Portugal

António Costa , 119 Perdana Menteri Portugal .
Marcelo Rebelo de Sousa , 20 Presiden Portugal .
Portugal telah menjadi semi-presidensial demokrasi perwakilan republik sejak ratifikasi Konstitusi 1976 ,
dengan Lisbon , kota terbesar di negara itu, sebagai ibukotanya. Konstitusi memberikan pembagian atau
pemisahan kekuasaan antara empat mayat disebut sebagai "organ Kedaulatan": yang Presiden Republik ,
yang Pemerintah , yang Majelis Republik dan Pengadilan . [19]
Presiden, yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun, memiliki peran eksekutif: Presiden saat ini adalah Marcelo
Rebelo de Sousa . Majelis Republik adalah parlemen ruang tunggal yang terdiri dari 230 deputi dipilih untuk masa
jabatan empat tahun. Pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri (saat António Costa ) dan termasuk Menteri dan
Sekretaris Negara. The Pengadilan akan disusun dalam beberapa tingkatan, antara yudikatif, administratif dan
fiskal. The Supreme Pengadilan adalah lembaga of last resort / banding. Seorang tiga belas anggota Mahkamah
Konstitusi mengawasi konstitusionalitas undang-undang.
Portugal beroperasi sistem multi-partai legislatif kompetitif / pemerintah administratif lokal di tingkat nasional,
regional dan lokal. Majelis Republik, Majelis Daerah dan kota lokal dan paroki, didominasi oleh dua partai
politik, Partai Sosialis dan Partai Sosial Demokrat , selain Koalisi Demokrat Kesatuan ( Partai Komunis
Portugis dan Partai Ekologi "The Greens" ), yang Blok Kiri dan Demokrat dan Pusat Sosial - Partai Rakyat , yang
mengumpulkan antara 5 dan 15% suara secara teratur.
Kepresidenan Republik [ sunting ]
Belém Istana berfungsi sebagai kediaman resmi dan tempat kerja dari Presiden Republik .
Artikel utama: Presiden Portugal dan Daftar Presiden Portugal
Kepala Negara Portugal adalah Presiden Republik , yang terpilih untuk masa jabatan lima tahun oleh langsung, hak
pilih universal . Dia juga memiliki pengawasan dan kekuatan cadangan . Kekuasaan presiden termasuk penunjukan
Perdana Menteri dan anggota lain dari Pemerintah (di mana Presiden memperhitungkan hasil pemilu legislatif);