Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

ini sebagai program community development, bukan program CSR.
Alasannya, program ini dilaksanakan pada tahap eksplorasi dan
konstruksi, bukan pada tahap eksploitasi atau operasi perusahaan.
Program-program CSR akan dilaksanakan ketika perusahaan
berproduksi. Pelaksanaan program community development ini
sesuai dengan Pasal 22 pada Kontrak Karya.
Secara politis, PT. JMI memanfaatkan program pengembangan
masyarakat sebagai sebuah upaya perusahaan supaya dapat
diterima oleh masyarakat yang menolak rencana penambangan
pasir besi. Di sisi lain, KSU FKMP Manunggal memanfaatkan
program pengembangan masyarakat PT JMI ini sebagai peluang
meningkatkan perekonomian masyarakat, mengantisipasi kerentan
an ekonomi masyarakat terdampak tambang pasir besi, dan
menjadikannya sebagai sarana untuk memperluas relasi.
Tulisan ini disarikan dari hasil penelitian Hibah Riset
Individu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2015. Tulisan
ini mendiskripsikan tentang strategi KSU FKMP Manunggal
dalam pengembangan masyarakat di Desa Karangwuni. Dua hal
menjadi sorotan. Pertama, strategi KSU FKMP Manunggal dan
sinergi dengan aktor lain dalam pengembangan masyarakat di
Desa Karangwuni. Kedua, inovasi-inovasi yang dilakukan KSU
FKMP Manunggal dalam memanfaatkan Program Pengembangan
Masyarakat PT. JMI.
Kajian Teoritis Kewiralembagaan
Kapasitas Wiralembagawan
Berdasarkan kajian Tang (2010), wiralembagawan dapat dibentuk
oleh sumber daya manusia (human capital), modal sosial
(social capital), dan keterampilan sosial (social skill). Kusworo (2015),
mensyaratkan bahwa seseorang disebut sebagai wiralembagawan
ketika dapat menggunakan hal-hal tersebut untuk memobilisasi
struktur yang baru. Wiralembagawan yaitu pengurus KSU FKMP
Manunggal, memiliki kapasitas kewiralembagaan berupa modal
Pengembangan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
47