Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

latar belakang konsep ini muncul karena negara menghadapi
kesulitan penganggaran distribusi kesejahteraan maka secara
normatif keterlibatan perusahaan dan komunitas, seharusnya
mengisi keterbatasan yang dihadapi pemerintah. Upaya mengisi
keterbatasan ini bisa dilakukan dengan cara substitusi (substitution)
dan pelengkapan (complementarity) peran (Dahlberg 2005). Dalam
substitusi peran, ketika negara menghadapi kekurangan sumber
finansial, negara terpaksa mengurangi perannya sehingga terdapat
suatu “ruang kosong” yang ditinggalkan negara. Dalam keadaan
demikian perusahaan dan komunitas bisa mengisi ruang kosong
tersebut dengan cara melakukan subsitusi peran negara. Dalam
sitauasi yang sama, ketika menghadapi kesulitan finansial negara
tidak menciptakan ruang kosong tersebut tetapi tetap “hadir”
dalam ruang tersebut, namun cakupan dan intensitasnya yang
dikurangi. Dalam situasi seperti ini perusahaan dan komunitas bisa
hadir untuk melengkapi peran negara dengan cara memperluas
cakupan dan memperkuat intensitasnya. Melalui substitusi atau
pelengkapan peran ini diharapkan akan tercipta suatu mekanisme
distribusi kesejahteraan yang lebih optimal. Salah satu wujud riil
dari gagasan ini adalah realisasi konsep public-private partnership.
Secara empiris, untuk mewujudkannya diperlukan keselarasan
pemahaman mengenai pengertian, indikator, upaya mewujudkan
konsep kesejahteraan. Tidak kalah dari isu keselarasan pemahaman,
juga diperlukan kesediaan untuk bekerjasama di antara para aktor
pelaku distribusi kesejahteraan. Ini kadang sulit terjadi karena
banyak isu. Beberapa isu tersebut misalnya adalah, keterbatasan
kapasitas pemerintah dalam perencanaan kesejahteraan sehingga
tidak mampu mengelola perwujudan substitusi atau pelengkapan
peran. Selain itu, adanya isu mal-administrasi seperti praktik
korupsi atau politisasi program distribusi kesejahteraan sehingga
membuat aktor di luar negara enggan untuk bekerjasama dengan
negara. Faktor yang lain, terdapat hubungan yang kurang harmonis
atau hubungan konflik di antara aktor distribusi kesejahteraan
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
85