RH7yFQ
RH7yFQ
RH7yFQ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
keberadaan KKR di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 229. Namun<br />
dicabutnya UU KKR oleh MK membuat KKR di Aceh tidak memiliki<br />
basis legalnya karena dalam Pasal 229 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh<br />
dinyatakan bahwa KKR Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari<br />
KKR Nasional.<br />
Berikut adalah ketentuan mengenai HAM—termasuk KKR<br />
Aceh—yang diatur dalam UU Pemerintahan Aceh:<br />
33<br />
dignitas<br />
Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />
Pasal 228<br />
(1) Untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara<br />
pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sesudah Undang-Undang<br />
ini diundangkan dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh.<br />
(2) Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud<br />
pada ayat (1) memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi,<br />
dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.<br />
Pasal 229<br />
(1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini<br />
dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.<br />
(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud<br />
pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi<br />
Kebenaran dan Rekonsiliasi.<br />
(3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan<br />
peraturan perundang-undangan.<br />
(4) Dalam menyelesaikan kasus pelangggaran hak asasi manusia di Aceh,<br />
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat<br />
mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam<br />
masyarakat.<br />
Pasal 230<br />
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan,<br />
penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya<br />
penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur<br />
dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.<br />
Sumber: UU No. 11 Tahun 2006