17.11.2020 Views

Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Tulisan saya berjudul Pengembangan Ekowisata Laut berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna Ditulis bersama Dr. S. Djuni Prihatin M.Si

Tulisan saya berjudul Pengembangan Ekowisata Laut berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna

Ditulis bersama Dr. S. Djuni Prihatin M.Si

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Namun demikian dalam praktiknya banyak program CSR

diwujudkan karena problem eksternalitas (externality) yang terjadi

karena kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan (Sumarto

2007). Eksternalitas merupakan suatu dampak yang diciptakan

oleh suatu kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak yang tidak

terlibat dalam kegiatan ekonomi itu (Stiglitz 2000). Eksternalitas

yang berwujud kerusakan ekosistem, telah menciptakan berbagai

permasalahan sosial pada masyarakat yang hidup di sekitar

perusahaan. Sektor privat yang seharusnya bertanggung jawab

terhadap eksternalitas, dalam banyak kasus, tidak menginternalisasi

ekses ekternalitas tersebut. Kondisi ini mengancam kehidupan

masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan baik secara sosial

maupun secara ekonomis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa

kondisi seperti ini memicu konflik antara perusahaan, masyarakat

lokal, dan pemerintah (CPPS dan UNDP 2003; Sumarto 2003).

Problem hubungan konfliktual tersebut muncul karena tidak

terdapat sistem yang komprehensif dalam merespon eksternalitas.

Kasus yang terjadi dalam sektor pertambangan cukup menarik.

Kesepakatan kontrak kerjasama antara sektor privat dengan

negara dibangun antara pemerintah pusat dengan perusahaan

pertambangan. Sementara itu pihak yang menanggung eksternalitas

yaitu masyarakat lokal dan pemerintah daerah tidak dilibatkan

dalam proses persetujuan tersebut (Mulyadi, 2003: 6). Dalam

kondisi seperti ini, perusahaan merasa telah memenuhi kewajiban

membayar pajak dan pungutan lainnya kepada pemerintah

pusat. Pada sisi yang lain, pemerintah daerah dan masyarakat

merasa berhak untuk mendapatkan kompensasi ekses munculnya

eksternalitas. Keduanya mencoba untuk mendapatkan hak mereka

dengan pendekatan mereka sesuai dengan kepentingan mereka.

Kondisi seperti ini mengarah pada terciptanya konflik. Dalam

situasi demikian, distribusi kesejahteraan yang dilakukan oleh

perusahaan melalui program CSR belum tentu menjawab problem

yang dihadapi masyarakat.

Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

87

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!