RH7yFQ

35
dignitas
Volume VIII No. 1 Tahun 2012
”Kami sudah menerima surat permohonan dari Gubernur (NAD)
Irwandi Yusuf agar pemerintah segera mengeluarkan keputusan mengenai
pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Surat itu akan
16
menjadi pertimbangan penyegeraan pembentukan KKR.”
Perihal pembentukan KKR juga dibicarakan dalam pertemuan
Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Damai Aceh, yang
merupakan forum perwakilan Pemerintah Pusat yang berkantor di
Aceh. Anggota FKK, Masykur, meyakinkan bahwa Pusat siap untuk
membentuk KKR, dan dia justru meragukan kesiapan Pemerintah Aceh
dan pihak GAM.
”Dari hasil rapat tersebut memang telah kita sepakati untuk perancangan
Perpu bagi pembentukan KKR di Aceh secara lebih spesifik, mengingat
acuan dasar pembentukan KKR yang didasarkan pada UU No 27
Tahun 2004 Tentang KKR, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Saat ini Perpu tersebut sedang dalam proses persiapan…. Pada prinsipnya
pemerintah pusat siap untuk membentuk KKR dan pengadilan HAM di
Aceh, sekarang pertanyaannya adalah apakah pihak yang dulunya
17
bertikai siap untuk menerimanya.”
Di lain pihak, ternyata rancangan qanun KKR tidak masuk
dalam Program Legislasi DPRA 2007, meski sudah diamanatkan dalam
MoU Helsinki dan UUPA. Sejumlah organisasi masyarakat sipil pun
menyikapinya dengan mendesak Pemerintah RI untuk segera
membentuk KKR di Aceh sebagai perwujudan pengakuan terhadap
18
kehormatan para korban dan ahli warisnya.
Di tingkat bawah, gerakan masyarakat sipil sudah
mensosialisasikan pembentukan KKR Aceh kepada para ulama. Aksi
mereka mendapatkan dukungan dari ulama Aceh yang terhimpun dalam
Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA).
Dalam sebuah kesempatan, Sekretaris Jendral HUDA, Tgk
Faisal Ali, mengatakan bahwa korban konflik mempertanyakan tiga poin
kepada Gubernur Irwandi. Ketiga poin tersebut adalah kapan
pengadilan HAM di Aceh bisa dilaksanakan, kapan Komisi Kebenaran
16. Kompas, 27 November 2007.
17. Serambi, 4 Oktober 2007.
18. Serambi, 19 Agustus 2007.