Pembangunan Jaya Ancol GA 31 Des 2020

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
Pada tanggal 23 Maret 2017, Gubernur DKI
Jakarta dan Perusahaan melalui kuasa
hukumnya mengajukan permohonan
pemeriksaan upaya hukum banding ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-
JKT, dan tercatat dengan nomor register perkara
183/B/LH/2017/PT.TUN.JKT. Pada tanggal
30 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara memutus perkara tersebut yang pada
pokoknya sebagai berikut:
Mengadili
1. Menerima permohonan banding dari
Tergugat/Pembanding (Gubernur DKI
Jakarta) dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding (Perusahaan).
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor
13/G/LH/2016/PTUN.JKT tanggal 16 Maret
2017 yang dimohonkan banding.
Mengadili Sendiri
Dalam Penundaan:
Menyatakan penundaan pelaksanaan Surat
keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin
Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada
Perusahaan tanggal 17 November 2015 tidak
mempunyai kekuatan hukum berlaku.
Dalam Eksepsi:
1. Menerima ekspensi Tergugat/Pembanding
(Gubernur DKI Jakarta) dan Tergugat II
Intervensi/Pembanding (Perusahaan)
tentang Penggugat I (KNTI) tidak mempunyai
kapasitas menggugat.
2. Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding
(Gubernur DKI Jakarta) dan Tergugat II
Intervensi/Pembanding (Perusahaan) tidak
diterima untuk selebihnya.
Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak gugatan Penggugat II/Terbanding
(WALHI) untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat II/Terbanding
(WALHI) untuk membayar biaya perkara
pada ke dua tingkat pengadilan yang
untuk tingkat banding ditetapkan
sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah).
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)
On March 23, 2017, the Governor of Special
Capital Territory of Jakarta and the Company
through its legal counsel filed a request for
examination of an appeal to the High Court of
State Administrative Jakarta against the decision
of the State Administrative Court No. 13/G/LH/
2016/PTUN-JKT and recorded with the register
number of case 183/B/LH/2017/ PT.TUN.JKT. On
October 30, 2017, the State Administrative High
Court adjudicated the case which in its verdict
essentially resolved as follows:
Judge
1. Receiving an appeal from the
Defendant/Appellant (Governor of Special
Capital Territory of Jakarta) and
Intervening/ Complainant (Defendant II).
2. Cancel the Decision of Jakarta State
Administrative Court Number 13/G/LH/
2016/PTUN.JKT dated March 16, 2017
which is appealed.
Self Judgment
The Delay:
Declare the postponement of the implementation
of the Decree of the Provincial Governor of
Special Capital Territory of Jakarta Number 2485
of 2015 regarding the Granting of Permit for the
Reclamation of Pulau K to the Company on
November 17 has no legal force.
The Exception:
1. Accepting the expression of the
Defendant/Appelant (Governor of Special
Capital Territory of Jakarta) and Defendant II
Intervention/Complainee (Company) about
Plaintiff I (KNTI) does not have the capacity
to sue.
2. Declare the exception of Defendant/
Comparator (Governor of Special Capital
Territory of Jakarta) and Intervening/
Complainee (Company) Defendant is not
accepted for the rest.
In the Basic Case
1. Reject the Plaintiff II/Appellee (WALHI)
lawsuit to the whole.
2. Sentencing the Plaintiff II/Appellee (WALHI)
to pay court fees at the two court levels for
which an appeal level is set at Rp250,000
(two hundred and fifty thousand rupiah).
Draft
SiMay 31, 2021 113 Paraf/ Sign: