Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Presiden Direktur PT JMI dilaksanakan pada tanggal 4 November
2008. Naskah kontrak karya tersebut menyatakan areal konsesi
penambangan pasir besi seluas 2.987,79 hektar. Areal konsesi
tersebut meliputi Desa Banaran dan Karangsewu di Kecamatan
Galur, Desa Garongan dan Desa Bugel di Kecamatan Panjatan serta
Desa Karangwuni di Kecamatan Wates.
Selain Kontrak Karya Rencana Penambangan dan Pemrosesan
Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo (Contract of Work between The
Government of the Republic of Indonesia and PT. Jogja Magasa Iron),
rencana penambangan pasir besi dipayungi oleh regulasi di tingkat
lokal. Regulasi tersebut meliputi Peraturan Daerah Rencana Tata
Ruang Wilayah Propinsi (DIY), Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, AMDAL Penambangan
dan Pemrosesan Pasir Besi, dan Surat Keterangan Bupati Kulon
Progo No. 47 tahun 2010 tentang Pemberian Ijin Pemanfaatan
Ruang Wilayah Pantai Selatan untuk Kegiatan Pertambangan Pasir
Besi dan Mineral Pengikutnya kepada PT. Jogja Magasa Iron dan
SK Perubahannya, yaitu Surat Keterangan No. 140 tahun 2010.
Secara umum, konflik pasir besi muncul akibat perbedaan kepentingan
antara masyarakat pesisir dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan PT JMI terhadap kepentingan ekonomi
atas pemanfaatan lahan pantai. Masyarakat pesisir ingin
mempertahankan lahan pantai sebagai lahan pertanian produktif.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo ingin
menambang potensi pasir besi di lahan pantai untuk mendongkrak
Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan pekerjaan
baru di sektor industri penambangan dan pengolahan pasir besi, serta
meraih multiplier effect yang akan muncul. Kesemuanya bermuara
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.
Benturan kepentingan ekonomi terhadap pemanfaatan lahan
pantai bukan menjadi alasan satu-satunya penyebab konflik.
Konflik didorong oleh berbagai permasalahan, baik di akar rumput
52
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan