DRAFT KKW_NATIA SABILA SETIAWAN_1902264_REVISI

3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan
Kendaraan Bermotor Umum.
b) Pasal 139 ayat 3 menjelaskan tentang:
Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya
angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam
wilayah kabupaten/kota.
c) Pasal 140 menjelaskan tentang:
Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri
atas:
1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam
trayek; dan
2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam
trayek.
d) Pasal 222 ayat 3 menjelaskan tentang:
Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi modernisasi fasilitas:
a. pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. penegakkan hukum;
c. uji kelaikan Kendaraan;
d. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, serta Kelancaran Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;
e. pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
f. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi;
g. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
dan
h. keselamatan Pengemudi dan/atau Penumpang.
e) Pasal 245 ayat 3 menjelaskan tentang:
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan
perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta
operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
a) Bidang prasarana jalan;
b) Bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
27