Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Fenomena ini telah mendorong negara untuk terlibat secara lebih
serius dalam distribusi kesejahteraan. Di Indonesia, fenomena ini
diawali dengan distribusi jaring pengaman sosial (JPS) untuk rumah
tangga miskin pada tahun 1998 (Sumarto 2013; Kaasch, Sumarto dan
Wilmsen 2016). Program JPS ini terdiri atas lima skema perlindungan
sosial yang ditujukan untuk menolong rumah tangga miskin dalam
menghadapi kesulitan ekonomi (Sumarto, Suryahadi dan Widyanti
2010) selama krisis ekonomi yang mulai menghantam perekonomian
Indonesia di tahun 1997 (Thee 2004, 2010). Berawal dari program
JPS itu pemerintah Indonesia kemudian mengembangkan program
penanggulangan kemiskinann (Sumarto 2013). Di bawah program
penanggulangan kemiskinan ini bisa dijumpai empat kluster kategori
program, yaitu perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat,
kredit usaha mikro, dan perumahan yang terkases oleh rumah tangga
miskin (Wilmsen, Kaasch dan Sumarto 2016). Salah satu program di
bawah kluster pertama, yaitu jaminan kesehatan masyarakat yang
sebelumnya bersidat ad hoc telah mengalami perkembangan secara
berarti menjadi jaminan kesehatan nasional (JKN) program yang lebih
sistematis-terinstitutionalisasi (Sumarto, Wilmsen dan Kaasch 2016).
Perkembangan peranan pemerintah Indonesia pasca krisis
ekonomi 1997 ini telah meningkatkan pengeluaran pemerintah
dalam persentase yang cukup tinggi. Di banding pengeluaran pada
periode sebelum krisis ekonomi, pada masa pemerintahan Suharto,
pengeluaran dana pemerintah untuk belanja program perlindungan
sosial mencapai sekitar dua sampai tiga kali lipat lebih tinggi
(Sumarto 2013). Walaupun peningkatannya cukup signifikan tetapi
nilai presentasenya terhadap produk domestic bruto (PDB) masih
dalam presentase yang memprihatinkan. Pada periode 1994/1995
misalnya, pemerintahan Soeharto hanya mengeluarkan anggaran
sebesar anggaran untuk belanja penanggulangan kemiskinan
sebesar 0,3 persen PDB sementara pada tahun 2005 dan 2006,
misalnya mencapai 0,7 persen dan 1,0 persen terhadap PDB (World
Bank 2012).
78
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan