Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

kebijakan yang dapat mendukung keberlanjutan. Kebijakan seperti
peraturan daerah dapat mengakselerasi pengembangan KSU
FKMP Manunggal dan institusi inovatif sejenis yang berkembang
di Kabupaten Kulon Progo, baik dari sisi administratif maupun
operasional, sekaligus menjamin keberlanjutannya.
PT JMI perlu merubah orientasinya dalam pemberdayaan masyarakat.
Ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan koperasi
bentukannya sebagai pemantik munculnya aktor-aktor lokal
dan kemudian mengintitusionalisasikannya. Tidak hanya menjadikannya
sebagai institusi penyalur program-program community
development yang selama ini dimanfaatkan untuk meredam konflik.
Praktik baik di dalam KSU FKMP Manunggal dapat dijadikan
sebagai raw model untuk menghidupkan delapan koperasi bentukan
PT JMI lainnya yang selama ini mengalami disfungsi atau vakum.
Pemetaan sosial dibutuhkan untuk mengidentifikasi aktor-aktor
potensial yang memiliki kapasitas sebagai wiralembagawan.
Selanjutnya, dapat dilakukan mobilisasi terhadap sumber daya
wiralembagawan ke dalam institusi koperasi yang sudah ada.
Tentu saja selalu dibutuhkan mekanisme fasilitasi, monitoring dan
evaluasi.
Paska konflik rencana penambangan pasir besi, banyak bermunculan
CSO baik dari masyarakat lokal maupun dari luar.
Diharapkan keberadaan CSO ini memberikan dukungan terhadap
kewiralembagaan KSU FKMP Manunggal, meskipun tidak
meninggalkan atributnya dari diskursus pro dan kontra rencana
penambangan pasir besi. Advokasi dari CSO sangat dibutuhkan di
dalam mengembangkan dan mewujudkan keberlanjutan koperasi.
Penguatan dari sisi advokasi sangat dibutuhkan supaya para
pemangku kepentingan lebih ramah dan mau menyediakan akses
bagi pengembangan KSU FKMP Manunggal.
Penerimaan masyarakat Desa Karangwuni terhadap rencana
penambangan pasir besi tidak bisa lepas dari pengaruh KSU
FKMP Manunggal. Secara umum, kondisi ini membuktikan
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
73