RH7yFQ

More documents

Recommendations

Info

FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokrasi bertahun terdepolitisasi adalah integritas kebangsaan itu sendiri. Bung Karno ada benarnya: ”perjuanganku lebih mudah dibandingkan perjuangan kalian nanti, karena sekarang aku berjuang melawan penjajah (bangsa asing), tapi akan lebih berat lagi perjuangan kalian, karena akan melawan bangsa kalian sendiri” Keinginan menghapus mimpi buruk masa lalu dan memelihara kebebasan masa kini malah membuat perhitungan dengan mantan penguasa rejim otoritarian kerap berbatas-batas. Hingga kini, tak satu ulasan tentang peralihan politik di berbagai negeri berani menyimpulkan bahwa setelah segala tindakan mengadili pimpinan diktator otoritarian, perhitungan dengan masa lalu selesai. Chile, setelah 20 tahun masih mengadili anggota junta militer. Demikian pula Argentina. Setelah 14 tahun menginterogasi mantan penguasa Orde Baru, kita justru diperhadapkan pada belantara sisa otoritarian yang tidak berujung. Reformasi 1998 melahirkan pengadilan HAM, suatu pengadilan paling menyeramkan untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. UU No. 26/2000 memerintahkan Komisi Nasional HAM membuat laporan pro-justicia yang menjadikannya lembaga paling prestisius dengan kewenangan mengkalkulasi perbuatan setingkat pimpinan negara. Namun pengadilan HAM dihadang oleh prosedur pembuktian yang merujuk pada kitab hukum pidana buatan pemerintah colonial, yang hanya mengenal kejahatan terorganisir. Belum sampai ke ranah pengadilan, sejak pagi-pagi Kejaksaan Agung menolak Komnas HAM, baik laporannya maupun data dan faktanya. Akhirnya tak satupun pengadilan menghukum pimpinan orkestra kekerasan Orde Baru. Selain laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan, komisi penyelidik dua negara Indonesia dan Timor Leste tahun 2007, tak ada laporan yang mengungkap kebenaran. Pernyataan komandan militer, pendapat akademisi, dakwaan Jaksa hingga pertimbangan hakim sama menyebut peristiwa paling tragis di republik ini sebagai bentrokan antar kelompok (Agung Putri, 2008). Tragedi 1965 dijelaskan sebagai langkah aparat keamanan memulihkan ketertiban akibat bentrokan antara kelompok pro dan anti komunis. Pembunuhan massal Tanjung Priok 1984 dijelaskan sebagai upaya aparat keamanan mempertahankan diri dari amukan massa. Kekerasan selama jajak pendapat di Timor Leste 16
sebagai ekses dari upaya aparat keamanan mencegah konflik antara gerakan pro-kemerdekaan dan pro-integrasi. Prosedur yudisial begitu sulit menggugat kekerasan negara, kekerasan oleh aparatur negara terhadap warganya. Negara dalam khazanah pikiran orang Indonesia adalah bangunan moral dan politis bangsa. Negara bukan institusi hukum tetapi pencapaian historis gerakan anti kolonial. Negara yang rapuh serta merta akan menggerogoti bangsa (Latif, 2012). Tetapi lebih dari soal persepsi, kebijakan pemulihan ketertiban mau tak mau menyeret lembaga negara, Kejaksaan Agung salah satunya. Lembaga ini dalam riwayatnya menjadi lembaga pemberi pembenaran hukum bagi kekerasan. Kejaksaan Agung atas masukan-masukan dari tim psikologi, Fakultas Psikologi UI, menggolongkan warga ke dalam golongan A, B, C, yang menentukan jenis hukuman mulai dari hukuman mati, penjara seumur hidup atau pembuangan. Lembaga ini berkuasa menetapkan suatu perkara sebagai tindak pidana khusus, tindakan membahayakan keamanan negara, di bawah undang-undang subversi. Kejaksaan Agung membuat operasi berdarah di tahun 1965 berlandas hukum. Di bawah kendali operasi besar pemulihan keamanan- Kopkamtib tahun 1965, Kejaksaan Agung memimpin Operasi Justisi, dengan wewenang membuang orang, mengeksekusi mati dan menguasai 6 seluruh tempat pembuangan tahanan politik. Ialah alat hukum yang