Laporan_Tahunan_Pelaksanaan_Tata_Kelola_2021 BNI

778
a. Uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan,
sistem dan prosedur baru maupun pengembangan
(updating);
b. Uji kepatuhan/review terhadap kebijakan, sistem
dan prosedur yang berlaku (existing);
c. Uji kepatuhan terhadap rancangan penerbitan atau
pengembangan produk/aktivitas baru;
d. Compliance checklist untuk penilaian kemampuan
dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham
pengendali, anggota Direksi, dan/atau Dewan
Komisaris;
e. Compliance checklist terhadap rencana pelaksanaan
aktivitas baru berupa bancassurance dan agen
penjual reksa dana;
f. Uji kepatuhan/Credit Compliance Review (C2R) atas
usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK);
g. Uji kepatuhan/Procurement Compliance Review
(PCR) atas usulan Dokumen Pengadaan Barang
dan/atau Jasa;
h. Uji kepatuhan/review terhadap rencana pembukaan
dan relokasi kantor bank (kantor wilayah, kantor
cabang, kantor cabang pembantu dan kantor
fungsional);
i. Uji kepatuhan/review terhadap aktivitas operasional
cabang dan sentra.
4. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang
dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan/
BI dan otoritas pengawas lain yang berwenang.
Pemantauan komitmen terhadap otoritas pengawas
dilakukan bersama dengan Satuan Audit Internal (SAI).
5. Pengembangan Organisasi Divisi Kepatuhan
dilakukan sebagai respon terhadap perubahan dan
perkembangan bisnis BNI yang meningkat seiring
dengan penambahan jumlah unit organisasi di BNI,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran Divisi
Kepatuhan sebagai second line of defense mengawal
tujuan organisasi BNI yang berpegang pada pilar
prudential banking.
6. Perluasan pelaksanaan C2R yang dilakukan oleh Divisi
Kepatuhan dengan kriteria:
a. Penyediaan dana baru dan tambahan dengan
kewenangan Komite Menengah, Wilayah, Divisi,
dan Kantor Pusat;
b. Restrukturisasi dengan kewenangan komite
Menengah, Wilayah, Divisi, dan Kantor Pusat;
c. Review penyediaan dana, dimana minimal 1 (satu)
anggota Komite Kredit adalah Direksi;
d. Modifikasi antara lain, namun tidak terbatas pada
perubahan struktur, pelepasan agunan, perubahan
syarat dimana minimal 1 (satu) anggota Komite
Kredit adalah Direksi;
e. Usulan penyediaan dana yang harus dikonsultasikan
ke Dewan Komisaris atau penyediaan dana kepada
pihak terkait Bank yang harus mendapat izin Dewan
Komisaris.
7. Mengembangkan BNI AML System sebagai
implementasi POJK tentang penerapan program APU
dan PPT dengan memastikan adanya sistem yang
dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau
dan menyediakan laporan secara efektif mengenai
karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah
yang dilakukan secara otomasi.
Pelaksanaan Program Kerja Satuan Kerja
Kepatuhan Terintegrasi Tahun 2021
Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi tersebut di atas,
Divisi Kepatuhan telah melaksanakan hal-hal antara lain
sebagai berikut:
1. Melakukan analisa ketentuan eksternal terkini yang
berdampak bagi Perusahaan Anak, dan menyampaikan
kepada Perusahaan Anak untuk ditindaklanjuti, antara
lain yaitu SEOJK No. 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian
Tingkat Kesehatan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan
Reasuransi Syariah, SEOJK No. 3/SEOJK.03/2021
tentang Pelaporan Dan Permintaan informasi Debitur
melalui Sistem layanan Informasi Keuangan, POJK No.
9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status Dan tindak
Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-
Bank, POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan
POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali
Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, POJK No.
12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, dan SEOJK No.
20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan
Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan
Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar
Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Melakukan review kecukupan kebijakan/prosedur
terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Perusahaan
Anak yaitu terhadap Kebijakan Sistem Layanan
Informasi Keuangan/SLIK dari BNI Multifinance,
Kebijakan Penanganan Pengaduan Nasabah dari BNI
Asset Management, Standar Prosedur Operasional
(SPO) Penanganan Pengaduan Nasabah dari
BNI Asset Management, Kebijakan Penanganan
Pelayanan Nasabah & Pengaduan Nasabah dari
BNI Life Insurance, Standar Operasional Prosedur
Layanan Pengaduan Nasabah dari BNI Sekuritas, BPP
Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
dari BNI Multifinance, Kebijakan dan/atau Prosedur
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dari
seluruh Perusahaan Anak dan Kebijakan Pemantauan
dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)
sebagai Regulatory Business Conduct yang wajib
dikelola BNI Sekuritas dan BNI Asset Management;
Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG Tahun 2021 > PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk