadilan bagi korban konflik.” Gubernur Irwandi pun<br />
kian mempertegas sikap politiknya perihal ini:<br />
”Yang sangat penting untuk kita minta perubahan adalah Pasal 229<br />
tentang pembentukan KKR. Dalam UUPA disebutkan kalau<br />
pembentukan KKR Aceh harus dibentuk berdasarkan UU. Dalam<br />
penjelasan UUPA, UU yang menjadi cantolan KKR Aceh adalah UU<br />
No 27 Tahun 2004 tentang KKR nasional. Masalahnya UU KKR itu<br />
sudah dibatalkan oleh MK. Untuk menunggu UU yang baru, kita<br />
membutuhkan waktu yang lama. Kalau Aceh membentuk KKR dengan<br />
menggunakan payung hukum qanun, perdebatan hukum akan panas lagi.<br />
Alangkah sangat bijak kalau kita minta agar Pasal 229 ini direvisi,<br />
sehingga kita tidak perlu menunggu UU lagi untuk pembentukan KKR<br />
25<br />
Aceh.”<br />
4. Korban Memonumenkan Kebenaran<br />
Di tingkat bawah, masyarakat memiliki ikhtiarnya sendiri dalam<br />
mengingat pelanggaran hak asasi manusia sepanjang konflik<br />
berlangsung. Warga Pusong di Kota Lhokseumawe bersama dengan<br />
Komunitas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Aceh Utara dan<br />
Lhokseumawe (K2HAU) mengadakan ritual tahunan berupa doa<br />
bersama dan menyantuni anak yatim dalam mengenang tragedi<br />
penyiksaan di Gedung KNPI, pada 9 Januari 1999. Dalam peristiwa ini<br />
lima warga sipil meninggal, 23 luka berat dan 21 luka ringan. Mereka juga<br />
mendesak Pemerintah di Jakarta dan Gubernur Aceh untuk membentuk<br />
pengadilan HAM dan KKR sesuai amanat MoU Helsinki.<br />
23. Serambi, 28 Agustus 2009.<br />
24. Serambi, 1 Oktober 2009.<br />
25. Materi disampaikan pada diskusi politik dengan tema: Menjaring Aspirasi Rakyat Aceh dalam Revisi<br />
UUPA, bertempat di Anjong Mon Mata Banda Aceh tanggal 21 April 2010 yang dilaksanakan DPP Partai<br />
Rakyat Aceh (PRA).