RH7yFQ

Ikhtiar Mencuci
”Karpet Martti” di Aceh
Otto Syamsuddin Ishak
Abstract
The conflict between GAM and RI ended with the Helsinki MoU agreement on
15 August 2005. The hope to deal with past human rights violations in Aceh
appeared several times, but always ended in failures. This article explores the
failures to deal with past human rights violations in Aceh inspite of the political
change occured in the region
Keywords: Aceh, Human Rights, Past Human Rights Violation
Pendahuluan
Harapan pertama penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Aceh
muncul dalam perundingan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-RI di
Helsinki (2005), tapi gagal. Harapan kedua muncul ketika pembahasan
draf RUU Pemerintahan Aceh (2006), tapi gagal lagi. Harapan ketiga
sempat bangkit paska pemilukada gubernur (2006) yang dimenangkan
oleh golongan politik yang dahulunya pejuang, tetapi gagal juga.
Paska Pemilu 2009 muncul lagi harapan ketika kursi parlemen
provinsi didominasi oleh Partai Aceh (2009), tapi masih gagal juga.
Harapan kelima timbul manakala kandidat gubernur/wakil gubernur
dari Partai Aceh menang dalam pemilukada (2012), dan kini draft qanun
KKR dijanjikan akan dibahas di parlemen provinsi Aceh. Apakah
nantinya akan muncul qanun KKR sebagai instrumen untuk mencuci
sebagian ”Karpet Martti” yang masih bersimbah darah?
Hal yang sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada elite politik,
militer, gerilyawan dan milisi—baik secara sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama—yang berani mengatakan atau sebaliknya
membantah di depan publik perihal adanya pelanggaran HAM yang
terjadi selama hampir tiga dasawarsa konflik GAM-RI di Aceh. Semua
25