Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

memfokuskan pada apa yang bisa orang lakukan dan bisa diraih,
bukan pada apa yang dimiliki.
Pluralisme Kesejahteraan
Konsep pluralisme kesejahteraan berkembang pada tahun
1980an ketika peran negara, terutama yang bisa dikategorikan
sebagai negara kesejahteraan dalam distribusi kesejahteraan
mengalami penurunan. Negara kesejahteraan yang mengalami
perkembangan pesat pada tahun 1940-an dianggap merupakan
model yang tepat untuk mengakomodasi upaya pencapaian pertumbuhan
ekonomi dan secara simultan juga menyelesaikan
masalah-masalah sosial akibat perang dunia kedua. Namun
demikian, seiring dengan dinamika perubahan sosial, negara
kesejahteraan tidak mampu mengakomodasi perubahan struktur
politik-ekonomi global yang mengarah pada reduksi peranan
sentral negara. Gelombang demokratisasi telah mereduksi kekuatan
negara dalam rezim kesejahteraan di negara kesejahteraan.
Walaupun konsep pluralisme kesejahteraan telah banyak dikaji
dalam studi kebijakan sosial dan ilmu politik namun pengertian
mengenai konsep ini memiliki variasi yang cukup kompleks.
Secara umum, konsep pluralisme kesejahteraan bisa diterjemahkan
sebagai suatu pendekatan dalam distribusi kesejahteraan yang
melibatkan multi aktor (Dahlberg 2005) yang mencakup negara,
perusahaan, rumah tangga, dan komunitas (Hatch dan Mocroft
1983). Dalam pendekatan ini, semua aktor distribusi kesejahteraan
menempati posisi yang setara (Midgley 1997; Spicker 1995). Dalam
model ini baik negara, kesempatan berpartisipasi dari semua aktor
dibuka selebar-lebarnya (Hatch dan Mocroft 1983; Walker 1989)
sehingga pasar, rumah tangga, dan komunitas (Hill 1996; Spicker
1995) memiliki kesempatan yang seimbang untuk memberikan
pelayanan sosial bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan.
Dalam situasi demikian diharapkan ada relasi dinamis
yang saling mengisi keterbatasan kapasitas aktor. Sebagaimana
84
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan