Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

sehingga komunikasi dan kerjasama sulit dibangun di antara
mereka.
Terlepas dari berbagai kesulitan teknis di atas, konsep pluralisme
kesejahteraan didasari pada keinginan untuk melibatkan
aktor non-negara, terutama dari sektor privat. Gagasan ini muncul
dalam momentum yang tepat karena tidak lama setelah gagasan
tentang konsep pluralisme kesejahteraan ini diperkenalkan,
berkembang praktik CSR di tahun 2000. Salah satu definisi konsep
CSR yang sering diacu oleh banyak pihak adalah definisi yang
melibatkan masyarakat global baik lembega non-profit, lembaga
profit, praktisi, maupun akademisi. Menurut ISO 26.000, tanggung
jawab sosial merupakan suatu tanggung jawab suatu organisasi
pada dampak yang diakibatkan oleh pengambilan keputusan dan
kegiatan yang dilakukannya pada masyarakat dan lingkungan
yang diwujudakan dengan berbagai bentuk tindakan yang bersifat
etis dan transparan untuk mendukung pembangunan yang
berkelanjutan, yang mencakup kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat (ISO 26000).
Pada tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk
UN Global Compact sebagai suatu lembaga yang mengerangkai
konsep dan kegiatan CSR. Lembaga ini merupakan representasi
kerangka kerja sektor swasta untuk mendukung pembangunan
yang berkelanjutan dan terciptanya good corporate citizenship (UN
Global Compact: 10). Secara umum, tujuan yang ingin dicapainya
adalah: memberantas kemiskinan, menyelesaikan masalah buta
huruf, memperbaiki pelayanan kesehatan, mengurangi angka
kematian bayi, memberantas aids, menciptakan keberlanjutan
pengelolaan lingkungan, dan merangsang terciptanya kemitraan
dalam proses pembangunan. Dengan demikian, realisasi program
CSR diharapkan menjadi suatu sumber daya baru yang diharapkan
bisa mengambil sebagai peran substitusi atau pelengkapan peran
distribusi kesejahteraan.
86
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan