Pembangunan Jaya Ancol GA 31 Des 2020

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)
DKI Jakarta (selaku Tergugat). Permohonan
Intervensi tersebut kemudian dikabulkan oleh
Ketua Majelis Hakim perkara 13/G/LH/
2016/PTUN-JKT pada tanggal 17 Maret 2016
melalui putusan sela nomor: 13/LH/2016/PTUN-
JKT yang pada pokoknya menetapkan
Perusahaan sebagai pihak di dalam perkara
bersama-sama Gubernur DKI Jakarta (Tergugat)
sebagai Tergugat II Intervensi. Pada
tanggal 16 Maret 2017, Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta memutus perkara Nomor
13/G/LH/2016/PTUN-JKT yang pada pokoknya
sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
Menerima eksepsi Tergugat (Gubernur DKI
Jakarta) dan Tergugat II Intervensi (Perusahaan)
berkaitan dengan kedudukan hukum (legal
standing) Penggugat I (KNTI), Sehingga
Penggugat I (KNTI) dikeluarkan dari Pihak
sebagai Penggugat dalam perkara a quo.
Dalam Penundaan
1. Mengabulkan permohonan penundaan
pelaksanaan surat Keputusan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta No. 2485 tanggal
17 November 2015 tentang Pemberian Izin
Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada
Perusahaan yang diajukan Penggugat II
(WALHI).
2. Memerintahkan Tergugat (Gubernur DKI
Jakarta) untuk menunda pelaksanaan surat
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
No. 2485 tanggal 17 November 2015 tentang
Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi
Pulau K kepada Perusahaan serta segala
bidang administratifnya selama proses
sidang sampai adanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap dan penetapan lain
yang mencabutnya kemudian hari.
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta No. 2485 tanggal
17 November 2015 tentang Pemberian Izin
Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada
Perusahaan.
3. Memerintahkan Tergugat (Gubernur DKI
Jakarta) untuk mencabut surat Keputusan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485
tanggal 17 November 2015 tentang
Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi
Pulau K kepada Perusahaan.
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)
in the case of 13/G/LH/2016/ PTUN-JKT on
March 17, 2016 through interlocutory decision
number: 13/LH/2016/ PTUN-JKT which basically
stipulated the Company as a party in the case
together with the Governor of Special Capital
Territory of Jakarta (Defendant) as Defendant II
Intervention. On March 16, 2017, the Jakarta
State Administrative Court decided the case
Number 13/G/LH/2016/ PTUN-JKT which
fundamentally stated as follows:
The Exception
Receive exception Defendant (Governor of
Special Capital Territory of Jakarta) and
Defendant II Intervention (the Company) deals
with the legal status (legal standing) of Plaintiff I
(KNTI), so Plaintiff I (KNTI) are excluded from the
Party as a plaintiff in the case a quo.
The Delay
1. Granting a stay execution of the Decree of the
Governor of Special Capital Territory of
Jakarta No. 2485 dated November 17, 2015
on the Implementation of the Granting
Reclamation of Island K to the Company filed
Plaintiff II (WALHI).
2. To instruct the Defendant (the Governor of
Special Capital Territory of Jakarta) to delay
the implementation of the Decree of the
Governor of Special Capital Territory of
Jakarta No. 2485 dated November 17, 2015
on the Implementation of the Granting
Reclamation of Island K to the Company as
well as all areas during the administrative
hearing process until the decision is legally
binding and fixing other pull out later.
In the Basic Case
1. Granting the Plaintiff's claim entirety.
2. To dismiss and void the Decree of Governor
of Special Capital Territory of Jakarta
No. 2485 dated November 17, 2015 on the
Implementation of the Granting Reclamation
of Island K to the Company.
3. To instruct the Defendant (the Governor of
Special Capital Territory of Jakarta) to revoke
the Jakarta Governor Decree No. 2485 dated
November 17, 2015 on the Implementation of
the Granting K Island Reclamation to the
Company.
Draft
SiMay 31, 2021 112 Paraf/ Sign: