RH7yFQ

FOKUS
Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh
pihak yang berkuasa saat ini bergeming untuk membahas upaya
penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu Aceh itu.
Tentu saja mandegnya upaya ini tidak sejalan dengan cita
Republik sebagai sebuah negara hukum sebagaimana termaktub dalam
Konstitusi. Sangat disayangkan karena realitas yang terjadi sekarang
seakan-akan merupakan penegasian eksistensi Republik sebagai negara
hukum, dan sebagai sebuah negara modern yang memiliki Konstitusi
yang mencerminkan penghormatan dan kehendak penegakan HAM.
Memang bila dilihat dari konteks historis, sejak berdirinya
Indonesia pada 1945, Republik ini belum memiliki fondasi politik yang
cukup kuat untuk mewujudkan penghormatan dan kemauan penegakan
HAM sebagai sebuah realitas. Ini dibuktikan dengan amat sedikitnya
proses peradilan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan. Dengan kata
lain, Republik ini memiliki tradisi politik yang cukup kuat untuk
mengakumulasi kejahatan kemanusiaan.
Sejak Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada 1999-2002,
HAM telah menjadi bagian yang integral dalam Konstitusi. Jumlah
pasal-pasalnya lebih banyak dibanding pasal yang berkenaan dengan
keamanan dan pertahanan. Amandemen menghasilkan pembatasan
jabatan Presiden maupun Kepala Daerah. Di level pusat telah
mengalami pergantian rezim penguasa paska Reformasi 1998, sedang di
Aceh telah berlangsung dua kali pemilukada (2006 dan 2012), serta satu
kali perubahan komposisi anggota Parlemen Aceh, yang kini dikuasai
dan didominasi oleh golongan politik yang menjadi lokomotif gerakan
kemerdekaan Aceh.
Pertanyaan besarnya mengapa perbaikan kondisi hukum dan
politik, baik di level Pusat maupun di Aceh ini, tidak kunjung memberikan
kebenaran dan keadilan terhadap korban konflik Aceh? Padahal
kejahatan kemanusiaan sebagai fakta sosial (yang terus bergerak menjadi
fakta sejarah) tidak terbantahkan.
Bukankah ikhtiar memberikan kebenaran dan keadilan pada
korban dan pelaku merupakan perwujudan pernyataan diri sebagai
negara hukum? Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan
penuntasan kejahatan masa lalu di Aceh?
Untuk menjawab persoalan di atas, tulisan ini memaparkan
kembali catatan-catatan tentang perdebatan antara pihak RI dan GAM
di meja perundingan di Helsinki, proses pengadopsian resolusi masalah
26