RH7yFQ

FOKUS
Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh
desentralisasi (penyerahan kewenangan Pusat ke Aceh) dan
dekonsentrasi (pelimpahan kewenangan), persoalan implementasi
syariat Islam agar tidak menjadi jalan bagi gerakan syariatisasi negara,
serta masalah model demokrasi lokal, termasuk di dalamnya mekanisme
9
pemilihan kepala daerah dan ketentuan mengenai partai politik lokal.
Koalisi organisasi masyarakat sipil yang sejak masa konflik telah
mengadvokasi persoalan pelanggaran HAM menganggap tindakan
politik dalam pembahasan RUU di DPR dengan mengamputasi poin
penting terkait HAM sebagai tindakan ”merampas hak keadilan
korban.” Mereka juga menilai tindakan politik tersebut telah ”merusak
10
tatanan hukum nasional yang menjamin keadilan.”
Pada saat yang hampir bersamaan, pada konteks nasional,
munculnya gagasan pembentuk KKR Aceh memicu kembali desakan
untuk segera membentuk KKR Nasional karena keberadaannya berelasi
dengan keberadaan KKR Aceh. Kaitan ini sesuai dengan rumusan RUU
Aceh yang sedang dibahas oleh Pansus DPR.
Sutradara Ginting, salah seorang politikus PDIP, menegaskan
bahwa ”kalau KKR nasional tidak segera dibentuk, KKR di Aceh juga
11
tidak bisa jalan.” Oleh karena itu PDIP mendesak Presiden SBY untuk
segera membentuk KKR Nasional.
Pendapat lain muncul setelah Mahkamah Konstitusi mencabut
UU KKR sehingga pembentukan KKR Nasional yang ditunda-tunda
itu justru mendapat landasan hukum untuk tidak dibentuk. Akibatnya,
muncul kecemasan terhadap kemungkinan pembentukan KKR Aceh,
meski Ketua MK, Jimly Asshidiqie, mengklarifikasinya. Jimly
mengatakan:
”KKR NAD tidak terkait dengan UU KKR. Itu ada kaitannya dengan
UU PA sendiri... Kalau mau lewat mekanisme KKR, bisa dibuat lagi UU
KKR yang sesuai dengan UUD dan instrumen hukum internasional. Ini
12
(UU KKR lama) kok kompensasi dikaitkan dengan amnesti…”
RUU Aceh pun akhirnya disahkan menjadi UU No. 11 tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini memang menjamin
9. Kompas, 1 April 2006.
10. Siaran Pers No. 15/Siaran Pers/VII/2006, Jakarta, 4 Juli 2006. Perihal ini ada kecemasan politik dari
Fraksi PDIP: ”Tidak adil jika kemudian anggota Gerakan Aceh Merdeka terbebas karena telah
memperoleh amnesti, sedangkan para anggota TNI/Polri terancam diadili. Karena itu, F-PDIP
mengusulkan pemberian amnesti kepada semua pihak pelaku konflik di masa lampau sebelum
terbentuknya pengadilan HAM dan KKR.” Kompas, 18 Mei 2006.
11. Koran Tempo, 20 Juni 2006.
12. Detikcom, 8 Desember 2006. Kajian Elsam atas Keputusan MK tentang pencabutan UU KKR
menyatakan, antara lain, membuka jalan bagi terbentuknya kultur impunitas di Indonesia. Elsam,
”Menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Hak Konstitusional,” Seri Briefing Paper No. 01 Januari 2007.
32