Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

suami – isteri (orang tua) dan anak dalam suatu keluarga. Untuk itu
sebelum membentuk keluarga calon pasangan suami isteri perlu
diberi informasi mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga
yang berperspektif gender.
Dalam kasus yang lain, Mufti Nafiatut Darajat dan Hendrie
Adji Kusworo mengedepankan urgensi penyediaan fasilitas
yang ramah bagi difabel, utamanya tunadaksa monoplegia dan
tunadaksa paraplegia di tujuan wisata. Selain menggugat rendahnya
respon pemerintah atau pengelola lokasi wisata dalam menyediakan
fasilitas khusus bagi difabel tunadaksa, mereka juga
mene kankan pentingnya penyediaan fasilitas yang tepat sasaran
ber dasarkan tipologi dan karakteristik tunadaksa.
Beberapa tulisan lainnya lebih fokus pada peran perusahaan
melalui berbagai program CSR dan pentingnya pelibatan masyarakat
dalam program-program CSR yang ada. Agnes Sunartiningsih,
misalnya, memperlihatkan bahwa pengelolaan program CSR yang
mendasarkan pada penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
memungkinkan berlangsung baiknya program-program yang
direncanakan.
Juga berangkat dari pengalaman program CSR, Galih
Prabaningrum mendiskusikan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan
yang dilakukan oleh negara, perusahaan, dan masyarakat
belum berjalan secara integral. Hal ini antara lain berkaitan erat
dengan perbedaan pemahaman konseptual dan penggunaan
indikator ketiga stakeholders dalam upaya mewujudkan konsep
kesejahteraan sosial. Dengan demikian tak dapat dipungkiri
pentingnya pelembagaan kolaborasi ketiga stakeholders tersebut termasuk
dalam perumusan konseptual yang dapat diadopsi bersama.
Beberapa penulis buku ini juga melihat persoalan pemberdayaan
masyarakat dan pelembagaannya dari perspektif masyarakat
yang lebih luas maupun yang termarjinalkan. Dalam kritiknya
terhadap konsep kemandirian desa yang umum berkembang,
Janianton Damanik menawarkan pentingnya melihat kemandirian
vi
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan