Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Pada saat peranan pemerintah dalam distribusi kesejahteraan
menguat, ini dibarengi dengan peningkatan peranan sektor
privat dalam menyediakan kesejahteraan bagi rumah tangga
miskin. Ini ditunjukkan oleh praktik program tanggung jawab
sosial perusahaan (corporate social responsibility – CSR) yang
mulai berkembang secara pesat pada tahun 2000. Pada tahun
2000, sekeretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kofi Annan
menyerukan kepada pelaku bisnis global untuk berpartisipasi
menyelesaikan masalah kemiskinan kronis global, terutama di
negara-negara berkembang. Pernyataan Kofi Annan ini direspon
positif oleh pelaku bisnis global, yang ditunjukkan dengan realisasi
program CSR.
Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan bahwa program
CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap
perusahaan. Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang
perseroan terbatas (UU PT) yang salah satu pasalnya mengatur
tentang pelaksanaan program CSR. Secara lebih detail UU PT
tersebut dijelaskan dalam peraturan pemerintah mengenai CSR
(PP CSR). Untuk memperkuat dorongan merealisasi program CSR,
pemerintah sedang menyiapkan UU CSR. Dalam situasi seperti
ini maka keterlibatan sektor privat dalam distribusi kesejahteraan
menjadi lebih besar. Dalam banyak kasus program CSR
diwujudkan untuk memberikan berbagai bentuk bantuan sosial
yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga
miskin. Selain itu, program CSR juga dilaksanakan dalam bentuk
upaya peningkatan pendapatan rumah tangga melalui program
pengembangan masyarakat (community development).
Dalam kondisi seperti ini peranan komunitas untuk mendistribusikan
kesejahteraan tidak surut. Komunitas masih meniliki
peran penting dalam distribusi kesejahteraan sosial melalui bekerja
sama secara kolektif (collective action) dalam bentuk gotong-royong
(Sumarto 2013). Melalui jaringan sosial (social network) dalam bentuk
gotong-royong, yang dijalin oleh komunitas, anggota komunitas
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
79