RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh pihak yang berkuasa saat ini bergeming untuk membahas upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu Aceh itu. Tentu saja mandegnya upaya ini tidak sejalan dengan cita Republik sebagai sebuah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Konstitusi. Sangat disayangkan karena realitas yang terjadi sekarang seakan-akan merupakan penegasian eksistensi Republik sebagai negara hukum, dan sebagai sebuah negara modern yang memiliki Konstitusi yang mencerminkan penghormatan dan kehendak penegakan HAM. Memang bila dilihat dari konteks historis, sejak berdirinya Indonesia pada 1945, Republik ini belum memiliki fondasi politik yang cukup kuat untuk mewujudkan penghormatan dan kemauan penegakan HAM sebagai sebuah realitas. Ini dibuktikan dengan amat sedikitnya proses peradilan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan. Dengan kata lain, Republik ini memiliki tradisi politik yang cukup kuat untuk mengakumulasi kejahatan kemanusiaan. Sejak Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada 1999-2002, HAM telah menjadi bagian yang integral dalam Konstitusi. Jumlah pasal-pasalnya lebih banyak dibanding pasal yang berkenaan dengan keamanan dan pertahanan. Amandemen menghasilkan pembatasan jabatan Presiden maupun Kepala Daerah. Di level pusat telah mengalami pergantian rezim penguasa paska Reformasi 1998, sedang di Aceh telah berlangsung dua kali pemilukada (2006 dan 2012), serta satu kali perubahan komposisi anggota Parlemen Aceh, yang kini dikuasai dan didominasi oleh golongan politik yang menjadi lokomotif gerakan kemerdekaan Aceh. Pertanyaan besarnya mengapa perbaikan kondisi hukum dan politik, baik di level Pusat maupun di Aceh ini, tidak kunjung memberikan kebenaran dan keadilan terhadap korban konflik Aceh? Padahal kejahatan kemanusiaan sebagai fakta sosial (yang terus bergerak menjadi fakta sejarah) tidak terbantahkan. Bukankah ikhtiar memberikan kebenaran dan keadilan pada korban dan pelaku merupakan perwujudan pernyataan diri sebagai negara hukum? Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan penuntasan kejahatan masa lalu di Aceh? Untuk menjawab persoalan di atas, tulisan ini memaparkan kembali catatan-catatan tentang perdebatan antara pihak RI dan GAM di meja perundingan di Helsinki, proses pengadopsian resolusi masalah 26
pelanggaran HAM dalam UU Pemerintahan Aceh, serta ikhtiar organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mendorong adanya sebuah qanun tentang komisi kebenaran. 1. Martti: ”Merumitkan Hidup” Jika merujuk pada catatan proses perundingan di Helsinki versi Hamid Awaluddin, sebenarnya tidak ada agenda untuk membahas masalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM selama konflik. Delegasi RI tidak memasukkannya dalam agenda perundingan secara spesifik. Delegasi RI hanya mengusulkan pembahasan terkait topik 1 ”penghargaan pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.” Baru pada perundingan putaran kedua, Nurdin Abdul Rahman, salah seorang delegasi GAM melontarkan topik ini. Nurdin sendiri memang ditangkap pada 1990 di masa Aceh distatuskan oleh Rezim Orde Baru sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah. Lalu, setelah dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Tetapi dengan adanya Reformasi 1998, ia bebas setelah menjalani 2 hukuman selama 10 tahun. Dalam perundingan Helsinki putaran kedua itu Nurdin mengatakan: ”Untuk urusan hak asasi manusia dan keadilan, kita harus lakukan investigasi yang dilaksanakan oleh lembaga mandiri internasional. Saya 3 telah mengalami penganiayaan dalam penjara.” Pengajuan masalah pelanggaran HAM oleh Nurdin dinilai 4 Hamid Awaluddin sebagai sesuatu hal yang sangat personal Nurdin Abdul Rahman. Menurut Hamid Awaluddin, pengalaman Nurdin itu selalu dijadikan titik tolak pembicaraan masalah pelanggaran HAM dan permintaan untuk adanya solusi. Hamid Awaluddin, sebagai ketua delegasi RI, merespon panjang-lebar untuk persoalan HAM tersebut secara normatif, setelah diinterupsi oleh Martti Ahtisaari dengan istirahat minum teh dan kopi terlebih dahulu. 1. Awaluddin, Damai Di Aceh: Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki. Jakarta: CSIS, 2008. Halaman 72. 2. http://www.analisadaily.com/news/read/2012/04/18/46237/turut_membidani_mou_helsinki/ 3. Ibid, halaman 129. 4. Ibid, halaman 111. 27 dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012
Page 1 and 2: Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3: dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 6 and 7: Tak pernah tuntasnya penyelesaian m
Page 8 and 9: Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12: Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16: Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17 and 18: segalanya hingga berdekade kemudian
Page 19 and 20: sebagai ekses dari upaya aparat kea
Page 21 and 22: Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24: Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25: kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 30 and 31: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53 and 54: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 55 and 56: UU juga menyebut bahwa pelanggaran
Page 57 and 58: erat Timor-Timur pada tahun 1999 da
Page 59 and 60: yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 61 and 62: urges States to take action in acco
Page 63 and 64: Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66: Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67 and 68: Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 69 and 70: Proses pembentukan Komisi Kebenaran
Page 71 and 72: pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74: Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 78 and 79:
DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 91 and 92:
Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94:
pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96:
Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98:
malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100:
pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102:
lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104:
sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106:
habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108:
nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110:
selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112:
kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114:
ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115:
Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120:
”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122:
tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124:
Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125:
menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130:
KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132:
PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134:
PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135:
FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?