Panduan_e-HRM_PUPR_210906105531

LAYANAN
PANDUAN
BAGI CPNS PUPR

UJUAN
LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR
I
Panduan layanan
kepegawaian ini disusun
khusus bagi CPNS
Kementerian PUPR agar
mereka dapat mengetahui
hak-hak, kewajiban, serta
proses administrasi yang
wajib mereka lakukan ketika
sudah diangkat menjadi
CPNS (menerima SK CPNS)
maupun setelah diangkat
menjadi PNS.
Keterlambatan dalam
memproses layanan
kepegawaian tertentu
bahkan dapat berdampak
pada penjatuhan hukuman
disiplin. Sehingga melalui
panduan ini, diharapkan
para CPNS dapat proaktif
untuk segera memproses
keperluan administrasinya di
unit kerjanya masingmasing.

EWAJIBAN
II
LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR
B E R D A S A R K A N U N D A N G - U N D A N G R E P U B L I K I N D O N E S I A N O M O R 5
T A H U N 2 0 1 4 T E N T A N G A P A R A T U R S I P I L N E G A R A , C P N S D A N P N S
B E R K E W A J I B A N U N T U K :
01
02
03
04
05
06
07
08
Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat
pemerintah yang berwenang
Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik
di dalam maupun di luar kedinasan
Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

AK-HAK
III
LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR
B E R D A S A R K A N U N D A N G - U N D A N G R E P U B L I K I N D O N E S I A N O M O R 5
T A H U N 2 0 1 4 T E N T A N G A P A R A T U R S I P I L N E G A R A , C P N S D A N P N S
B E R H A K A T A S :
01
Gaji, tunjangan, dan fasilitas
Cuti
02
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
03
Perlindungan
04
Pengembangan Kompetensi
05

LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR 1
Pemrosesan KP4
UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional
Apa itu KP4?
KP4 adalah kepanjangan dari Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan
Pegawai. KP4 dibuat oleh CPNS/PNS yang sudah menikah untuk mendapatkan
tunjangan keluarga berupa tunjangan istri/suami dan tunjangan anak. Tunjangan
tersebut akan berpengaruh pada jumlah gaji yang diterima pegawai yang
bersangkutan.
KP4 dapat dibuat sewaktu-waktu atau diperbarui apabila ada perubahan jumlah
keluarga. KP4 wajib diproses oleh pegawai yang bersangkutan agar pegawai bisa
mendapatkan haknya dan database kepegawaian menjadi akurat.
Persyaratan
Formulir KP4 yang sudah diisi
Fotocopy SK CPNS
Fotocopy Akta Perkawinan
Fotocopy Kartu Keluarga
Fotocopy Akta Kelahiran Anak
Fotocopy KTP Istri
Fotocopy KTP Suami
Prosedur
Pengelola
kepegawaian
melakukan
verifikasi berkas
usulan
SELESAI
CPNS menerima
informasi KP4 yang
telah diproses
CPNS
menyampaikan
usulan pembuatan
KP4
Pengelola
kepegawaian
menerima hasil
proses KP4
MULAI
Pengelola
kepegawaian
Membuat surat
pengantar
pembuatan KP4 ke
KPPN
KPPN
memproses
usulan KP4

LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR 2
Pemrosesan BPJS Kesehatan
UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
BPJS Kesehatan
Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola
oleh BPJS Kesehatan, termasuk CPNS/PNS. CPNS termasuk ke dalam kriteria
Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN/Pegawai Negeri
Sipil) maka CPNS wajib mendaftarkan diri dengan melengkapi dokumen yang
sesuai dengan persyaratan untuk menerima Kartu BPJS Kesehatan.
CPNS yang sudah memiliki Kartu BPJS Kesehatan selain PPU PN, wajib
registrasi ulang untuk mengikuti jenis kepesertaan PPU PN.
Yang Harus Saya Siapkan
Fotocopy SK CPNS
Fotocopy Kartu Keluarga
Fotocopy Slip Gaji (legalisir)
Fotocopy KTP
Fotocopy Buku Nikah
Fotocopy Akta Kelahiran Anak
Kartu BPJS Kesehatan lama (jika
sudah pernah menjadi peserta BPJS
non PPU PN)
Prosedur
Pengelola
kepegawaian
melakukan
verifikasi berkas
usulan
SELESAI
CPNS menerima
informasi Kartu
BPJS yang telah
diproses
CPNS
mengumpulkan
persyaratan yang
diminta ke
pengelola
kepegawaian
MULAI
Pengelola
kepegawaian
menerima hasil
proses Kartu
BPJS
Pengelola
kepegawaian
Membuat surat
pengantar
pembuatan Kartu
BPJS
BPJS Kesehatan
memproses usulan
Kartu BPJS

LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR 3
Pemrosesan Kartu Pegawai
Keputusan Kepala BAKN No.
066/KEP/1974 Tentang Kartu Pegawai
Negeri Sipil
Kartu Pegawai
Kartu Pegawai (Karpeg) adalah kartu identitas yang diberikan kepada mereka
yang telah berstatus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik itu pegawai
pusat maupun pegawai daerah. Karpeg berlaku selama pegawai yang
bersangkutan berstatus sebagai PNS. Kartu pegawai bermanfaat sebagai
identitas pegawai, asuransi sosial, dan kelengkapan administrasi kepegawaian.
Kartu ini akan selalu digunakan untuk melakukan layanan kepegawaian seperti
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pensiun.
Yang Harus Saya Siapkan
Fotocopy SK CPNS (2 lembar)
Fotocopy SK PNS (2 lembar)
Fotocopy SPMT (2 lembar)
Foto berwarna ukuran 3 x 4 (2
lembar)
Prosedur
Pengelola
kepegawaian
melakukan
verifikasi berkas
usulan
SELESAI
CPNS menerima
informasi Kartu
Pegawai yang
telah diproses
CPNS
mengumpulkan
persyaratan yang
diminta ke pengelola
kepegawaian
Pengelola
kepegawaian
menerima hasil
proses Kartu
Pegawai
MULAI
Pengelola
kepegawaian
Membuat surat
pengantar
pembuatan Kartu
Pegawai
BKN
memproses
usulan Kartu
Pegawai

LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR 4
Pemrosesan Kartu Istri/Suami
Keputusan Kepala BAKN Nomor
1158a/KEP/1983 Tentang Kartu
Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil
Karis atau Karsu
Kartu Isteri atau Kartu Suami (KARIS/KARSU) adalah kartu identitas isteri atau
suami pegawai negeri sipil dalam arti pemegangnya adalah isteri atau suami
yang sah. Apabila isteri atau suami bercerai, maka kartu tersebut tidak berlaku
lagi. Manfaat KARIS/KARSU adalah apabila PNS yang bersangkutan pensiun,
maka yang berhak mengambil pensiun adalah isteri atau suaminya yang sah
(yang tertera pada KARIS/KARSU).
Yang Harus Saya Siapkan
Surat pengantar pembuatan
KARIS/KARSU dari instansi
Fotocopy SK CPNS (2 lembar)
Fotocopy SK PNS (2 lembar)
Foto berwarna 2 x 3 (3 lembar)
Laporan Perkawinan Pertama
(LPP)/Laporan Perkawinan
Janda/Duda (LPJD)
Mengisi Format LPP dan data keluarga
(2 rangkap)
Fotocopy Akta Nikah legalisir dan atau
Akta Cerai/Akta Kematian untuk LPJD
Prosedur
Pengelola
kepegawaian
melakukan
verifikasi berkas
usulan
SELESAI
CPNS menerima
informasi Kartu
Istri/Suami yang
telah diproses
CPNS mengumpulkan
persyaratan yang
diminta ke pengelola
kepegawian
Pengelola
kepegawaian
menerima hasil
proses Kartu
Istri/Suami
MULAI
Pengelola
kepegawaian
Membuat surat
pengantar
pembuatan Kartu
Istri/Suami
BKN
memproses
usulan Kartu
Istri/Suami

LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR 5
Permohonan Kartu TASPEN
UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional
TASPEN
TASPEN merupakan singkatan dari Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.
TASPEN ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana pensiun para PNS. Taspen
juga merupakan asuransi sosial. Produknya antara lain adalah Tabungan Hari Tua
(THT), Dana Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian
(JKM).
Persyaratan
Fotocopy SK CPNS
Fotocopy SK PNS
Fotocopy Slip gaji (legalisir)
Fotocopy formulir KP4
Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas (SPMT)
Prosedur
Pengelola
kepegawaian
melakukan
verifikasi berkas
usulan
SELESAI
CPNS menerima
informasi Kartu
TASPEN yang telah
diproses
CPNS
mengumpulkan
persyaratan yang
diminta ke pengelola
kepegawaian
Pengelola
kepegawaian
menerima hasil
proses Kartu
TASPEN
MULAI
Pengelola
kepegawaian
Membuat surat
pengantar
pembuatan Kartu
TASPEN
PT. TASPEN
memproses usulan
Kartu TASPEN

LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR 6
Pemrosesan SPPD
Permenkeu No 45/PMK.02/2007 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri & Pegawai
Tidak Tetap
Pemrosesan SPPD
SPPD adalah singkatan dari Surat Perintah Perjalanan Dinas. Fungsi dari SPPD
adalah sebagai kelengkapan administrasi bahwa seseorang yang ditugaskan
telah melaksanakan perjalanan dinas. SPPD perlu mendapatkan pengesahan di
tempat tujuan kunjungan kerja berupa tanda tangan pejabat dari kantor atau
lembaga yang dikunjungi beserta stempel atau cap di lembaran belakang SPPD,
sebagai bukti bahwa bersangkutan telah sampai pada tujuan perjalanan.
Persyaratan
Surat Tugas dari atasan
Lembar SPPD yang sudah diparaf
Laporan Kegiatan
Tiket pergi pulang, bukti
pembayaran hotel, struk bensin dan
struk tol, dan bukti-bukti perjalanan
dinas lainnya
Prosedur
MULAI
Atasan
langsung
memberi
disposisi/Surat
Tugas kepada
CPNS
CPNS
menyiapkan
lembar SPPD,
undangan,
Surat Tugas,
dll
CPNS
melakukan
tugas/
perjalanan
dinas
CPNS melapor
pada atasan
langsung
setelah
melaksanakan
tugas
Satuan
kerja
memeriksa
berkas
perjalanan
dinas
BERKAS TIDAK
LENGKAP
BERKAS
LENGKAP
SELESAI
CPNS
menerima
hak atas
perjalanan
dinas/SPPD
Satuan kerja
memproses
berkas
perjalanan
dinas

LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR 7
Pencantuman Gelar
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur Kementerian
Pekerjaan Umum
Penulisan Gelar
Pencantuman gelar hanya dapat dilaksanakan bagi PNS yang memiliki ijazah
yang lebih tinggi dan telah berada di Pangkat atau Golongan Ruang yang
sesuai atau lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang akan dicantumkan. Proses
pengusulan ini hanya berlaku bagi pegawai yang sudah diangkat sebagai PNS
tetapi ijazah yang digunakan bukan ijazah terakhir kali yang mereka dapatkan
atau pada saat PNS yang bersangkutan sedang melanjutkan kuliah ke jenjang
yang lebih tinggi agar linier dengan jabatan yang dia duduki.
Ketentuan Pencantuman
Berstatus PNS
Akreditasi Prodi min. B
Jurusan/Prodi bukan merupakan
kelas jarak jauh atau kelas Sabtu-
Minggu
PNS pada Balai atau Satker yang
ditugaskan di luar wilayah kerjanya
melampirkan surat keterangan
penugasan agar tidak dikategorikan
sebagai kelas jarak jauh
Persyaratan
Surat usulan dari sekretaris unit organisasi
Fotocopy SK Pangkat Terakhir (legalisir)
Fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang ditandatangani oleh dekan/rektor
(legalisir)
Fotocopy SK Tugas Belajar (legalisir)
Bagi lulusan universitas luar negeri, fotocopy SK Penyetaraan Dikti (legalisir)
Fotocopy Akreditasi Program Studi BAN PT pada saat PNS lulus kuliah
Dasar Hukum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan
dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum
Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas
Belajar dan Ijin Belajar
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 595/D5.1/2007
Tentang Larangan Kelas Jauh dan Sabtu-Minggu

LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR 8
Pencantuman Gelar
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur Kementerian
Pekerjaan Umum
Prosedur
LOLOS
VERIFIKASI
LOLOS
VERIFIKASI
MULAI
PNS
mengumpulkan
persyaratan
yang diminta ke
pengelola
kepegawaian di
unit kerja/unit
organisasi
Unit kerja
atau unit
organisasi
melakukan
verifikasi
usulan
BKO
menyampaikan
usulan
pencantuman
gelar ke BKN
BKN
melakukan
verifikasi
usulan
TIDAK LOLOS
VERIFIKASI
TIDAK LOLOS
VERIFIKASI
TIDAK LOLOS
VERIFIKASI
LOLOS
VERIFIKASI
PNS menerima
surat keterangan
pencantuman
gelar dan
melakukann
updating data ke
E-HRM
Unor/unit kerja
menerima surat
keterangan
pencantuman
gelar dari BKO
dan
menyampaikan ke
PNS
BKO menerima
surat keterangan
pencantuman
gelar dari BKN
dan
menyampaikan ke
unor/unit kerja
BKN
menerbitkan
surat
keterangan
pencantuman
gelar
SELESAI

LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR 9
Permohonan Cuti
Karena Alasan Penting
Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
Permohonan Cuti Karena Alasan Penting
CPNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras
atau meninggal dunia
b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia,
dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus
mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia
c. melangsungkan perkawinan
Persyaratan: Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti, fotocopy Surat
Pendaftaran Perkawinan dari KUA/fotocopy Akta Nikah (cuti nikah), surat
keterangan kematian dari RT/RW/Rumah Sakit (cuti karena keluarga meninggal
dunia), surat keterangan kesehatan dari dokter/nakes (cuti karena keluarga sakit)
Prosedur
MULAI
CPNS
melakukan
permohonan
cuti
CPNS mengisi
permohonan
pada formulir
cuti
Atasan
langsung
memverifikasi
usulan cuti
SETUJU
SETUJU
CPNS
menerima
formulir cuti
Pengelola
Kepegawaian
menyampaikan
ke CPNS
Atasan
langsung
menyampaikan
permohonan
cuti CPNS ke
atasan dari
atasan
langsung
TIDAK
SETUJU
SELESAI
TIDAK
SETUJU

LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR 10
Permohonan Cuti Melahirkan
Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
Permohonan Cuti Melahirkan
Cuti melahirkan bagi CPNS diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
dengan memperhatikan kewajiban CPNS untuk mengikuti masa percobaan
selama satu tahun dan surat keterangan dari dokter/rumah sakit. Untuk
menggunakan hak atas cuti melahirkan, CPNS yang bersangkutan mengajukan
permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
Persyaratan: Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti & Surat Keterangan
Dokter yang menyatakan HPL
Prosedur
MULAI
CPNS
melakukan
permohonan
cuti
CPNS mengisi
permohonan
pada formulir
cuti
Atasan
langsung
memverifikasi
usulan cuti
SETUJU
SETUJU
CPNS
menerima
formulir cuti
Atasan
langsung
menyampaikan
permohonan
cuti ke bagian
TU dan atasan
dari atasan
langsung
TIDAK
SETUJU
SELESAI
TIDAK
SETUJU

LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR 11
Pelaporan Perkawinan
Pertama
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
Pelaporan Perkawinan
Pegawai Negeri Sipil yang telah melangsungkan pernikahan pertama wajib
mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada Pejabat melalui
saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah
perkawinan tersebut berlangsung.
PNS yang tidak memberitahukan perkawinan pertama dalam jangka waktu
satu tahun setelah perkawinan dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin
tingkat berat.
Persyaratan
Formulir Laporan Perkawinan
Pertama
Fotocopy Akta Nikah
Pas foto Suami/Istri ukuran 3 x 4
warna
Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai
Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun
1990 Tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Prosedur
MULAI
CPNS
melakukan
permohonan
Laporan
Perkawinan
Pertama
Pengelola
kepegawaian
melakukan
verifikasi
usulan
Pengelola
kepegawaian
memproses
usulan Laporan
Perkawinan
Pertama
BKO menerima
usulan
Laporan
Perkawinan
Pertama
Permohonan
Laporan
Perkawinan
Pertama diterima
dan CPNS
melakukann
updating data ke E-
HRM
SELESAI

LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR 12
Permohonan Izin Cerai
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil
Izin Cerai
PNS dan CPNS yang akan melakukan perceraian baik sebagai Penggugat maupun
Tergugat, wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat.
PNS dan CPNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang
sah yaitu, salah satu atau lebih alasan sebagai berikut:
salah satu pihak berbuat zina
salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sulit
disembuhkan
salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa
alasan yang sah
salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang
lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung
antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga
Permintaan atas izin perceraian dapat ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:
bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan
tidak ada alasan yang sah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat
Pegawai Negeri Sipil dan CPNS dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila
PNS dan CPNS bercerai tanpa izin atau surat keterangan dari Pejabat dan atau tidak
melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah
perceraian.
Persyaratan
Surat Pengantar/Usul dari unit kerja
Surat Permohonan Izin/Gugat Cerai dari
ybs./pasangannya (Asli)
SK Tim BAP
Berita Acara Pemeriksaan (Asli)
Laporan Hasil Pemeriksaan
Fotocopy Akta Nikah
Surat Panggilan dari unit kerja terkait
sebagai bukti pembinaan terhadap ybs.
Salah satu bukti alasan sah untuk
melakukan perceraian (cth: hasil
visum, surat pernyataan dari saksi,
dll.)
Surat Pernyataan dari kedua belah
pihak*
Surat Bukti dari saksi*
*bila diperlukan/bila ada

LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR 13
Permohonan Izin Cerai
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil
Prosedur
MULAI
CPNS
mengumpulkan
usulan
permohonan izin
perceraian ke
pengelola
kepegawaian di
unor/balai
Pengelola
kepegawaian
unor/balai
memeriksa
berkas
usulan
BERKAS
LENGKAP
Unor/balai
melakukan
pemanggilan
untuk mediasi
Atasan
langsung
melakukan
mediasi
pertama
BERKAS BELUM
LENGKAP
Sekjen
menyampaikan
nota dinas ke
menteri
BKO
membuat
nota dinas
hasil
pemeriksaan
Unor/balai
menyampaikan
BAP ke BKO
Atasan
langsung
melakukan
mediasi
kedua
Menteri
menerbitkan
SK Izin Cerai
Unor/balai
menerima SK
Izin Cerai dan
menyampaikan
ke CPNS yang
bersangkutan
CPNS
menerima SK
Izin Cerai
SELESAI

CHECKLIST LAYANAN
LAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI CPNS PUPR 14
Pemrosesan KP4
Pemrosesan BPJS Kesehatan
Pemrosesan Kartu Pegawai
Pemrosesan Kartu Istri/Suami
Permohonan Kartu TASPEN
Pencantuman Gelar
Pelaporan Perkawinan Pertama

K E M E N T E R I A N
P E K E R J A A N U M U M
D A N P E R U M A H A N
R A K Y A T