menjalankan fungsi politik. Sekalipun kewenangannya kini diciutkan melalui revisi UU Kejaksaan dan kewenangan historisnya yaitu melarang peredaran buku dilucuti melalui keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010, namun ia tetap mengabdi pada otoritarianisme, terutama meninjau dakwaan jaksa atas perkara pelanggaran HAM di 7 pengadilan HAM. Demikian pula dengan pengadilan. Sekalipun Mahkamah Agung telah menjadi lembaga judisial independen, pengadilan HAM 6. Lembaga ini dalam satu dekade juga menjalankan perdagangan, mengantarkan panen beras dari Pulau Buru ke Pulau Ambon, atau memasok kebutuhan garam dari Jawa ke Pulau Buru. Pulau Buru adalah tempat pembuangan para simpatisan Sukarno dan PKI. Detil penggambaran hubungan antar lembaga ini lihat Pramoedya Ananta Toer, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Jakarta, Lentera, 1995. 7. Elsam memantau persidangan di Pengadilan HAM ad hoc dan membuat catatan hasil pemantauan. Lihat www.elsam.or.id . Lihat juga beberapa catatan pengadilan David Cohen dalam http://ictj.org/publication/intended-fail-trials-ad-hoc-human-rights-court-jakarta 17 dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012
Page 1 and 2: Volume VIII No. 1 Tahun 2012 ISSN 1
Page 3: dignitas Jurnal Hak Asasi Manusia D
Page 6 and 7: Tak pernah tuntasnya penyelesaian m
Page 8 and 9: Tulisan Budiawan mengenai narasi ti
Page 11 and 12: Drama Abadi Pembajakan Demokrasi de
Page 13 and 14: dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 15 and 16: Metode dan praktik rekonsiliasi ber
Page 17: segalanya hingga berdekade kemudian
Page 21 and 22: Baru dan jaringannya. Mereka bertah
Page 23 and 24: Baru. Mereka mendukung partai terte
Page 25: kita hanya mencapai suatu keinginan
Page 28 and 29: FOKUS Ikhtiar Mencuci ”Karpet Mar
Page 44 and 45: FOKUS Kekerasan Politik Massal dan
Page 53 and 54: Kerangka Penyelesaian Pelanggaran H
Page 55 and 56: UU juga menyebut bahwa pelanggaran
Page 57 and 58: erat Timor-Timur pada tahun 1999 da
Page 59 and 60: yang terjadi di Bekas Negara Yugosl
Page 61 and 62: urges States to take action in acco
Page 63 and 64: Sebagaimana dengan pengadilan khusu
Page 65 and 66: Pada bulan Juni tahun 2004, Belgia
Page 67 and 68: Inggris pada bulan Oktober 1998 ber
Page 69 and 70:
Proses pembentukan Komisi Kebenaran
Page 71 and 72:
pembunuhan dan orang hilang dan ber
Page 73 and 74:
Komisi Kebenaran pada akhirnya diha
Page 75:
dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 20
Page 78 and 79:
DISKURSUS Penanganan Pelanggaran HA
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 91 and 92:
Puisi Pelarian Wiji Thukul Stanley
Page 93 and 94:
pembentukan PRD di Kaliurang, Yogya
Page 95 and 96:
Wiji Thukul mengungsi meninggalkan
Page 97 and 98:
malam sangat jernih sejernih pikira
Page 99 and 100:
pengantin baru ini ada kado untukmu
Page 101 and 102:
lalu mereka bersorak ini kami siapk
Page 103 and 104:
sekretariat organisasi aktivis diob
Page 105 and 106:
habis cemasku kau gilas habis takut
Page 107 and 108:
nyeri di tulang berhari-hari darah
Page 109 and 110:
selamat tidur tanah airku selamat t
Page 111 and 112:
kini bagian hidupku sehari-hari di
Page 113 and 114:
ini rumah biasa tak beda penjara ta
Page 115:
Wiji Thukul memang kemudian memutus
Page 119 and 120:
”Mengindonesiakan” Anak Timor L
Page 121 and 122:
tentara, pegawai negeri, rumah yati
Page 123 and 124:
Pekerjaan mereka membawa barang-bar
Page 125:
menjadi kepala sekolah SMA di Dili.
Page 129 and 130:
KONTRIBUTOR Razif Sejarahwan, aktif
Page 131 and 132:
PEDOMAN PENULISAN JURNAL Redaksi Ju
Page 133 and 134:
PROFIL ELSAM (LEMBAGA STUDI DAN ADV
Page 135:
FOKUS Drama Abadi Pembajakan Demokr
show all

RH7yFQ

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?