Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

2008). Konsep kesejahteraan tidak hanya mencakup dimensi
ekonomi tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik. Dalam
hal ini, konsep kesejahteraan dilihat bukan hanya meliputi kondisi
ekonomi dan penghasilan rumah tangga tetapi juga mencakup
kebaikan (benevolence), pertemanan, keadilan (Sumner 1996), modal
sosial, dan partisipasi politik (Alcock, Erskine dan May 2002).
Dari cakupan aspek di atas, secara teoritis, konsep kesejahteraan
mestinya diukur dengan indikator yang bersifat multi-dimensi,
yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Namun demikian
banyak negara berkembang, termasuk Indonesia mengukur kesejahteraan
secara ekonomis. Indikator yang digunalkan oleh
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang
mencakup 24 ukuran dan yang diperkenalkan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) yang terdiri atas 14 ukuran merupakan contoh riil
indikator kesejahteraan berdimensi ekonomi.
Berbeda dengan negara berkembang, negara maju telah
menggunakan indikator multi dimensi. Perkembangan mutakhir
penerapan indikator kesejahteraan multi dimensi telah diadopsi
negara-negara kesejahteraan yang tergabung dalam negara-negara
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Pada tahun 2011, negara-negara yang tergabung dalam OECD telah
menggunakan indikator yang mereka sebut sebagai better life indeks
(BLI) yang mencakup beberapa ukuran yang meliputi pendapatan,
pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, keseimbangan kerja
dan kehidupan sosial (work-life balance), keamanan, jaringan sosial,
kepuasan hidup, dan pelibatan masyarakat (civic engagement).
Sebelum BLI, masyarakat global juga sudah menerapkan indeks
pembangunan manusia (Human Development Index - HDI) yang
diperkenalkan oleh United Nations Development Programs. HDI
dan BLI sebenarnya merupakan turunan dari pendekatan kapasitas
(capability approach) yang dikembangkan oleh Amrtya Sen pada
tahun 1980-an (Gasper 2011). Pendekatan ini melihat kesejahteraan
sebagai suatu entitas yang bersifat multifaset. Pendekatan kapasitas
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
83